Sunday, October 31, 2010

DPRD Kalsel Tunggu Pengaduan LSM

BANJARMASINÄ Ä © Sejumlah anggota DPRD Kalsel menaruh perhatian soal
keluhan dari LSM Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalsel soal legalitas PT AI di
areal DU 322 yang masuk wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru.
Á Á Akhir pekan tadi, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Kalsel HM Husaini Aliman SE MM mengatakan, komisi©komisi terkait
bidang pertambangan dan hukum, bisa memanggil PT AI terkait
persoalan legalitas tersebut.
Á Á"Komisi terkait perlu mempertanyakan langsung ke PT AI tentang
legalitas penggarapan lahan di DU 322 yang dipersoalkan tersebut.
Hal ini penting, supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan
atau sengketa pertambangan," paparnya.
Á ÁHusaini juga mengaku heran, karena royalti penambang pemegang
PKP2B di daerah ini yang disampaikan ke daerah, semakin hari
semakin tidak jelas, sementara dampak penambangan seperti banjir
dan lain©lain begitu merugikan bagi masyarakat luas.
Á Á"Jika saja, royalti itu benar©benar besar, tentu masyarakat di
daerah ini tidak banyak yang susah. Namun, dampak penambangan
perusahaan besar justru berakibat buruk bagi lingkungan. Hal
seperti ini perlu disoroti oleh kita bersama," katanya.
Á ÁSementara itu, anggota Komisi I Bidang Hukum DPRD Kalsel, Ir
Soegeng Soesanto MAP mengatakan, pihaknya akan berupaya menyerap
aspirasi dan pengaduan yang disampaikan LKP3M.
Á Á"Kami secara terbuka menunggu surat pengaduan LKP3M yang
nantinya dialamatkan ke Ketua DPRD Kalsel. Selepas itu, masalah ini
akan dibicarakan di Komisi I dan Komisi III. Kami dari Komisi I
akan berusaha menangani laporan ini," bebernya.
Á ÁSecara teknis, lanjutnya, jika sudah ada agenda di Komisi I
dan Komisi III, maka akan dilaksanakan dengar pendapat, baik
mendengarkan pemaparan dari LKP3M maupun dari pihak PT AI sendiri,
soal legalitas penggarapan tambang di DU 322 tersebut.
Á ÁSebelumnya, Irwansyah, Direktur LKP3M Kalseln, Kamis (28/10)
dalam rilisnya mempertanyakan legalitas PT AI yang bekerja di
lokasi atau areal PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero),
khususnya di wilayah DU 322 yang masuk wilayah Kabupaten Tala dan
Kotabaru seluas 12.473 Ha.
Á ÁDikatakan, sejauh ini sudah sering terjadi sengketa lahan di
lapangan, akibat PT AI selaku pemegang PKP2B, terkesan seenaknya
mengakui titik©titik koordinat PT BA adalah milik mereka.
Á ÁPria yang akrab disapa Iwan ini menambahkan, pernah pihaknya
mempertanyakan ini ke PT AI, namun PT AI selalu memperlihatkan peta
wilayah (koordinat) hasil buatan mereka sendiri, ditambah Kuasa
Pertambangan (KP) milik PT BA berdasarkan Keputusan Dirjen
Pertambangan Umum 245.K/2014/DDJP/ 1995 (DU©314/Kalsel), di mana PT
BA menempatkan PT AI hanya sebagai kontraktornya saja untuk areal
seluas 737,98 Ha di Kabupaten Kotabaru.
Á ÁPadahal, lanjutnya, berdasarkan Kepmen 680 Tahun 1997 yang
mengatur Keppres No 75 tahun 1996, seluruh KP sudah kembali ke
negara, termasuk milik PT BA sendiri. "Sejak saat itu sudah sangat
jelas PT AI tidak ada kaitan lagi dengan PT BA. Nah kenapa sekarang
bisa©bisanya PT AI mengakui setiap ada sengketa kalau lahan DU 322
tersebut adalah milik mereka," ungkapnya.
Á ÁIwan berharap, masalah ini bisa menjadi sorotan DPRD KalselÔ h) 0*0*0*° ° Ô dan Dinas Pertambangan Kalsel, sehingga sengketa lahan tak
berkepanjangan. Ã Ãadi

No comments: