Tuesday, September 28, 2010

Tak Terima Diberhentikan Dari Pendidikan Di SPN

BANJARMASINÄ Ä © Siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Banjarbaru tahun
2010, Brigadir Polri Klaudias Sigfrid Lawe Nosis dengan nomor siswa
046 NRP: 90020258, tak terima diberhentikan sebagai siswa di SPN
Banjarbaru Mapolda Kalsel, hingga ia minta perlindungan ke Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Banjarmasin, di Jl AES Nasution No 2
Banjarmasin.
Á Á Sebagaimana rilis yang dikeluarkan oleh LBH Banjarmasin yang
ditandatangani oleh kuasa hukum Klaudius, yakni Yanuaris Frans M
SH, Muadz SH dan Runik Erwanto SH Nomor: 202/LBHB/V/2009 perihal
mohon keadilan untuk eks siswa Klaudias Sigfrid Lawe Nosis 046 NRP:
90020258 dan permohonan praperadilan kepada Ketua PN Banjarbaru 27
September 2010.
Á ÁDikatakan Yanuaris Frans, selaku kuasa hukum siswa SPN
Banjarbaru, ada tiga hal yang disampaikan. Pertama, ada dugaan
tindak kekerasan pada saat pendidikan kepada klien mereka oleh
oknum instruktur SPN Banjarbaru. Kedua, ada dugaan tindak kekerasan
yang dilakukan Konstitusi SPN dan Bakun.
Á ÁKemudian, Klaudius sudah dilanggar hak asasinya atas
pemberhentian tertanggal 31 Juli 2010 oleh SPN Banjarbaru yang
disayangkan mengenyampingkan asas praduga tak bersalah terhadap
klien mereka.
Á ÁMenurutnya, sebagai penegak hukum setiap tindakan hukum
berdasarkan hukum, jika seseorang belum dinyatakan bersalah oleh
pengadilan, maka ia tidak boleh ditempatkan dalam suasana seolahªolah telah bersalah. "Mereka memvonis klien kami sebagai pelaku
pencurian pada 18 Mei 2010, selanjutnya mereka malah mengeluarkan
surat pemberhentian tanpa didahului proses hukum," cetus Frans.
Á Á"Hal ini sudah cukup membuktikan SPN Banjarbaru telah
mengenyampingkan asas praduga tak bersalah, dan telah melanggar hak
asasi klien kami, sebagaimana dilindungi dalam UU No 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi manusia khususnya pasal 18 ayat (1) yakni setiap
orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka
melakukan suatu tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah.
Á Á"Di samping dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu
sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang
diperlukan untuk pembelaan sesuai peraturan perundang©undangan.
Jika diperbolehkan setiap orang menuduh seseorang maka layak pula
klien kami menyatakan, SPN Banjarbaru telah menebar fitnah yang
keji sebagaimana dimaksud atas pasal 317 KUHP," bebernya.
Á Á"Proses pemeriksaan pihak SPN Banjarbaru terhadap klien kami
diduga dilakukan dengan tekanan dan kekerasan fisik. Jelas dalam
penanganan kasus ini klien kami tak diberikan hak untuk membela
diri menangani perkara ini selain diduga melakukan kekerasan fisik
guna memaksa untuk mengakui tuduhan tanpa bukti. Mungkin karena
siswa ia tak dapat berbuat banyak," tambahnya.
Á Á"Kami sudah layangkan surat ke Mapolda Kalsel dan Propam namun
tak ada respon, sekarang kita langsung upayakan ke Mabes Polri ke
Provam Mabes bahkan ke Komis III DPR RI serta Komnas HAM RI,Ô h) 0*0*0*° ° Ô karena klien kami ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 Agustus
2010, namun diberhentikan sebelum putusan bersalah dinyatakan PN
Banjarbaru," bebernya.
Á Á"Sebagaimana orang di luar pendidikan, karena tidak kuat lagi
menahan tindak kekerasan dari mereka dan juga adanya janji dan
bujuk rayu sehingga klien terpaksa mengaku. Klien kami berharap
tetap mengikuti pendidikan dan menjadi anggota Polri. Kemudian
anehnya ayat suci dibuat sebagai alat bukti," sesalnya.
Á ÁUniknya di saat klien mereka masuk pertama di SPN Banjarbaru,
jumlahnya ada 350 siswa, dan dua hari berlalu diduga ada tambahan
satu orang hingga berjumlah 351 siswa. Padahal, satu orang yang
masuk belakangan disinyalir tak lulus dalam pantukhir di Polda NTT.
à Ãzal/adiÄ Ä

à Ã"Pamali Bagi Saya Mencuri"
Ä ÄSISWA SPN Banjarbaru Brigadir Polri Klaudias Sigfrid Lawe Nosis
dengan nomor Siswa 046 NRP: 90020258, sempat mengeluarkan air mata
saat di hadapan wartawan ditemani orang tuanya dan kuasa hukumnya
di LBH Banjarmasin. "Istilah pamali saya mencuri. Buat apa saya
jauh©jauh sekolah kalau hanya untuk mencuri. Saya hanya ingin
menjadi polisi. Saya malah dituduh sebagai pelaku pencuri sehingga
saya diberhentikan dari pendidikan di SPN Banjarbaru," kata
Klauidus, Selasa (28/9) kemarin.
Á Á"Saya mendatangi LBH Banjarmasin minta bantuan mereka, karena
tak terima dituduh sebagai pencuri dompet dua teman saya sesama
siswa dan sekarang saya diberhentikan seblum ada pernyataan
bersalah dari PN Banjarbaru," ungkapnya.
Á Á"Saya dipukul dan dipaksa walaupun saya tak melakukan. Bila
tak mengaku akan tambah tertekan fisik saya. Kejadian bulan Mei
bahkan selama satu minggu saya tak boleh keluar, tak boleh hubungi
keluarga, bahkan dilarang ikut kebaktian Minggu. Walaupun
pendidikan jalan terus, pemukulan saya alami pada tanggal 20©25©27
Mei, saya tetap menolak mengakui saya mencuri dompet itu hingga
saya terus dipukul oleh AKP Suwardoyo," bebernya.
Á Á"Namun, setelah saya sembuh dari pukulan di kepala dan terima
tendangan di tubuh justru dikeluarkan dari SPN Banjarbaru. Semua
siswa dari NTT sekira 58 angkatan siswa dan dua hari berlangsung
ada satu tambahan siswa juga dari NTT. Ironisnya siswa ini pernah
cerita ke saya kalau ia gugur di pantukhir, ia malah bisa ikut
sekolah," katanya.
Á ÁSementara keluarga korban yang juga pengurus warga perantauan
NTT di Kalsel, John Antonios menegaskan, pihaknya pernah juga
langsung mendatangi Mapolda Kalsel dan diterima oleh Waka Polda
Kalsel, dan Irwasum Polda. Namun, hal itu tak banyak membantu nasib
Klaudius.
Á Á"Datang jauh©jauh dari NTT hanya dibilang anak saya mencuri
uang Rp600 ribu. Biaya saja datang ke Banjarmasin dari NTT hampir
empat kali lipat. Anehnya, dua dompet yang diduga dicuri anak kami,
justru ditemukan oleh oknum instruktur di belakang blok D,
sementara anak kami menginap di blok A," cetusnya.
Á ÁSementara itu, Kabid Propam Polda Kalsel AKBP Zuhdi Arrasuli
menegaskan, memang dirinya ada menerima tembusan surat dari LBH.
"Namun, surat itu bukan laporan resmi Klaudius. Kita mempersilakan
bagi Klaudius untuk ke Yanduan Bid Propam menyampaikan pengaduanÔ h) 0*0*0*° ° Ô jika keberatan atas SPN Banjarbaru," imbuhnya.
Á ÁMenurutnya, jika memang di dalam pengadilan berkekuatan hukum,
Klaudius tak terbukti bersalah, maka pihaknya akan melakukan audit
penyidikan ke SPN Banjarbaru.
Á ÁMengenai ketentuan pemberhentian siswa SPN, menurutnya hal itu
merupakan kewenangan SPN, karena SPN memiliki peraturan internal
sendiri.
Á ÁBegitu juga soal keanehan adanya siswa yang tak lulus kemudian
malah bisa ikut pendidikan di SPN, agar dilaporkan ke Bid Propam
secara resmi. Ã Ãzal/adi

No comments: