Thursday, September 30, 2010

Rudy Ariffin Jadi Tersangka

JAKARTA © Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan Gubernur
Kalsel Rudy Ariffin sebagai tersangka dugaan korupsi dalam
pemberian uang santunan pembebasan tanah eks Pabrik Kertas
Martapura (PKM).
Á ÁPada posisi kasus ini, Rudy Ariffin selaku Bupati
Kabupaten Banjar mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001 tentang
Pembentukan Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas
Martapura.
Á Á"Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur
Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor
Print©109/F.2/Fd.1/9.2010 tanggal 16 September 2010, telah
ditetapkan Rudy Arifin (Gubernur Kalsel/mantan Bupati Banjar)
sebagai tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum
(Kapuspenkum) Kejagung Babul Khoir Harahap di Jakarta, Selasa.
Á ÁDitambahkan, pembebasan tanah itu dilakukan oleh Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tahun 2002©2003 yang saat itu
ketuanya Rudy Ariffin.
Á ÁIa menjelaskan, pada posisi kasus tersebut, Rudy Arifin
selaku Bupati Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Surat
Keputusan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal
7 Februari 2001 tentang Pembentukan Tim Pengembalian dan
Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura.
Á Á"Ketua tim pengembalian dan pemanfaatan eks pabrik kertas
itu yakni Iskandar Djamaludin (Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjar)," katanya.
Á ÁSK tersebut, kata dia, dikeluarkan untuk membebaskan
tanah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pemegang hak PT Golden
Martapura (milik Gunawan Sutanto).
Á ÁKemudian, tersangka menerbitkan Surat Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar Nomor SK.01/KPTS/2002 tentang
bentuk dan besarnya santunan dalam rangka pengadaan tanah.
Á ÁSeharusnya tindakan pembebasan tanah milik PT Golden
Martapura tidak dilakukan karena tersangka telah mengetahui
HGB©nya sudah berakhir masa berlakunya. Akibatnya, negara
dirugikan Rp 6,4 miliar.
Á Á"Karena itu, Rudy Ariffin dikenakan Pasal 2, Pasal 3
Undang©Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo
Pasal 55 ayat (1) ke©1 KUHP," katanya.
Á ÁSementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Muhammad Amari menyatakan, pihaknya masih memproses surat
permohonan izin pemeriksaan terhadap Rudy Ariffin, yang
selanjutnya akan dikirimkan ke Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
Á Á"Masih diproses permohonan izin pemeriksaan untuk
pengajuan cekal (cegah dan tangkal) sendiri, belum. Tapi
mungkin sebentar lagi dilayangkan permohonan cekalnya,"
katanya.kps/mb02

.... judul baru...

Á ÁÁ ` ` ÁÁ ¸ ¸ ÁMelalui Proses Panjang

Á ÁSETELAH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan
Agung, lantas bagaimana dengan jabatan yang selama ini ia
pegang? Bagaimana jika sudah ada keputusan tetap dari aparatÔ ˆ, p-p-p-° ° Ô penegak hukum kalau Rudy Ariffin bersalah?
Á ÁMenurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel,
Hairansyah SH MH, proses sampai ke titik final jika memang
Rudy Ariffin dipaksa harus melepaskan jabatannya itu masih
panjang. "Mungkin saja sampai masa jabatannya habis baru ada
keputusan final," terangnya saat dihubungi via telepon, Selasa
(28/9) malam.
Á ÁKalau hanya sebagai tersangka, ujarnya kembali, Rudy
Ariffin masih melekat jabatannya sebagai Gubernur Kalsel.
Ketika Rudy ditetapkan sebagai terdakwa kewenangan ada di
Presiden melalui Mendagri untuk memutuskan.
Á Á"Kalau menyandang status terdakwa pun gubernur tidak
langsung diberhentikan, hanya nonaktif saja," ujarnya. Kalau
demikian wakil gubernur menjadi pejabat tugas gubernur.
Á ÁDitanya sampai kapan nonaktif itu? "Non aktif sampai ada
kekuatan hukum tetap bersalah tidaknya pejabat daerah," terang
Hairansyah.
Á ÁKalau akhirnya nanti kekuatan hukum tetap menyatakan yang
bersangkutan tak bersalah, pejabat daerah itu bisa kembali
memegang jabatan semula.
Á Á"Seperti kasus di Kabupaten Tabalong pejabat daerah diªnonaktifkan, lantas setelah ada keputusan hukum tetap
menyatakan ia tak bersalah, pejabat tersebut kembali memegang
jabatan semula," jelasnya.
Á ÁPastinya, terang Hairiansyah, ada rangkaian hukum yang
panjang hingga keputusan itu final.elo/mb02

No comments: