Thursday, September 23, 2010

Mantan Sekda Divonis Tiga Tahun

MARTAPURAÄ Ä © Mantan Sekdakab Banjar yang menjadi terdakwa dalam
kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Banjar, Drs Yusni Anani
akhirnya divonis tiga tahun penjara, Kamis (23/9) di Pengadilan
Negeri (PN) Martapura.
Á ÁVonis tiga tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair tiga
bulan penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum
(JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan delapan tahun
penjara, dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan penjara.
Á ÁVonis lebih ringan lima tahun ini dibacakan ketua majelis
hakim, Edy Suwanto SH didampingi Mery Taat Anggarsih SH dan
Rajendra M Iswoyokusumo SH masing©masing selaku hakim anggota,
dalam sidang yang dilaksanakan pada Kamis (23/9) dari pukul 11.30
hingga 14.00 Wita ini.
Á ÁPersidangan sendiri berjalan dengan lancar kendati di luar
ruangan tepatnya di pinggir Jl A Yani (di depan kantor PN
Martapura) berlangsung unjuk rasa yang digelar kerabat terdakwa
yang datang dari Kabupaten Tapin.
Á ÁDalam surat putusan setebal 472 halaman yang dibacakan mejelis
hakim secara bergantian ini, terdakwa tidak terbukti melanggar
pasal 2 melainkan terbukti melanggar pasal 3 UU No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No 20
Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (4) KUHP.
Á ÁTerdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan
yang merugikan keuangan negara atas uang APBD tahun 2006 hingga
2008 Kabupaten Banjar senilai Rp7,3 miliar. Sebagai pertimbangan,
unsur telah menguntungkan diri sendiri dan unsur menyalahgunakan
wewenang terpenuhi.
Á ÁNamun, berdasarkan fakta di persidangan, majelis hakim
menyatakan kalau terdakwa Yusni Anani tidak terbukti memperkaya
diri sendiri sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa tidak bisa
dibebankan uang penggantian.
Á ÁAdapun hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tidak
mendukung tugas pemerintah untuk memberantas korupsi, sedangkan hal
yang meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum dan Kabupaten
Banjar banyak menerima penghargaan semasa kepemimpinannya sebagai
Sekdakab Banjar.
Á ÁSeusai sidang, kuasa hukum terdakwa, Hasanuddin SH mengatakan,
kliennya tidak layak dipidanakan dalam kasus tersebut karena hanya
mengikuti perintah atasan. "Dia hanyalah bagian dari sistem
sehingga tidak layak bagi majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman,
dan klien kami tidak terbukti memperkaya diri sendiri," ujarnya.
Á ÁHasanuddin menambahkan, dengan putusan majelis hakim ini
pihaknya menyatakan pikir©pikir.
Á ÁSupriadi SH yang merupakan salah satu JPU saat dikonfirmasi
juga menyatakan pikir©pikir.
Á ÁSementara itu, istri terdakwa Yusni Anani mengatakan, dirinya
jelas merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim tersebutÔ h) 0*0*0*° ° Ô karena dia yakin suaminya tidak korupsi dan tidak menikmati uang
tersebut. "Terima kasih kepada masyarakat yang mendukung kami dan
mereka yang mengetahui masalah ini dengan benar," tuturnya
didampingi salah satu anaknya. Ã Ãdio/adiÄ Ä


Unjuk Rasa Dukung Terdakwa
BELASANÄ Ä orang yang merupakan kerabat terdakwa Yusni Anani menggelar
unjuk rasa dengan membentangkan kertas karton merah bertuliskan
dukungan terhadap terdakwa.
Á ÁAksi di pinggir Jalan A Yani tepatnya di depan kantor
Pengadilan Negeri (PM) Martapura ini tentu saja mendapat perhatian
dari para pengguna jalan. Mereka pun mengabadikannya dengan
menggunakan Hp berkamera.
Á ÁDi antara kertas karton yang dibentangkan itu bertuliskan
'Bebaskan Yusni Anani', 'Yusni Bukan Koruptor', 'Wahai Jaksa Sudah
Benarkah Anda Memandang Perkara Ini', dan 'Tuhan Selalu Dukung
Kebenaran'.
Á ÁH Ahmadi, salah satu pengunjuk rasa mengatakan, mereka yang
merupakan satu keluarga terdakwa dari Kabupaten Tapin ini melakukan
aksi ini agar masyarakat tahu kalau keluarganya tidak bersalah,
melainkan dijadikan korban.
Á ÁPengamanan sidang lebih ketat ketimbang hari sebelumnya.
Setidaknya 50©an anggota dari Polres Banjar dibantu para intel
berjaga©jaga di depan kantor PN Martapura guna menghindari hal©hal
yang tidak diinginkan.
Á ÁBeberapa hari sebelumnya terjadi insiden para JPU dilempari
uang receh oleh sejumlah keluarga terdakwa yang merasa tidak puas
dengan jalannya persidangan. Ã Ãdio/adiÄ Ä


à ÃJPU Bakal Banding
TAKÄ Ä puas dengan putusan majelis hakim PN Martapura yang cuma
memvonis terdakwa Yusni Anani selama tiga tahun, Kasi Penkum dan
Humas Kejati Kalsel Rajendra SH kepada wartawan memastikan bahwa
JPU bakal melakukan upaya banding.
Á Á"Kita sudah kontak dengan Kajari Martapura (Zulhadi Savitri
SH) bahwa JPU akan banding karena tidak sependapat dengan majelis
hakim," ujar Rajendra.
Á ÁMenurutnya, majelis hakim fakta©fakta yang sudah diungkapkan
JPU, ternyata sebagian tidak dimasukkan majelis hakim dalam
pertimbangannya.
Á ÁJPU berpendapat, lanjutnya, hukuman delapan tahun kepada
terdakwa sebagai tuntutan semula sudah tepat, karena terdakwa
selaklu Sekda Banjar harus bertanggung jawab atas pengelolaanÔ h) 0*0*0*° ° Ô keuangan di pos belanja Setda Banjar.
Á Á"Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak banyak
menikmati uang yang dikorupsi. Padahal, terlepas uang itu
dikemanakan, namun seluruh pengeluaran semestinya menjadi tanggung
jawab terdakwa selaku Sekda Banjar. Makanya kita akan banding,"
ungkap Rufina Ginting SH, salah satu anggota tim JPU.
Á ÁHal yang sama juga dilakukan terhadap putusan majelis hakim
yang memvonis terdakwa Romzi SE dengan hukuman lima tahun dan denda
Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. "Kita juga tidak
sependapat, karena semestinya, terdakwa dibebani uang pengganti
Rp3,6 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam
pengelolaan keuangan Setda Banjar selama terdakwa menjabat sebagai
bendahara Setda Banjar," tambah Rufina.
Á ÁRomzi semula dituntut JPU hukuman delapan tahun penjara, denda
Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan dan ditambah membayar uang
pengganti Rp3.686.583.420.
Á ÁDisinggung apakah akan ada kelanjutan kasus ini, Rajendra
mengatakan, sebagaimana keterangan para ahli, keuangan di pos Setda
Banjar otomatis menjadi tanggung jawab Sekda Banjar selaku pejabat
pengguna anggaran.
Á Á"Apalagi berdasarkan keterangan Romzi, semua pengeluaran
sebenarnya memang atas perintah terdakwa Yusni Anani," tambahnya.
Á ÁPadahal, kalangan keluarga Yusni termasuk pengacara
menyesalkan persidangan tidak menghadirkan bupati Banjar yang
diduga mengetahui persoalan pengeluaran uang di pos Setda Banjar
tersebut. Ã Ãadi

1 comment:

Anonymous said...

insya Allah,
JAKSA, HAKIM , POLISI dan WARTAWAN yang JAHAT, yang akan lebih dulu berbondong2 memasuki neraka atas perbuatan ZHALIM mereka menebarkan FITNAH di muka bumi kalimantan selatan.