Thursday, September 16, 2010

Kepala Kanwil BPN Kalsel Ke Kejati

BANJARMASINÄ Ä © Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel,
Ir Sriyatno sempat dikabarkan ikut ditangkap aparat Kejaksaan Agung
(Kejagung) RI, terkait pemerasan yang dilakukan Kepala BPN Banjar,
Edy. Namun, kabar menyesatkan itu segera dibantah Kejati Kalsel,
Rabu (15/9).
Á Á"Tidak benar kalau Kepala Kanwil BPN Kalsel ditahan. Yang
sebenarnya, beliau datang ke Kejati Kalsel untuk mengambil surat
resmi penahanan Kepala BPN Banjar, Edy. Mungkin hal itu berkait
dengan administrasi instansi BPN, sehingga bisa dilakukan segera
penunjukan pejabat sementara di BPN Banjar," jelas Kasi Penkum dan
Humas Kejati Kalsel, Rajendra SH, kemarin.
Á ÁDisinggung apakah Ir Sriyatno akan diminta keterangan sebagai
saksi dalam kasus yang menyeret Kepala BPN Banjar selaku tersangka,
Rajendra mengaku tak bisa memastikannya.
Á Á"Semua penyidikan dilakukan oleh tim di Kejagung. Kita hanya
sebagai membantu saja. Jadi, kita belum tahu apakah Kepala Kanwil
BPN Kalsel akan diperiksa terkait kasus itu," tegasnya.
Á ÁInformasi diperoleh, Ir Sriyatno memang beralasan memerlukan
surat resmi penahanan bawahannya, sehingga ke depan bisa dilakukan
penunjukan kepala BPN Banjar sementara guna memuluskan tugas©tugas
sepeninggal ditahannya Edy.
Á ÁSebelumnya, Ir Sriyatno menggelar rapat bersama sejumlah
kepala seksi di kantor BPN Banjar, Jumat (3/9) lalu setelah
penangkapan Kepala BPN Banjar, Edy, Kamis (2/9) di Bandara
Soekarno©Hatta, Jakarta.
Á ÁRapat yang digelar menurut Sriyatno, sejatinya merupakan
tindak lanjut dari kasus penangkapan Kepala BPN Banjar. Menurutnya,
rapat dilakukan agar pelayanan di kantor BPN Banjar tetap berjalan
sebagaimanamestinya.
Á ÁKepala BPN Banjar, Edy kini masih ditahan dan dilakukan
pemeriksaan oleh tim di Kejagung Jakarta.
Á ÁIa diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang
berpotensi merugikan negara atau diduga melanggar pasal 12 UU
Tipikor.
Á ÁKajati Kalsel Abdul Taufiq di hadapan wartawan lokal, mengakui
bahwa tim gabungan dari Kejagung dan Kejati Kalsel telah menangkap
Edy di Bandara Soekarno©Hatta Jakarta, Kamis (2/9) lalu.
Á ÁMenurutnya, Edy diduga melakukan aksi pemerasan terhadap
notaris©notaris di Banjar sejak tahun 2003 hingga sekarang dengan
omzet mulai Rp50 juta hingga Rp150 juta perbulan.
Á ÁPraktik terlarang itu jelas membuat biaya tinggi dalam
pengurusan peralihan hak, termasuk pengurusan hak tanah. Perbuatan
Edy jelas©jelas melangkahi wewenangnya sebagai Kepala BPN Banjar,
mengingat terif standar pembuatan peralihan hak semestinya tidak
setinggi sebagaimana yang sudah dibebankan Edy.
Á ÁKeluhan©keluhan para notaris kemudian dilaporkan ke Kejagung,
dan Kejagung lalu berkoordinasi dengan Kajati Kalsel untuk
melakukan penyadapan dan pemantauan terhadap Edy, hingga akhirnya
ditangkap. Menariknya, mantan Kepala BPN Banjar sebelum Edy,
Iskandar Djamaludin juga tersangkut masalah hukum. Iskandar kini
jadi buronan Kejati Kalsel karena mangkir dari eksekusi atas vonis
kasasi Mahkamah Agung selama lima tahun dalam perkara korupsi
pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura. Ã Ãadi

No comments: