Thursday, September 30, 2010

Kejaksaan Tetapkan Tersangka Korupsi BLK

BANJARBARU © Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru menetapkan tiga
orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan mark up di tubuh Balai
Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel.
Á ÁKepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarbaru Shady MM Togas SH,
Rabu (29/9) mengatakan, pada 2009 BLK Kalsel mengadakan proyek
pekerjaan pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi
pencari kerja sebanyak satu paket dengan nilai pagu Rp1.309.000.000
yang bersumber dari dana murni APBD Kalsel.
Á Á"Tersangkanya ada tiga orang yakni GH sebagai kuasa pengguna
anggaran, SGT sebagai ketua PPTK, dan GS sebagai ketua panitia
pengadaan," ujarnya.
Á ÁKajari menjelaskan, sebelum pelaksanaan lelang, tersangka GH
memerintahkan kepada tersangka SGT untuk membuat enginer estimate
(EE) untuk digunakan dasar menyusun HPS khususnya spesifikasi
barang, namun dalam penyusunannya tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Á ÁSetelah terbentukanya panitia pengadaan, selanjutnya panitia
pengadaan seharusnya membuat HPS yang dikalkulasikan secara
keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,
namun dalam kenyataannya tersangka GS dalam menyusun HPS selain
tidak melibatkan anggota panitia pengadaan juga dalam membuat HPS
hanya mengambil atau mendasarkan satuan harga dari EE tanpa
melakukan survei terlebih dahulu.
Á ÁSetelah ada HPS kemudian panitia lelang melakukan proses
lelang sesuai tahapan hingga didapatkan pemenang lelang yaitu PT MG
dengan nilai kontrak Rp1.295.910.000.
Á ÁDalam pelaksanaan pengadaan empat macam barang jelas Shady,
yakni berupa CNC Miling machine, CNC lathe machine, Injector
cleaner dan teste serta Semi automatic tire changer yang dibeli
dari PT Kawan Lama sebagai distributor resmi ditemukan selisih
harga yang signifikan, jika disbandingkan dengan harga masingªmasing satuab barang dalam HPS.
Á Á"Diduga terjadi mark up yang ana negarr dirugikan sekitar
Rp240 juta," ujarnya.
Á ÁKajari menandaskan, ketiga tersangka disangkakan pasal 2 ayat
(1), pasal 3 jo pasal 18 RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke©1 KUHP.
Á ÁSementara itu saat dikonfirmasi, Kepala BLK Kalsel Drs Gusti
Hadiansyah tidak berada di tempat. Menurut salah satu stafnya,
Gusti Hadiansyah sedang keluar sedangkan, dia tidak memiliki no
handphone©nya. Ã Ãdio/adi

No comments: