Wednesday, September 22, 2010

Jaksa Dilempari Uang Recehan Logam

MARTAPURA © Sidang dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Banjar yang
mendudukkan mantan Sekda Banjar Drs Yusni Anani sebagai terdakwa
berakhir ricuh.
Á ÁSeusai majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Martapura yang
diketuai Edy Suwanto SH menutup sidang yang beragendakan replik
jaksa penuntut umum (JPU), Selasa (21/9) sekitar pukul 13.30 Wita,
para pengunjung sidang yang merupakan kerabat terdakwa tidak terima
dengan tuduhan JPU dan melempari JPU dengan uang recehan logam.
Á ÁIronisnya, pada sidang yang menarik perhatian masyarakat
Kabupaten Banjar ini, tidak tampak adanya petugas kepolisian yang
biasanya diperbantukan untuk mengamankan jalannya persidangan.
Á ÁJPU yang terdiri dari Thailani Moeshad SH, Supriadi SH dan
Rufina Ginting SH tidak menanggapi perlakukan pengunjung sidang dan
langsung meninggalkan ruang sidang dan diamankan di ruang Edy
Suwanto yang merupakan ketua PN Martapura.
Á ÁDi luar ruang sidang para pengunjung yang belum puas
mengeluarkan kekecewaannya terhadap JPU menunggu di luar pintu
ruang ketua PN Martapura sembari menyatakan tidak terima atas
tuduhan JPU terhadap terdakwa.
Á ÁBeberapa pengunjung lainnya meminta kepada mereka yang
tampaknya sudah emosi itu untuk tidak berbuat anarkis dan
meninggalkan PN Martapura. Tidak berselang lama beberapa anggota
Kepolisian Polres Banjar pun datang dan memberikan pengamanan
terhadap ketiga JPU.
Á ÁSetelah para pengunjung sudah meninggalkan PN Martapura yang
diawali dengan dikembalikannya terdakwa ke LP Martapura, ketiga JPU
pun langsung diamankan dengan menggunakan mobil patroli Polres
Banjar yang diparkir di halaman Rumah Dinas Ketua PN Martapura.
Á ÁAnna, adik dari terdakwa menegaskan, pelemparan uang recehan
logam itu merupakan wujud kekecawaannya terhadap penegakan hukum.
"Kami spontan melakukannya, uang itu untuk penegak hukum, ini
menandakan hukum sudah mati," ujarnya.
Á ÁAnna menandaskan, kakaknya (terdakwa red) hanya dijadikan
korban, karena ada orang lain yang seharusnya menerima tuduhan
tersebut.
Á Á"Saya tahu sifat saudara saya, dia hanya dijadikan korban, dan
saya juga tahu sifat atasannya," ujarnya.
Á ÁKetua PN Martapura Edy Suwanto SH menyesalkan terjadinya
pelemparan uang tersebut, karena kalau ada yang ingin disampaikan
seharusnya dengan cara yang baik. "Kejadiannya setelah persidangan
atau persidangan sudah selesai jadi bukan penghinaan terhadap
persidangan, lain halnya kalau persidangan sedang berlangsung maka
tindakan seperti itu merupakan conterm of court atau penghinaan
terhadap persidangan," katanya.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁEdy menegaskan kejadian pelemparan uang tersebut tidak ada
pengaruhnya dengan putusanan nantinya, karena putusan itu
berdasarkan fakta.
Á ÁSementara itu ketiga JPU tidak bersedia memberikan tanggapan
terhadap aksi pelemparan uang recehan logam dari pengunjung sidang
tersebut. Ketiganya memilih tidak berkomentar baik sejak keluar
ruang persidangan maupun saat menuju ke mobil patroli Polres
Banjar.
Á ÁPada sidang sehari sebelumnya terdakwa Romzi, mantan bendahara
Pemkab Banjar, dalam kasus yang sama dijatuhi vonis lima tahun
penjara oleh PN Martapura. Ã Ãdio/adiÄ Ä


à ÃPengacara Terdakwa Temui ICW
REPLIKÄ Ä JPU pada kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Banjar
dengan terdakwa mantan Sekdakab Banjar Drs Yusni Anani dinilai
kuasa hukum terdakwa hanya pengulangan apa yang dituduhkan kepada
kliennya.
Á ÁKuasa hukum terdakwa, Hasanuddin SH, Selasa (21/9) mengatakan,
JPU tidak menjelaskan peran masing©masing karena fakta persidangan
terungkap ada yang mengambil uang tanpa sepengetahuan kliennya yang
waktu itu sebagai Sekdakab Banjar.
Á ÁMenurut Hasanuddin, dana yang diduga dikorupsi itu sebesar
Rp8,2 miliar sedangkan yang ditimpakan kepada kliennya Rp7,2
miliar, artinya ada yang mengembalikan Rp1 miliar.
Á Á"Artinya ada yang mengembalikan tapi kenapa tidak diusut dan
itu saat terdakwa disidang," ujarnya.
Á ÁHasanuddin menegaskan, berdasarkan fakta di persidangan baik
dari saksi maupun terdakwa sendiri menyebut©nyebut nama bupati,
namun permintaan pihaknya agar bupati dihadirkan tidak pernah
dipenuhi.
Á Á"Perkara ini aneh karena dari awal kami minta agar bupati
dihadirkan tapi tidak pernah terlaksana," katanya.
Á ÁKarena merasa mentok sebut Hasanuddin, maka pihaknya akan
membawa masalah ini ke pemerintah pusat. "Kami minta kepada
Mahkamah Agung (MA) agar bupati juga diperiksa dalam perkara yang
sama, kami sudah bertemu dengan ICW pada bulan puasa tadi dan sudah
ada pembicaraan," ujarnya.
Á ÁSelain kembali akan menindaklanjuti ke ICW setelah putusan
nanti, pihaknya juga akan ke KPK dan Satgas Anti Mapia Hukum untuk
melaporkan masalah ini.
Á Á"Kami tidak melihat berapa hukumannya tapi siapa©siapa yang
berperan agar tidak semua kesalahan ditumpukan ke klien kami,
seakan©akan hanya sekda dan bendahara, karena berdasarkan fakta di
persidangan tidak semuanya berdasarkan kebijakan sekda dan
bendahara," ujar Hasanuddin.
Á ÁHasanuddin menambahkan, roadshow ke ICW, KPK dan Satgas Anti
Mafia Hukum itu rencananya dilaksanakan pada Oktober ini. Ã Ãdio/adi

1 comment:

Anonymous said...

Waah ini harus d usut sampai k akar2nya...