Wednesday, September 22, 2010

Hari Ini Nasib Mantan Sekda Ditentukan

MARTAPURAÄ Ä © Hari ini, Kamis (23/9) pagi, Pengadilan Negeri (PN)
Martapura akan menggelar sidang terakhir kasus dugaan korupsi dana
APBD Kabupaten Banjar. Dan, nasib mantan Sekdakab Banjar Drs Yusni
Anani akan ditentukan, setelah menjalani persidangan sebanyak 24
kali.
Á ÁSidang pada Rabu (22/9) siang dengan pengamanan tidak kurang
dari 30 anggota kepolisian gabungan dari Polsek Martapura dan
Polres Banjar yang dilengkapi satu unit mobil water cannon,
beragenda pembacaan duplik dari kuasa hukum terdakwa, Hasanuddin
SH.
Á ÁTerdakwa Yusni sebelum ketua majelis hakim Edy Suwanto SH
mengetuk palu, sempat melakukan tanggapannya atas proses
persidangan yang selama ini dijalaninya.
Á ÁPara pengunjung yang kebanyakan kerabat terdakwa dengan
seksama mendengarkan pernyataan terdakwa ini.
Á ÁTerdakwa merasa betapa tendensiusnya pertanyaan JPU selama
ini, terdakwa pun menyinggung lambang kejaksaan yang merupakan
lambang untuk penegakan keadilan, namun menurutnya
penyelenggaraannya tidak sesuai.
Á ÁTebalnya surat tuntutan yang dinilainya melebihi sebuah
skripsi itu, dianggapnya berisikan upaya menjerat dirinya tanpa
melihat fakta yang terungkap di persidangan. "Ini usaha penuntut
umum untuk menjerumuskan majelis hakim ke dalam neraka," ujar
terdakwa.
Á ÁKuasa hukum terdakwa, Hasanuddin dalam dupliknya menilai, JPU
salah mengartikan tentang orang perorang sehingga ada peran orang
lain yang ditutupi jaksa.
Á ÁHasanuddin juga menegaskan tentang pemindahan dana dari Bank
BPD Martapura ke Bank Mega yang diakui Romzi (mantan bendahara
Pemkab Banjar yang telah divonis penjara) tidak sepengetahuan
kliennya, melainkan sepengetahuan bupati.
Á Á"Dan menurut klien kami ada keterangan saksi yang diambil
jaksa sepotong©sepotong," ujar Hasanuddin.
Á ÁSeusai persidangan, kerabat terdakwa mengharapkan majelis
hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil©adilnya, karena
mereka berkeyakinan terdakwa hanya dijadikan korban.
Á ÁSementara itu, untuk menanggapi anggapan pihak terdakwa
tentang tanggung jawab yang dipikulnya sendirian, Kepala Kejaksaan
Negeri (Kajari) Martapura Zulhadi Savitri SH kepada wartawan
mengatakan, pihaknya selama ini dalam memproses yang bersangkutan
hingga ke persidangan, selalu mengacu kepada alat bukti yang sah.
Á Á"Dalam melakukan tuntutan tidak ada intervensi atau
kepentingan sama sekali, semua berdasarkan bukti dan fakta selama
di persidangan," ujarnya.
Á ÁMenurut Zulhadi, pihaknya mengacu kepada alat bukti yang sah
dari audit BPKP. Berdasarkan laporan hasil audit operasional
lembaga independen tersebut, uang APBD 2008 yang tidak dapatÔ h) 0*0*0*° ° Ô dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah
Banjar (Romzi) dan Sekda Banjar (waktu itu Yusni Anani) sebagai
pengguna anggaran, sebagaimana hasil audit BPKP Nomor LHA © 8410 /
PW 16/3/2009 dan risalah hasil audit investigasi atas dugaan tindak
pidana korupsi dalam pengelolaan dana APBD pada Sekretariat Daerah
Banjar tahun anggaran 2006 hingga 2008, tanggal 10 Februari 2010
adalah sebesar Rp7.718.115.400.
Á ÁUang APBD 2006 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keduanya
sebagai pengguna anggaran sesuai risalah hasil audit investigasi
sebesar Rp462.781.000, jadi jumlah uang yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.180.896.400.
Á Á"Ini bukti dari hasil audit BPKP, tidak ada kami tambahªtambahi atau mengurangi, soal siapa saja orangnya yang
bertanggungjawab, hasil audit BPKP sendiri memang menyebutkan kedua
orang tersebut," tegas Zulhadi.Ã Ã dio/adi

No comments: