Tuesday, September 28, 2010

Hakim Sesalkan Penundaan Tuntutan

MARTAPURAÄ Ä © Sidang lanjutan yang mendudukkan Lihan sebagai
terdakwa dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang
sedianya dilaksanakan Senin (27/9) di Pengadilan Negeri (PN)
Martapura, kembali ditunda karena ketidaksiapan JPU dalam
tuntutannya.
Á ÁKetua majelis hakim Edy Suwanto SH cukup menyesalkan penundaan
hingga untuk keduakalinya tersebut. Edy pun menegaskan sidang pada
Kamis (30/9) depan tidak boleh ditunda lagi.
Á ÁUsai sidang, pengacara Lihan, DR Masdari Tasmin SH MHum tidak
bisa menutupi rasa kekecewaannya. Menurutnya, kasus Lihan sendiri
terbilang simpel dan sederhana, tidak perlu menunda©nunda lagi
agenda tuntutannya.
Á Á"Dengan tuntutan, kami bisa melakukan langkah selanjutnya,
meskipun pembelaan sendiri sudah kami persiapkan jauh hari,"
katanya.
Á ÁMasdari menjelaskan, menurut informasi, alasan JPU sendiri
karena menunggu arahan dari Kejagung yang sudah dikirim, namun
belum turun. Sementara menurutnya, kasus Lihan yang terbilang
sederhana ini tidak perlu ke Kejagung.
Á Á"Kalau Kamis (30/9) agendanya tuntutan maka Senin (4/10) pekan
depan pembelaan sudah dapat kami persiapkan," ujarnya.
Á ÁKekecewaan juga dirasakan para nasabah Lihan yang dengan setia
mengikuti jalannya sidang selama ini. Dengan tertundanya agenda
sidang, maka kian mengulur waktu soal status Lihan sendiri.
Á ÁSementara, Lihan sendiri tidak begitu peduli dengan tuntutan
jaksa. Dia tetap membantah segala dakwaan yang ditujukan padanya.
Á Á"Saya sendiri punya niat baik mengembalikan uang nasabah,
tidak tahunya harus disidang dan mendekam di tahanan. Kalau saya
berniat jahat, sudah dari dulu saya lari ke luar negeri," ujarnya.
Á ÁLihan didakwa JPU sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e UU RI 25 Tahun
2003 tentang Perubahan Atas UU RI 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang.
Á ÁSelain mengenakan dakwaan tindak pidana pencucian uang, JPU
juga mendakwa Lihan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan
diancam pidana berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU RI 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.
Á ÁSedang dakwaan primairnya pada terdakwa yang didampingi tim
penasihat hukum dari kantor pengacara Masdari Tasmin SH, adalah
pasal 46 ayat (1) UU RI 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI
7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Á ÁDakwaan primair itu dikenakan JPU karena terdakwa diduga
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha
dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 16.
Untuk dakwaan subsidair, jaksa mengenakan terdakwa melanggar pasal
387 KUHP dan lebih subsidair melanggar pasal 372 KUHP. Ã Ãdio/adi

No comments: