Monday, September 20, 2010

Dilakukan PK Atas Putusan Memenangkan SHM 21/1972

BANJARMASINÄ Ä © Meski Emmy pemilik SHM 21/1972 sudah menang dari
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin hingga Mahkamah
Agung (MA), namun pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
Banjar, diinformasikan akan melakukan upaya peninjauan kembali
(PK).
Á ÁSenin (20/9), Ketut Bagiada SH selaku kuasa hukum Nirwanati
yang merasa dirugikan atas keputusan PTUN dan MA mengatakan,
pihaknya sudah berkirim surat ke BPN Banjar dan ditembuskan ke
Kanwil BPN Kalsel.
Á Á"Kita mendukung dilakukannya upaya PK terhadap putusan yang
memenangkan SHM 21/1972 itu. Tadi, kita dapat kabar dari Pak
Jainudin dan Suriyanto, dari bagian hukum BPN Banjar, memang BPN
Banjar akan melakukan upaya PK," cetus Bagiada.
Á ÁDasar dilakukannya PK, setelah ada bukti baru (novoem) bahwa
putusan MA dalam perkara No 17/TUN/2010 dan PTUN Banjarmasin justru
dinilai bertentangan dengan prinsip hukum untuk menegakkan keadilan
dan kepastian hukum.
Á ÁMenurut Bagiada, majelis hakim PTUN Banjarmasin dalam
putusannya No 32/G/2008/PTUN Bjm justru melahirkan keputusan yang
rancu dan cacat hukum. Dalam pertimbangannya, hakim tidak
memasukkan alat bukti surat keterangan hak milik dari Kepala
Kampung Gambut tertanggal 9 September 1976 serta surat pernyataan
pemohon atas nama Muhammad Helmi tertanggal 26 Oktober 1977.
Á ÁSurat©surat tersebut yang sangat penting artinya justru tidak
dijadikan alat bukti, padahal dasar SHM bisa terbit justru
berdasarkan SK Gubernur setelah memperhatikan surat keterangan hak
milik dari Kepala Kampung Gambut.
Á Á"Nah, akibatnya SHM 533 dan SHM 537 milik klien kami yang
berada di objek yang sama dengan SHM 21/1972 di Jl A Yani Km 17
Gambut justru dirugikan. Padahal, SHM 21/1972 dari penggugat justru
sama sekali tidak terdaftar di surat keterangan hak milik dari
Kepala Kampung Gambut, SK Gubernur maupun Buku Tanah milik BPN
Banjar," jelasnya.
Á ÁKemudian, lanjutnya, terjadi paradoks, ketika hakim mengakui
SK Gubernur No n333/1331/PHT/HM II/1997 terbit karena surat
keterangan hak milik Kepala Kampung Gambut, namun justru di dalam
pertimbangannya, surat keterangan hak milik dari Kepala Kampung
Gambut tidak dicantumkan.
Á ÁSelain itu, tambahnya, dalam halaman 51 memori putusan majelis
hakim mengakui bahwa keabsahan SHM 21/1972 atas nama Miansyah bin
Tambi mesti dibuktikan melalui persidangan umum. "Jika SHM 21/1972
terindikasi palsu, maka peradilan umum yang bisa membuktikannya,
tentunya melalui proses penyidikan di kepolisian dan penuntutan di
kejaksaan. Nah, proses ini sedang berlangsung, namun PTUN justru
menabrak wewenangnya sendiri," tegasnya.
Á ÁPTUN juga semestinya tidak memaksakan diri memutus perkara
tersebut, karena laporan dari BPN Banjar ke Polda Kalsel masuk pada
12 November 2008, lebih dahulu ketimbang masuknya gugatan ke PTUN
pada 25 November 2008.
Á ÁEmmy, warga Banjarbaru dilaporkan Nirwanati (68), warga Jl
Pulo Mas III A/9 RT 004 RW 012 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulau
Gadung Jakarta Timur karena diduga sudah merugikan pelapor, setelah
diduga memalsukan SHM No 21/1972. SHM No 21/1972 itu sendiri sudahÔ h) 0*0*0*° ° Ô disita penyidik dari tangan H Muhidin yang diduga selaku pembeli
dari Emmy.
Á ÁKuasa hukum Nirwanati, Ketut Bagiada SH yang berkantor Jl Hang
Tuah No 34A Sanur, Denpasar, Bali menerangkan kepada pers, akibat
tindakan Emmy, kliennya mengalami kerugian hingga Rp2 miliar,
akibat tanah miliknya di Jl A Yani Km 17,45 Gambut, Kabupaten
Banjar sesuai SHM Nomor 537, pengeluaran Sertifikat Sementara
tanggal 10 Nopember 1977, di Desa Gambut, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No 602/77 seluas 10.000 meter
persegi atas nama Nirwanati, diserobot Emmy.
Á ÁDari hasil penelitian tim ad hoc yang ditandatangani Kepala
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Amir Machmud Tjiknawi SH MH, diduga kuat SHM No 21/1972
atas nama Miansyah palsu atau hasil menyontek SHM No 21/1972 atas
nama L Koenoem yang letak tanahnya di Jl A Yani Km 13,600.
à Ãadi

No comments: