Tuesday, September 28, 2010

Dari Penjara Mantan Sekda Surati Kajati

MARTAPURAÄ Ä © Mantan Sekdakab Banjar Drs Yusni Anani yang divonis
tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN)
Martapura terkait kasus korupsi dana APBD Kabupaten Banjar, dari
balik penjara menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel.
Á ÁDalam surat dengan tulisan tangan tertanggal 27 September 2010
sebanyak dua lembar dengan tembusan Jaksa Agung dan Jaksa Agung
Muda Pidana Khusus di Jakarta itu, terpidana Yusni memohon kepada
Kajati Kalsel Didik Sukarno agar dapat meneliti semua berkas
kasusnya, baik itu surat dakwaan, surat tuntutan, replik jaksa,
pembelaan serta duplik penasihat hukumnya, termasuk putusan majelis
hakim PN Martapura.
Á ÁTerpidana mengharapkan Kajati Kalsel berkeyakinan seperti
halnya masyarakat, kalau ada pelaku sebenarnya yang tidak
tersentuh. Dia pun menyatakan sudah siap menerima seberat apapun
hukuman ini, asal sesuai dengan kadar kesalahannya, dan semua pihak
yang terlibat yang seharusnya bertanggung jawab.
Á ÁPenasihat hukum terpidana, Hasanuddin SH, Selasa (28/9)
mengatakan, dirinya menerima surat ini dari kliennya pagi itu dan
sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel.
Á Á"Tanda terimanya sudah ada, surat itu untuk Kajati Kalsel dan
klien saya berharap kajati memahami kasus ini," tuturnya.
Á ÁHasanuddin menyatakan, setelah pihaknya mempelajari
pertimbangan©pertimbangan majelis hakim serta konsultasi dengan
keluarga kliennya, maka pihaknya menyatakan banding.
Á Á"Ada pertimbangan majelis hakim yang keliru, contohnya majelis
hakim menyatakan benar itu perintah bupati seharusnya Yusni
menolaknya, artinya itu tanggung jawab bupati," ujar Hasanuddin.
Á ÁSeperti pembangunan SD di Paramasan sebutnya, anggarannya
tidak ada tetapi tetap dibangun karena perintah bupati, ternyata
yang kena akibatnya Sekda (Yusni).
Á Á"Kalau kita berbicara pertimbangan majelis hakim seharusnya
bupati juga diperiksa," tandas Hasanuddin.
Á ÁMenyinggung laporan BPKP, Hasanuddin menegaskan, sangat naif
apabila mengatakan hanya ada dua orang tersangka sedangkan fakta di
persidangan menemukan nama orang lain, dan itu seharusnya yang
digali.
Á Á"Jangan mengatakan bupati tidak terlibat, seharusnya yang
ngomong itu pengacara," tegas Hasanuddin. Ã Ãdio/adi

No comments: