Friday, August 20, 2010

SHM Yang Dikuasai Muhidin Masih Diperiksa

BANJARMASINÄ Ä © H Muhidin yang sudah menjadi Walikota Banjarmasin
belum bisa duduk dengan aman di kursi empuknya, karena segala
kemungkinan masih bisa terjadi.
Á ÁPolisi dari Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel masih
menunggu bagaimana hasil penelitian Lab Forensik Polda Jatim apakah
SHM No 21/1972 yang dikuasai H Muhidin itu palsu ataukah memang
asli sebagaimana pengakuan sepihak Muhidin.
Á ÁKamis (19/8), Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Mas Guntur
Laupe mengatakan, memang dua minggu lalu, Muhidin ada menyerahkan
salinan SHM No 21/1972 yang sudah dilegalisasi oleh notaris.
Á Á"Salinan SHM itu kini sedang diperiksa di Lab Forensik Polda
Jatim untuk diteliti keabsahannya. Kita tunggu saja bagaimana hasil
penelitian dari tim ahli," cetusnya.
Á ÁDiakui Guntur, status Muhidin masih sebatas saksi atau bisa
menjadi korban atau kemungkinan lain. "Namun, bagaimana
kelanjutannya, kita tentu masih menunggu bagaimana hasil
pemeriksaan lab. Jika SHM itu ternyata hasil pemalsuan, maka sudah
nyata tersangka Emmy akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Namun, apakah ketika memperoleh SHM itu, Muhidin sadar atau
mengetahui SHM itu palsu, tentu masih perlu pendalaman lagi,"
jelasnya.
Á ÁYang jelas, kasus dugaan penyerobotan lahan dan dugaan
pemalsuan SHM ini masih terus berjalan dan berproses.Á x x A Á
Á ÁDiakui lagi oleh Guntur, pemeriksaan SHM ke lab, sudah
merupakan saran dari Kejati Kalsel yang tertuang dalam P©19 alias
petunjuk melengkapi berkas.
Á ÁMuhidin tetap bersikeras bahwa SHM No 21/1972 atas nama
Miansyah sebenarnya asli, meski ada dugaan kalau SHM itu palsu atau
mencontek SHM lain.
Á Á"SHM No 21/1972 itu memang asli dan itu sudah dibuktikan
dengan menangnya gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Martapura
beberapa waktu lalu," cetusnya, Rabu (11/8) lalu.
Á ÁMenurutnya, karena kasus gugatan SHM itu terjadi dalam ranah
perdata, makanya untuk kasus pidanya menunggu kasus perdata kelar.
"Kan sesuai kaidah hukum, jika suatu kasus ada muatan perdatanya,
maka akan didahulukan ketimbang perkara pidananya," ucapnya.
Á ÁMuhidin menambahkan, yang justru keliru adalah pihak BPN
Banjar, karena memang SHM yang dibuat di bawah tahun 1974 tidak
terdaftar di buku tanah, kecuali yang di atas 1975.
Á ÁDengan menangnya SHM No 21/1972, semestinya perlu dicurigai
SHM yang lahannya serupa dengan SHM No 21/1972, karena menurutnya
SHM tersebut patut diduga dipalsukan.
Á ÁDisinggung mengenai pembelian lahan di Jl A Yani Km 17
tersebut, Muhidin menjelaskan bahwa dirinya bukan membeli,
melainkan uang yang disebutkan Emmy senilai Rp200 juta merupakan
uang untuk membalik nama SHM termasuk biaya pengukuran ulang lahan.
Á Á"Sebenarnya, sudah sejak lama, antara saya dengan Emmy ada
piutang, di mana Emmy dalam beberapa kali pinjaman yang katanya
untuk mengurus bisnisnya, saya total ada meminjam Rp600 juta. Saya
tidak tahu apa bisnis Emmy. Kuitansi pinjamannya ada pada saya,Ô h) 0*0*0*° ° Ô sementara pada Emmy tidak banyak mencatat.
Á ÁSementara dalam perkembangan awal, Emmy mengaku menjual lahan
itu kepada Muhidin seharga Rp200 juta. Menurut kuasa hukum pelapor,
harga sejumlah itu tidak wajar, mengingat lahan bernilai miliaran
rupiah.Ã ÃÄ Ä
Á ÁSelembar SHM No 21/1972 dan sebidang tanah di Jl A Yani Km 17
Gambut yang masih bermasalah dan kebetulan berada di tangan H
Muhidin sebenarnya akan disita penyidik atas izin pengadilan.
Á ÁKamis (17/6), sejumlah polisi melakukan pematokan dan
pemasangan plang di lokasi tanah sebagai tanda bahwa tanah tersebut
disita sebagai barang bukti dalam kasus penyerobotan lahan milik
Nirwanati yang diduga dilakukan Emmy.
Á ÁUntuk melengkapi berkas, polisi melakukan penyitaan barang
bukti. Penyitaan SHM 21/1972 dari tangan H Muhidin, selaku pembeli
lahan dari Emmy, didasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan
Negeri (PN) Banjarmasin No 721/Pen.Pid/2010/PN Bjm. Penyitaan SHM
sudah semestinya dilaksanakan 1 Juni 2010 lalu. Namun, hingga
sekarang, penyitaan belum dilakukan.
Á ÁSelain itu, tanah bermasalah juga disita 3 Juni 2010
sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri (PN) Martapura No
188/Pen.Pid/2010/PN Mtp.
Á ÁKasus dugaan penyerobotan lahan milik Nirwanati yang diduga
dilakukan Emmy sebagaimana pasal 385 KUHP sudah dipastikan
terpenuhi unsurnya.
Á ÁAdapun mengenai dugaan pemalsuan SHM sebagaimana diatur dalam
pasal 263 KUHP akan diperdalam dengan jalan melengkapi bukti buku
tanah. Polisi berencana juga menyita buku tanah, dan untuk itu akan
dimintakan ke BPN Banjar. Ada kemungkinan dalam kasus ini terjadi
penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP, jika terbukti
Emmy menjual tanah milik orang lain.
Á ÁEmmy, warga Banjarbaru dilaporkan Nirwanati (68), warga Jl
Pulo Mas III A/9 RT 004 RW 012 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulau
Gadung Jakarta Timur karena diduga sudah merugikan pelapor, setelah
memalsukan SHM No 21/1972.
Á ÁKuasa hukum Nirwanati, Ketut Bagiada SH yang berkantor Jl Hang
Tuah No 34A Sanur, Denpasar, Bali menerangkan kepada pers, akibat
tindakan Emmy, kliennya mengalami kerugian hingga Rp2 miliar,
akibat tanah miliknya di Jl A Yani Km 17,45 Gambut, Kabupaten
Banjar sesuai SHM Nomor 537, pengeluaran Sertifikat Sementara
tanggal 10 Nopember 1977, di Desa Gambut, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No 602/77 seluas 10.000 meter
persegi atas nama Nirwanati, diserobot Emmy.
Á ÁDari hasil penelitian tim ad hoc yang ditandatangani Kepala
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Amir Machmud Tjiknawi SH MH, diduga kuat SHM No 21/1972
atas nama Miansyah palsu atau hasil menyontek SHM No 21/1972 atas
nama L Koenoem yang letak tanahnya di Jl A Yani Km 13,600.
à Ãadi

No comments: