Thursday, August 26, 2010

Penyelidikan Jalan Trans Kalimantan Tak Jelas

BANJARMASINÄ Ä © Kejati Kalsel hingga kini belum bisa membeberkan
apakah penyelidikan dugaan penyimpangan pada megaproyek jalan trans
Kalimantan masih berjalan ataukah dihentikan.
Á ÁPadahal, sejak Maret 2009 lalu, Kejati Kalsel sempat berjanji
akan menyelidiki dugaan penyimpangan pada proyek yang menelan dana
tak kurang dari Rp142 miliar tersebut.
Á ÁPenyelidikan sendiri sempat dicetuskan menyusul demo yang
dilaksanakan Pemuda Islam Kalsel pimpinan Hasan dan terkait masukan
berharga dari pengamat jasa konstruksi, Ir Abidinsyah.
Á ÁSekadar mengingatkan, Maret 2009 lalu, Hasan dkk meminta
Kejati Kalsel mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam
pelaksanaan proyek jalan poros Kintap©Sebamban©Pagatan©Batulicin
sepanjang 100 kilometer yang menelan biaya Rp142 miliar.
Á ÁPadahal, menurut pengunjuk rasa, penandatanganan MoU sudah
dilaksanakan pertengahan Juli 2007 dan sebagai pemenang tender
sebagaimana ditetapkan Departemen Pekerjaan Umum RI yaitu PT
Pembangunan Perumahan dan PT Adhi Karya.
Á ÁPT Pembangunan Perumahan akan menggarap poros Kintap©Sebamban
dengan nilai kontrak sebesar Rp81,9 miliar. Sedangkan ruas jalan
Sebamban©Pagatan©Batulicin akan dikerjakan PT Adhi Karya dengan
nilai kontrak mencapai Rp59,76 miliar lebih.
Á ÁHanya saja, dalam perjalanannya, selain syarat terindikasi KKN
pada proyek tersebut, juga terindikasi pengerjaannya yang kurang
beres dari segi kualitas.
Á ÁSebagai contoh, ujar Abidinsyah, proyek yang semula diplot
bernilai Rp50©an miliar, justru membengkak di kemudian hari menjadi
Rp80©an miliar dengan alasan ada addendum. "Padahal, di mana pun,
yang namanya addendum tak boleh lebih dari 10 persen dari nilai
awal," tegasnya.
Á ÁBelakangan Abidinsyah mengaku agak kecewa dengan Kejati Kalsel
yang sampai sekarang masih belum juga berhasil mengungkap kasus
dugaan penyimpangan ini.
Á ÁIndikasi penyimpangan semakin menguat manakala sumber dari
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan, megaproyek
tersebut sudah tentu syarat penyimpangan, sebab dilihat dari
minimnya pelaksana proyek dibanding nilai kontrak yang mencapai
Rp142 miliar, berpotensi menabrak UU No 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Á Á"Kalau dari penilaian awal, proyek ini terindikasi melanggar
UU No 5 Tahun 1999. Jika cermat lagi, aparat penegak hukum
sebenarnya bisa saja menelisik dugaan pidana korupsinya," ulas
seorang pegawai KPPU yang identitasnya dirahasiakan. Á x x A Á
Á ÁMaret 2009, pihak intelijen Kejati Kalsel memang sedang giatªgiatnya mengadakan penyelidikan dugaan penyimpangan megaproyek
jalan trans Kalimantan, Kintap©Sebamban, Tanah Bumbu (Tanbu) yang
bernilai Rp81 miliar.
Á ÁSelepas meminta keterangan salah satu petinggi PT Pembangunan
Perumahan (PP) yang menjadi kontraktor megaproyek tersebut, intel
Kejati Kalsel juga sempat meminta keterangan pimpinan proyek, yakni
Makmur.
Á ÁNamun, apa kesimpulan hasil penyelidikan sampai sekarang belumÔ h) 0*0*0*° ° Ô diekspos Kejati Kalsel. Namun, kabar kencang, oknum aparat Kejati
Kalsel sudah 'masuk angin' miliaran rupiah. Benar atau tidak kabar
ini masih belum memperoleh bantahan dari Kejati Kalsel.
Á ÁSebelumnya, Ir H Abidinsyah beberapa waktu lalu menyatakan,
wajar kalau Kejati Kalsel jika melakukan penyelidikan, mengingat
dugaan penyimpangan pada megaproyek yang melibatkan perusahaanªperusahaan besar berskala nasional, sudah begitu kental.
Á ÁAbidin menambahkan, dari hasil pengamatannya di lapangan
terkait sejumlah megaproyek, memang mengandung sejumlah
kejanggalan©kejanggalan yang mengarah pada indikasi penyimpangan,
pemborosan dan bisa ke arah merugikan negara.
Á ÁPertama, dalam hal review design atau perencanaan ulang yang
jarak waktunya sangat berjauhan dengan terbitnya Surat Perintah
Memulai Kerja (SPMK). Idealnya, tenggat waktu antara SPMK dengan
review design adalah tiga bulan. Nah, jika lebih lama dari itu,
boleh jadi terjadi, lubang yang sebelumnya dalam desain awal diplot
satu meter, kemudian berkembang menjadi dua atau tiga meter. Ini
membuka peluang bagi membenggaknya anggaran daripada anggaran
semula. Baik dengan adanya review design maupun untuk membayar
konsultan pengawas.
Á ÁHal tersebut menurutnya, akan lebih memprihatinkan kalau
instansi PU Kalsel ternyata tidak memiliki field enginering atau
data lapangan serta data visual yang akurat, mengenai volume
kerusakan.
Á ÁSebagai contoh, kesepakatan kontrak salah satu proyek dengan
sistem multiyears tersebut yang terjadi pada Juli 2008, ternyata
pelaksanaan di lapangan baru dimulai sekitar Desember 2008. Jika
benar ini terjadi, maka boleh jadi terjadi membengkaknya anggaran
proyek, karena dengan waktu yang banyak terbuang, justru membuat
kondisi jalan semakin parah tingkat kerusakannya. Entah disengaja
atau bagaimana, ini berpotensi memboroskan keuangan negara dan
daerah atau bisa jadi merugikan negara.
Á ÁPengamat asal Banjarbaru ini mengatakan, kalaupun ada
peningkatan anggaran proyek (addendum), mestinya tidak boleh lebih
dari 10 persen dari nilai kontrak awal, sebagaimana diatur dalam
Keppres No 80 Tahun 2003.
Á ÁIndikasi lain, lanjutnya, dari pengamatan langsung di lokasi
proyek diduga bermasalah itu, test coredrill atau pengambilan
sampel aspal untuk dites, semestinya diambil satu titik dalam jarak
50©100 meter. Namun, yang terjadi, dalam beberapa puluh kilometer,
hanya terdapat beberapa titik untuk test coredrill itu. Padahal,
test coredrill adalah untuk mengetahui tingkat kualitas aspal itu
sendiri. "Idealnya, kadar aspal adalah lebih dari enam persen.
Namun, jika pihak berwajib mau melakukan test coredrill sendiri
dengan bantuan akademisi, saya yakin kadar aspal bisa di bawah enam
persen. Silakan tes," imbuhnya kala itu.
Á ÁAbidin juga mengkritik pengerjaan proyek jalan di Asam Asam,
di mana pengerjaan peching atau perkerasan pada tabukan bekas aspal
yang rusak kurang sempurna. Ironisnya, meski kondisi peching masih
labil, pelaksana proyek sudah melakukan over lay (pelapisan
aspal/peningkatan). Akibatnya, jalan yang sudah diaspal bakal tidak
berumur panjang.
Á ÁContoh lain adalah proyek over lay di Jl A Yani Km 19 yang
dikerjakan PT Nindya Karya sebuah perusahaan berskala nasional jugaÔ h) 0*0*0*° ° Ô terkesan aneh. Belum setahun jalan itu diaspal, dilakukan lagi over
lay. Ã Ãadi

No comments: