Wednesday, August 11, 2010

Pegawai BPKP Dilarang Menjadi Saksi

BANJARMASINÄ Ä © Memasuki awal bulan suci Ramadhan ini, babak baru
mulai terjadi pada siding lanjutan kasus korupsi pengembamgan
Bandara Syamsudin Noor yang melibatkan mantan Kadishub Kalsel, H
Helmi Indra Sangun SH.
Á ÁPada sidang yang dipimpin Majelis Hakim Eko Purwanto SH yang
beranggotakan A Bashir dan M Irfan memutuskan akan tetap
menghadirkan saksi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Kalselteng yang sudah tiga kali mangkir memenuhi panggilan
Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, hingga Rabu (11/8).
Á Á"Kami akan tetap meminta saksi dari BPKP bisa hadir untuk
dimintai kesaksiannya atas kasus ini," katanya.
Á ÁMenurut Eko, jika saksi tidak bisa datang dengan demikian
seluruh berkas serta dokumen yang telah diaudit oleh BPKP terkait
kasus yang membelit Helmi Indra Sangun tetap diajukan ke
persidangan.
Á ÁSidang yang sepi pengunjung ini dilanjutkan minggu depan tetap
dengan agenda mendatangkan saksi©saksi.
Á ÁSementara itu, penasihat hukum Helmi Indra Sangun yang juga
adik kandungnya ini yakni, Henry Yosodiningrat terlihat gelisah
karena saksi dari BPKP tak mau datang pada sidang lanjutan ini.
Á Á"Kenapa saksi tak mau hadir, mestinya pegawai BPKP tak bisa
kebal hukum. Jika diminta kesaksiannya semestinya datang," katanya
dengan nada tinggi.
Á ÁHenry mengungkapkan, jika benar Kepala BPKP Kalsel tidak
mengizinkan anak buahnya bersaksi hal ini jelas bisa dikategorikan
melakukan penghambatan penegakan hukum.
Á Á"Masa BPKP melarang pegawainya dijadikan saksi, ini jelas
aneh," katanya.
Á ÁBahkan Henry menilai, jika kasus ini berlarut©larut karena
saksi BPKP yang merupakan salah satu saksi penting tidak juga bisa
hadir, maka akan jadi preseden buruk dalam upaya mengungkap sebuah
kebenaran.
Á Á"Karena dengan tak datangnya dua saksi BPKP dinilai sebuah
pelecehan pengadilan. Karena saksi sudah tiga kali ini dipanggil
dan tak mau datang," katanya.
Á ÁSeperti diketahui, dua saksi BPKP ini pernah melakukan audit
pengembangan Bandara Syamsudin Noor, di mana hasil audit harus
dibuktikan secara formal lewat persidangan ini.
Á ÁKarena dalam laporan hasil audit disebutkan terjadi
penyimpangan soal pengadaan barang dan jasa dan ada mark©up Rp17
miliar lebih. Ditambah ada kelebihan soal pekerjaan Rp761 juta.
Á Á"Kami tegaskan hasil analisa itu tak bisa dibenarkan. Bisa
terjadi hasil audit itu rentan dijadikan alat pemerasan," katanya.
Helmi sendiri terkena pasal 2 pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 Tahun
1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Korupsi jo pasal 64 dan pasal 55 ayat (1) ke©1 KUHP
untuk dakwaan primer dan dakwaan subsider pasal 3 UU No 31 Tahun
1999. Ã Ãida/adi

No comments: