Monday, August 16, 2010

Laporkan Pelanggaran Perda 3/2008 Ke Polda

BANJARMASINÄ Ä © Kapolda Kalsel Brigjen Untung S Rajab meminta agar
pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2008 mengenai larangan
angkutan hasil pertambangan dan perkebunan besar menggunakan jalan
umum dilaporkan.
Á Á"Pelanggaran yang terjadi diharapkan dilaporkan kepada kantor
polisi terdekat dengan data yang akurat agar pihak kepolisian dapat
mengambil tindakan dengan cepat dan tepat," katanya di Banjarmasin,
Sabtu (14/8).
Á ÁTerkait armada mobil kabin ganda untuk pengawasan yang diambil
dari dana pengawasan sebesar Rp5 miliar, hal tersebut bersifat
pinjaman dan bukan tetap.
Á ÁSelain itu tidak semua Kepolisian Resort (Polres) yang
mendapatkan mobil kabin ganda karena hanya Polres yang lokasinya
memiliki kawasan tamban yang mendapatkan pinjaman mobil tersebut,
ucap jenderal bintang satu itu.
Á ÁSedangkan menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin ,Rifqinizami pengawasan Perda Kalsel Nomor 3
Tahun 2008 mengenai larangan angkutan hasil pertambangan dan
perkebunan besar menggunakan jalan umum diduga kurang maksimal.
Á ÁKurang maksimalnya pengawasan itu dikarenakan masih adanya
kabar yang menjelaskan tentang adanya angkutan tambang di Kalsel
yang hingga saat ini masih melewati jalan umum atau jalan negara.
Á ÁPengawasan seharusnya lebih maksimal terlebih sektor
pengawasan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 Kalsel tersebut
menelan biaya miliaran rupiah, tambahnya.
Á Á"Oleh sebab itu instansi yang merasa menggunakan anggaran
pengawasan Peraturan Daerah Kalsel Nomor 3 Tahun 2008 itu
diharapkan mempertanggung jawabkan penggunaannya dengan menunjukkan
kinerja," kata alumni Universitas Islam Indonesia Jogjakarta itu.
Á ÁDalam pemantauan ANTARA Banjarmasin yang melakukan perjalanan
ke Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Kalsel, ternyata masih banyak
angkutan hasil pertambangan melewati jalan raya atau jalan negara,
yang berarti melanggar Perda Nomor 3/2008.
Á ÁAngkutan tambang yang masih melalui jalan negara atau
melanggar Perda 3/2008 mengenai larangan angkutan hasil
pertambangan dan perkebunan besar menggunakan jalan umum itu,
antara lain terlihat di kawasan Desa Angsana, Tanbu, sekitar 200
kilometer timur Banjarmasin.
Á ÁDari pemantauan di lapangan, angkutan tambang tersebut
bergerak melintasi jalan negara atau dari kawasan pertambangan yang
berlokasi di Banjar Sari II Blok B Kecamatan Angsana menuju
pelabuhan khusus (Pelsus) di kawasan Bunati dengan jarak sekitar
kurang 17 km dari mulut tambang.
Á ÁLokasi perlintasan tersebut sudah mereka lalui sejak setahun
terakhir dan beroperasi pada tengah malam hingga dini hari atau
tepatnya sekitar pukul 00.00 hingga pukul 05.00 waktu setempat.
Á ÁLabih ironisnya perlintasan angkutan batu bara tersebut
ternyata berjarak tidak jauh dari Polsek Angsana yang berada lebih
kurang tiga km dari lokasi pemantauan.
Á ÁBerdasarkan penuturan seorang aktivis Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), Fathur Rahman SH, (Wakil Ketua Lembaga Kerukunan
Masyarakat (Lekem)), sebuah lembaga pemerhati lingkungan di Kalsel,
angkutan tersebut bergerak hampir setiap malam.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒ™Á ÁBahkan diduga kuat ada aparat yang melindungi aksi kucingªkucingan tersebut sehingga angkutan batu bara dapat berjalan mulus
melewati jalan negara tanpa hambatan.
Á ÁPengangkutan hasil tambang tersebut diduga dilakukan oleh
sejumlah perusahaan, antara lain, PT Rezki Utama Indobara dan PT
Grup Pijar, CV Jorong Prima Coal, yang angkutan tambang mereka
melintasi jalan negara di kawasan Sumpul Satui Tanbu, demikian
Fathur Rahman.
Á ÁPada berita ANTARA sebelumnya penerapan Perda Kalsel Nomor
3/2008 merupakan harga mati Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat,
dan menjadi hal yang sangat penting dan dianggap menguntungkan
masyarakat.
Á ÁBahkan pihak Provinsi Kalsel telah membentuk tim gabungan
untuk melakukan penerapan serta pengawasan Perda 3/2008 dan
mengeluarkan anggaran daerah mencapai Rp5 miliar pada tahun 2009.
Á ÁTim gabungan penerapan serta pengawasan pelaksanaan Perda 3
tahun 2008 tersebut terdiri dari unsur terkait, di antaranya dari
Dinas Perhubungan. Ã Ãant/adi

No comments: