Monday, August 30, 2010

Kades Jorong Divonis 4 Tahun

PELAIHARIÄ Ä © Wajah Kepala Desa Jorong, Kecamatan Jorong Muhmmad
Elmani BS, hanya bisa tertunduk lesu, setelah mendengar keputusan
dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari yang
menghukumnya empat tahun penjara, Senin (30/8).
Á ÁSelain itu, majelis hakim yang dipimpin oleh Avia Uchraina SH
MH juga menjatuhkan denda Rp200 juta, jika tidak dibayar maka
diganti kurungan tiga bulan.
Á ÁPutusan majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, di
mana dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang diketuai oleh
Anwar SH, menuntut terdakwa 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta
dan subsider enam bulan kurungan.
Á ÁElmani dijerat JPU Kejari Pelaihari dengan pasal 12 UU Tipikor
atas perbuatan terdakwa menguasai tanah negara yang di atasnya
terdapat hak pakai, seolah©olah sesuai dengan peraturan perundangªundangan, sehingga telah merugikan orang yang berhak di Desa Jorong
seluas 272 hektare yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,1
miliar.
Á ÁKepala desa ini pada pertengahan 2009 lalu, menandatangani dan
menerbitkan surat kepemilikan tanah berupa sporadik di atas namanya
sendiri dan kerabatnya di kawasan hutan produksi tetap yang
dikelola PT Inhutani III (HGU) seluas 27.500 hektar hutan
produksi, yang masuk dalam kawasan hutan atau tanah negara.
Á ÁSelanjutnya 16 Februari dengan mengatasnamakan warga Desa
Jorong telah membuat surat pernyataan kesepakatan dengan PT Putra
Citra Kebun Asri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
perkebunan sawit, untuk dijadikan perkebunan plasma sawit di atas
tanah HGU PT Inhutani III Seluas 272 Hektar.
Á ÁDengan vonis terhadap kliennya tersebut, penasihat hukum
terdakwa, Riza Ghifari SH, langsung menyatakan akan banding. "Kami
keberatan atas putusan majelis hakim ini, karena masih banyak fakta
hukum tidak termuat di dalam pertimbangan," ungkap Riza Ghifari SH.
Á Á"Banyak fakta©fakta hukum tidak termuat di dalam pertimbanan
mereka, kecuali yang kita lihat adalah sesuatu fakta yang
sebenarnya sangat dipaksakan untuk dapat menghukum seseorang. Kami
sudah berbicara dengan Kades Muhamad Elmani BS, Kepala Desa Jorong,
untuk menyatakan banding pada hari ini juga," ucap Riza Ghifari.
Á ÁSebab, lanjut dia, melihat putusan itu tidak mencerminkan
keadilan, putusan itu lebih dari pada satu bentuk keterpaksaan,
agar dapat menjatuhkan putusan terhadap seseorang.
Á Á"Ada beberapa hal, seperti di dalam pertimbangan PT Inhutani
dikatakan punya hak pakai, dalam fakta persidangan sesuai
keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pihak yang
berwenang memberikan hak, PT Inhutani tidak punya hak apa©apa
justru yang punya hak guna usaha itu adalah PT CPK itu salah
satunya," bebernya.
Á ÁDitambahkanya, surat pernyataan yang disebut tadi itu hanya
mewakili masyarakat jadi bukan berupa penguasaan hak. Ã Ãcan/adi

No comments: