Friday, August 20, 2010

Dansil IV Hadirkan Saksi

BANJARMASINÄ Ä © Kasus dana siluman (Dansil) jilid IV menghadirkan
terdakwa H Noor Ilham, mantan Kabag Keuangan Pemko Banjarmasin.
Pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Kamis (19/8)
kemarin, beragendakan menghadirkan saksi Fadli Rahman dari Bagian
Keuangan Pemko Banjarmasin.
Á Á Majelis hakim yang diketuai Agung Wibowo SH dengan hakim
anggota M Irfan SH dan Sinung Barkah SH, oleh jaksa penuntut umum
(JPU) Ramadani SH dan Margono SH, terdakwa Anang didakwa dengan
pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke©1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Á ÁDalam sidang yang berlangsung satu jam ini, terdakwa
didampingi penasihat hukumnya Ali Wardana SH. Dalam keterangan
saksi di muka sidang, terdakwa pada perkara kasus korupsi Dansil
jilid IV telah mengembalikan uang premi asuransi yang didanai dari
anggaran tidak tersangka sebesar Rp48.750.000.
Á ÁMenurut saksi dari Bagian Keuangan Pemko Banjarmasin ini,
terdakwa mengembalikan sekitar tanggal 12 Desember 2005. Premi yang
dibayar melalui dana APBD, setelah adanya pemeriksaan dari BPKP
Kalselteng bahwa terdakwa memang diasuransikan walikota pada era
almarhum Sopyan Arpan.
Á ÁDalam keterangannya, saksi mengungkapkan, selain 45 anggota
dewan, juga diasuransikan dua orang pejabat eksekutif, yakni
terdakwa dan walikota. Untuk SKO (surat keputusan otorisator) yang
dibuat oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) ditandatangani walikota.
Sedangkan SPMU (surat perintah membayar uang) ditandatangani
terdakwa.
Á ÁSPMU itu jika ditotal dengan anggota dewan maka untuk premi
asuransi seluruhnya sebesar Rp7,6 miliar lebih.
Á ÁDalam dakwaanya, JPU mendakwa mantan kabag keuangan di era
Walikota Sopyan Arpan dinyatakan telah ikut menikmati dana simpanan
hari tua (Siharta) yang dananya bukan berasal dari posnya,
melainkan dari pos tidak tersangka, sehingga terdakwa tidak berhak
atas dana tersebut.
Á ÁBahwa pada saat terdakwa menjabat, almarhum Sopyan Arpan telah
mengasuransikan 45 anggota dewan begitu juga walikota dan terdakwa.
Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai pejabat keuangan, menerima
perintah berupa surat perintah membayar uang (SPMU) untuk premi
asuransi No 1076/R/PAD/2002 tanggal 19 September 2002, sejumlah
782.650.250.
Á ÁDengan perincian premi untuk 45 anggota dewan sebesar
Rp741.406.250, almarhum Sopyan Arpan Rp25 juta dan premi untuk
asuransi terdakwa Rp16.250.000.
Á ÁKemudian pada tanggal 23 Januari 2003 kembali keluar SPMU No
7692/R/PAD/2003, dengan jumlah yang dibayar Rp782.650.250, dengan
rincian premi untuk 45 anggota dewan Rp741.406.250, almarhum Sopyan
Arpan Rp25 juta, dan terdakwa Rp16.250.000.
Á ÁKembali keluar SPMU No 10 /BTI/PAD/2004 tanggal 13 Januari
2004 sebesar Rp757.656.250. Masing©masing untuk premi 45 anggota
dewan Rp741.406.250 dan untuk terdakwa Rp16.250.000.
Á ÁJadi total premi untuk terdakwa sebesar Rp48.750.000 dan
almarhum Sopyan Arpan Rp50.000.000. Dari premi Rp48.750.000
tersebut, terdakwa telah menerima asuransi Siharta pada tanggal 14Ô h) 0*0*0*° ° Ô April 2007 sebesar Rp98.000.000. Ã Ãida/adi

No comments: