Thursday, July 15, 2010

Sudah Putusan Akhir Terpidana PKM Harus Dieksekusi

BANJARMASIN © Kajati Kalsel Abdul Taufiq SH MH mengatakan
menghargai pendapat penasihat hukum para terpidana kasus Pabrik
Kertas Martapura (PKM). Namun, putusan Mahkamah Agung (MA) adalah
putusan terakhir yang sah dan harus dijalankan.
Á Á"Kita menghargai pendapat penasihat hukum, namun hendaknya
pendapat itu silakan dimasukkan ke dalam memori upaya permohonan
peninjauan kembali (PK)," tegas Taufiq, Kamis (15/7).
Á ÁMenurutnya, kejaksaan sudah berketetapan untuk menjunjung
tinggi putusan MA yang memvonis bersalah serta menghukum para
terpidana hukuman penjara masing©masing lima tahun, baik kepada
Hairul Saleh, Iskandar Djamaluddin maupun Gunawan Santosa.
Á ÁDitambahkan, dalam amar putusan kasasi MA sebenarnya tidak
perlu dimasukkan apakah terdakwa harus ditahan, mengingat putusan
kasasi MA sudah merupakan keputusan atau vonis yang berkekuatan
hukum tetap. "Adapun PK merupakah upaya hukum luar biasa,"
bebernya.
Á ÁTaufiq bahkan balik mengancam kepada siapa saja yang berupaya
menghalang©halangi pihaknya untuk mengeksekusi terpidana, yakni
akan dilaporkan ke polisi sesuai pasal 216 KUHP.
Á Á"Bagi siapa saja yang menghalangi eksekusi atas putusan ini,
kami akan laporkan ke polisi," cetusnya.
Á ÁAdanya salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung yang
membatalkan vonis bebas terhadap ketiga terdakwa kasus PKM yaitu
Hairul Saleh, Iskandar Djamaluddin, dan Gunawan Santosa yang
diterima Kejaksaan Negeri Martapura, maka pihak Kejaksaan Negeri
Martapura mematuhi putusan Mahkamah Agung itu, yakni mengeksekusi
ketiga terdakwa untuk ditahan dalam penjara.
Á ÁKasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Martapura, Agung Pamungkas
SH, Kamis (15/7) mengatakan, meskipun terdakwa meminta perlindungan
baik kepada kepolisian maupun mengirim surat ke komisi di DPR,
pihaknya tetap melaksanakan eksekusi.
Á Á"Sikap kami sudah jelas dengan adanya salinan putusan lengkap
dari Mahkamah Agung maka eksekusi tetap kami laksanakan, silakan
saja ajukan minta perlindungan tapi kami tetap melakukan eksekusi,"
tegas Agung yang dikenal ramah di kalangan wartawan ini.
Á ÁSaat ditanya apakah terdakwa Gunawan memenuhi surat panggilan
Kejaksaan Negeri Martapura, Agung mengatakan, terdakwa Gunawan
ternyata tidak datang. Dengan demikian, pihaknya mempersiapkan
segala sesuatunya untuk melakukan eksekusi terhadap terdakwa
Gunawan yang beralamat di Jakarta ini.
Á Á"Terdakwa Gunawan tidak datang, dan kami tengah melakukan
koordinasi untuk mempersiapkan eksekusi terhadapnya," ujar Agung.
Á ÁSedangkan terhadap terdakwa Hairul Saleh dan Iskandar
Djamaluddin, Agung menandaskan, Kejaksaan Negeri Martapura sudah
berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari kedua terdakwa.
Á Á"Kami sudah menyampaikan surat DPO terhadap kedua terdakwa
kepada kepolisian dan tentunya sudah dilakukan pencarian," ujarnya.
Á ÁUntuk itu pula Agung kembali meminta kepada masyarakat yang
mengetahui keberadaan terdakwa untuk memberitahukan kepada yang
berwenang, atau menghubungi ke nomor 081349334185.
Á ÁSebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Martapura Zulhadi Savitri
Noor SH MH didampingi Kasi Pidsus Agung Pamungkas SH menyatakan,
sesuai Surat Edaran Nomor 16 tahun 1983 dari Mahkamah Agung RIÔ h) 0*0*0*° ° Ô disebutkan istilah segera masuk tidak dipergunakan lagi. Mahkamah
Agung menganggap perlu untuk mengingatkan bahwa setelah berlakunya
Undang©Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
istilah tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dan memerintahkan
agar terdakwa ditahan, maka rumusan yang benar menurut Pasal 197
ayat (1) huruf k adalah memerintahkan agar terdakwa ditahan.
à Ãdio/adi

No comments: