Wednesday, July 28, 2010

Muhidin 'Kangkangi' Penetapan Pengadilan

BANJARMASINÄ Ä © Meski Dit Reskrim Polda Kalsel sudah meminta H
Muhidin menyerahkan SHM No 21/1972 atas nama Miansyah yang diduga
palsu, namun H Muhidin sampai sekarang belum juga mau
menyerahkannya.
Á ÁRabu (28/7), Dir Reskrim Kombes Pol Mas Guntur Laope mengakui
bahwa pihaknya memang sudah meminta secara resmi agar H Muhidin
menyerahkan SHM tersebut untuk dijadikan barang bukti.
Á Á"Kita sudah kirimkan surat permintaan, tetapi memang hingga
sekarang SHM itu belum diserahkan yang bersangkutan," paparnya.
Á ÁMeski demikian, Selasa (27/7) sore lalu, H Muhidin datang ke
Dit Reskrim Polda Kalsel menggunakan mobil Jeep Rubicon warna hijau
muda B 29 PBR. Politisi dari PBR dan menjadi Walikota Banjarmasin
terpilih ini ada beberapa jam mengadakan pertemuan dengan perwira
di kantor tersebut.
Á ÁNamun, ketika dicegat wartawan, H Muhidin menolak berkomentar
terkait maksud kedatangannya dan dihubungkan dengan kasus SHM
tersebut. "Nanti saja ya, selesai pelantikan," ujar Muhidin sambil
berlalu.
Á ÁPadahal, selembar SHM No 21/1972 dan sebidang tanah di Jl A
Yani Km 17 Gambut yang masih bermasalah dan kebetulan berada di
tangan H Muhidin harus disita.
Á ÁKamis (17/6), sejumlah polisi melakukan pematokan dan
pemasangan plang di lokasi tanah sebagai tanda bahwa tanah tersebut
disita sebagai barang bukti dalam kasus penyerobotan lahan milik
Nirwanati yang diduga dilakukan Emmy.
Á ÁUntuk melengkapi berkas, polisi melakukan penyitaan barang
bukti. Penyitaan SHM 21/1972 dari tangan H Muhidin, selaku pembeli
lahan dari Emmy, didasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan
Negeri (PN) Banjarmasin No 721/Pen.Pid/2010/PN Bjm. Penyitaan SHM
sudah semestinya dilaksanakan 1 Juni 2010 lalu. Namun, hingga
sekarang, penyitaan belum dilakukan.
Á ÁSelain itu, tanah bermasalah juga disita 3 Juni 2010
sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri (PN) Martapura No
188/Pen.Pid/2010/PN Mtp.
Á ÁDiinformasikan, oleh Kejati Kalsel disarankan agar lahan
bermasalah diberi patok dan plang sehingga bisa diketahui para
pihak kalau tanah dalam status barang bukti.
Á ÁKasus dugaan penyerobotan lahan milik Nirwanati yang diduga
dilakukan Emmy sebagaimana pasal 385 KUHP sudah dipastikan
terpenuhi unsurnya.
Á ÁAdapun mengenai dugaan pemalsuan SHM sebagaimana diatur dalam
pasal 263 KUHP akan diperdalam dengan jalan melengkapi bukti buku
tanah. Polisi berencana juga menyita buku tanah, dan untuk itu akan
dimintakan ke BPN Banjar. Ada kemungkinan dalam kasus ini terjadi
penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP, jika terbukti
Emmy menjual tanah milik orang lain.
Á ÁEmmy, warga Banjarbaru dilaporkan Nirwanati (68), warga Jl
Pulo Mas III A/9 RT 004 RW 012 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulau
Gadung Jakarta Timur karena diduga sudah merugikan pelapor, setelah
memalsukan SHM No 21/1972.
Á ÁKuasa hukum Nirwanati, Ketut Bagiada SH yang berkantor Jl Hang
Tuah No 34A Sanur, Denpasar, Bali menerangkan kepada pers, akibat
tindakan Emmy, kliennya mengalami kerugian hingga Rp2 miliar,Ô h) 0*0*0*° ° Ô akibat tanah miliknya di Jl A Yani Km 17,45 Gambut, Kabupaten
Banjar sesuai SHM Nomor 537, pengeluaran Sertifikat Sementara
tanggal 10 Nopember 1977, di Desa Gambut, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No 602/77 seluas 10.000 meter
persegi atas nama Nirwanati, diserobot Emmy.
Á ÁDari hasil penelitian tim ad hoc yang ditandatangani Kepala
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Amir Machmud Tjiknawi SH MH, diduga kuat SHM No 21/1972
atas nama Miansyah palsu atau hasil menyontek SHM SHM No 21/1972
atas nama L Koenoem yang letak tanahnya di Jl A Yani Km 13,600.
à Ãadi

No comments: