Thursday, July 8, 2010

KPK Disindir Takut Periksa Gubernur Dari Golkar

JAKARTAÄ Ä © Puluhan demonstran yang tergabung dalam aktivis mahasiswa
anti korupsi dan penyelamatan uang negara mendesak Komisi
Pemberatasan Korupsi (KPK), untuk berani memeriksa dan menangkap
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin, karena diduga menjadi
dalang kerugian negara sebesar Rp6,3 miliar dalam kasus PKM.
Á Á"KPK sepertinya tidak berani mengusut para calon dan gubernur
yang didukung oleh partai besar. Rudy Arifin didukung Partai Golkar
untuk kembali mencalonkan diri sebagai gubernur kembali, seharusnya
KPK tidak tebang pilih," seru jurubicara aktivis anti korupsi dan
penyelamatan uang negara, Achmad SA di dalam orasinya di depan
Gedung KPK, Rabu (7/7).
Á ÁSebagaimana hasil liputan à ÃRakyat MerdekaÄ Ä, dalam pernyataanya,
ada tiga kasus dugaan korupsi itu, yakni penyedian lahan untuk
pembangunaan perkantoran Pemprov Kalsel di Kelurahan Cempaka,
Banjarbaru Kota, Palam dan Bangkal, seluas 500 hektar dengan biaya
sekitar Rp55 miliar.
Á ÁSelain itu, kasus eks PKM di Martapura, Kalsel. Lalu, adanya
teguran Depdagri pada Gubernur Rudy Arifin yang berkaitan dengan
penggunaan dana APBD Kalsel tahun 2009 untuk pembangunan Kantor
Gubernur di Banjarbaru sebesar Rp38,87 miliar.
Á Á"Juga kasus manipulasi tukar guling aset negara di Jalan
Achmad Yani Kertak Hanyar, Kalimantan Selatan, yang diduga
merugikan uang negara sebesar Rp2 miliar", beber Achmad.
Á ÁAksi yang dilakukan di Depan Gerbang masuk Gedung KPK sempat
membuat macet arus lalu lintas kawasan Jalan HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan. Setidaknya sekitar satu satuan setingkat kompi
(SSK) kepolisian diturunkan untuk mengamankan aksi.
Á ÁSebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kalsel,
Ir Adhariani SH MH berkunjung ke Kejati Kalsel dan mempertanyakan
penanganan sejumlah kasus yang sedang menjadi perhatian masyarakat,
di antaranya kasus korupsi pembebasan lahan eks PKM, Kamis (1/7).
Á ÁUsai bertemu dengan Kajati Kalsel Abdul Taufiq SH MH,
Adhariani kepada wartawan menerangkan, kedatangannya ke Kejati
Kalsel sebagai bagian dari wewenangnya melakukan pengawasan
terhadap kinerja aparatur pemerintahan.
Á Á"Memang tadi saya berjumpa dengan beliau dan menyampaikan apa
yang menjadi pertanyakan masyarakat sekarang ini. Sejumlah hal
seperti sejauh mana kinerja Kejati Kalsel dalam menangani kasus
korupsi, kemudian perkembangan penanganan kasus Dansil, isu mafia
pertambangan dan juga PKM," bebernya.
Á ÁUntuk kasus PKM, lanjutnya, ia memang mendengar laporan dari
sejumlah LSM agar penanganan kasus ini juga menyentuh ketua panitia
pembebasan lahan yang saat itu dijabat Rudy Ariffin. Ia juga
mempertanyakan soal mengapa eksekusi terhadap tiga terpidana kasus
ini belum juga dilaksanakan.
Á ÁSelain itu, Gerakan Reformasi Indonesia (Gerindo) Kalsel
mendesak Kejari Martapura agar secepatnya melakukan pemeriksaan
terhadap Rudy Ariffin dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan
eks PKM.
Á ÁDesakan itu disampaikan Syamsul Daulah, petinggi Gerindo
kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/6). Menurutnya, ada indikasi
bahwa Rudy pun terlibat dalam pengambilan keputusan pemberian ganti
rugi atau tali asih kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁSekjen Gerindo, Hermani Bagman membenarkan bahwa pihaknya
sejak lama atau sekitar tahun 2007 sudah meminta agar Kejari
Martapura juga memeriksa Rudy.
Á Á"Rudy kala itu adalah Bupati Banjar yang tentunya memegang
kewenangan dan kebijakan apakah akan menberi kerugian kepada PT
Golden atau tidak. Nyatanya, dengan surat keputusannya, Rudy
memberikan ganti rugi kepada PT Golden. Belakangan, hal itu dinilai
Mahkamah Agung (MA) adalah tindak pidana korupsi. Namun, yang
terkena adalah bawahannya, Hairul Saleh, kemudian Kepala BPN Banjar
Iskandar Djamaluddin dan Gunawan selaku pemilik PT Golden,"
bebernya.
Á ÁDitambahkan, secara logika dan hirarki pemerintahan, bawahan
tidak mungkin bertindak tanpa ada arahan, persetujuan atau perintah
atasan. Ã Ãadi

No comments: