Tuesday, July 13, 2010

Kasihan Jaksa Eksekutor

 
BANJARMASINÄ Ä © Sepertinya tim jaksa eksekutor terpidana kasus Pabrik
Kertas Martapura (PKM) memang layak dikasihani. Setelah gigit jari
batal mengeksekusi karena cuma bermodal kutipan putusan kasasi
Mahkamah Agung (MA), kali ini mereka juga gagal mengeksekusi dua
terpidana, Hairul Saleh dan Iskandar Djamaluddin, meski sudah
menenteng berkas tebal berisi salinan putusan MA.
Á ÁMeski dikabarkan Hairul dan Iskandar sebenarnya ada saja di
dekat rumahnya, tim yang dipimpin Kajari Martapura Zulhadi Savitri
SH MH gagal menemukannya batang hidung kedua terpidana PKM yang
merugikan keuangan negara senilai Rp6,3 miliar itu.
Á ÁBahkan para pengacara kedua terpidana terus©terang membeberkan
bahwa sebenarnya mereka masih berkomunikasi dengan kliennya masingªmasing.
Á Á"Hairul ada saja di Banjar," ujar Masdari Tasmin SH MHum,
kuasa hukum Hairul Saleh, Selasa (13/7). Begitu juga Sabri Noor
Herman SH MH, kuasa hukum Iskandar. "Iskandar ada saja di rumahnya
di Jl Gatot Subroto," ujarnya sambil tertawa ketika ditanya
wartawan tentang keberadaan kliennya.
Á ÁKajati Kalsel Abdul Taufiq SH MH sebelumnya pernah menyatakan
bahwa selama kedua terpidana masih belum dieksekusi, petugas
intelijen akan ditugaskan untuk mengawasi gerak©gerik kedua
terpidana, berjaga©jaga kalau©kalau keduanya melarikan diri.
Á ÁSayangnya, hal itu sepertinya tidak spenuhnya dilaksanakan
oleh petugas intelijen Kejari Martapura maupun Kejati Kalsel.
Buktinya, menjelang hari 'H' eksekusi, tim eksekutor seperti
kehilangan jejak.
Á ÁSepertinya tim eksekutor mesti membawa anjing pelacak untuk
sukses dengan pekerjaannya, seloroh satu wartawan.
Á ÁSetelah sempat 'keder' diancam pengacara akan dipolisikan jika
tetap mengeksekusi para kliennya dengan hanya bermodal kutipan
putusan (sesuai pasal 270 KUHAP), tim eksekutor lagi©lagi bakal
dilawan secara hukum jika tetap mengeksekusi terpidana, meskipun
sudah memegang salinan putusan Mahkamah Agung (MA) No.940
K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Januari 2010 (untuk Iskandar) dan No.936
K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Januari 2010 (Hairul).
Á ÁMenurut Sabri Noor Herman, berdasar pasal 197 ayat (1) huruf
k KUHAP, syarat salinan putusan mesti memuat perintah menahan atau
tidak menahan atau dibebaskan.
Á ÁKemudian, pada pasal 197 ayat (2) KUHAP, jika ketentuan dalam
pasal 197 ayat (1) dari huruf a hingga l tidak dipenuhi, maka
mengandung konsekuensi putusan tersebut batal demi hukum.
Á Á"Kami melihat, putusan MA tersebut batal demi hukum, karena
tidak ada mengandung perintah menahan. Boleh kami katakan, putusan
MA adalah cacat hukum. Dengan demikian, putusan itu tidak memiliki
kekuatan atau tidak dapat dilaksanakan," tegas Sabri.
Á ÁDitambahkan Masdari, pihaknya sama sekali tidak menyalahkan
jaksa eksekutor, karena kesalahan jelas berada pada majelis hakim
MA. "Kasihan jaksa eksekutor kalau tetap melaksanakan putusan ini,
karena justru akan menjadi korban. Pihak keluarga klien kami akan
mengadu ke polisi jika klien kami tetap dieksekusi dengan putusan
yang cacat hukum tersebut. Ketentuan sudah jelas pada pasal 333
KUHP, jika merampas kemerdekaan seseorang dapat dipidana paling
lama delapan tahun," tandasnya.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁKedua pengacara ini juga mengaku sudah mengirim surat ke
Kapolda Kalsel yang berisi permohonan perlindungan hukum atas
salinan putusan yang cacat hukum tersebut. Bukan itu saja,
pengacara kedua terpidana sudah menyurati Ketua MA, Katua Komisi
Yudisial, Ketua Ombudsman, Komnas HAM hingga Komisi III DPR.
Á ÁDisinggung apakah ada mafia hukum sehingga kalimat perintah
menahan tertinggal dalam putusan, Sabri mengatakan, yang berhak
menjawabnya adalah MA. Demikian juga apakah ada campur tangan
pejabat tertentu, Sabri mengatakan sama sekali tidak mengetahuinya.
Á ÁSementara Masdari memandang, bisa saja ada mafia hukum, karena
kliennya sebelumnya sudah bebas ketika di wesite MA menyatakan
bahwa kasasa Kejari Martapura ditolak, belakangan justru berubah
menjadi diterima.
Á Á"Kemudian ada apa sampai jaksa beberapa kali bolak©balik
berusaha menjemput salinan putusan. Itu kan urusan pengadilan atau
antara MA dengan PN Martapura, kenapa jaksa mesti repot©repot ke
sana," cetus Masdari. Ã Ãadi

No comments: