Monday, July 26, 2010

Dituntut Mundur Jika Tak Mampu

BANJARMASIN Ä Ä© Senin (26/7) ini, Pemuda Islam dan Forum Lintas OKPªLSM se©Kalsel akan mengecek lagi janji dari Kasubdit Lidik Pidsus
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Febri Ardiansyah SH MH soal
pengembangan kasus korupsi Pabrik Kertas Martapura (PKM).
Á ÁSyamsul Daulah, koordinator Forum Lintas OKP©LSM menerangkan,
sebelumnya memang ada janji dari Febri akan melakukan pengecekan
soal penyelidikan dan pengembangan kasus PKM.
Á Á"Mulanya, Pak Febri berjanji pada 19 Juli lalu akan
menyampaikan hasil koordinasinya dengan pihak Kejati Kalsel. Namun,
karena hari©hari itu ada kesibukan sehubungan Hari Bhakti Adhyaksa,
maka beliau meminta waktu sampai Senin (26/7) mendatang," ujar
Syamsul akhir pekan tadi.
Á ÁMenurutnya, jika ternyata ada tanda©tanda bahwa pengembangan
kasus PKM tidak mampu dilakukan oleh kejaksaan di Kalsel, terutama
Kejati Kalsel dan Kejari Martapura, maka pihaknya akan menyampaikan
tuntutan tertulis maupun terbuka ke Kejagung.
Á Á"Tuntutan tertulis akan disampaikan ke Kejagung Hendarman
Supandji supaya mencopot saja Kajati Kalsel (Abdul Taufiq) dan
Kajari Martapura (Zulhadi Savitri) karena kita anggap tidak mampu
mengungkap kasus PKM hingga tuntas," cetusnya.
Á ÁDitambahkan, pihaknya menginginkan pemimpin kejaksaan yang
mampu menuntaskan kasus PKM tersebut, mengingat ada indikasi kuat
adanya keterlibatan pejabat yang lebih tinggi dalam kasus tersebut,
selain ketiga terpidana, yakni Hairul Saleh (mantan Kabag
Perlengkapan Setda Banjar), Iskandar Djamaludin (mantan Kepala BPN
Banjar) dan Gunawan Santosa (Dirut PT Golden).
Á ÁDitambahkan Syamsul, dalam pengambilan keputusan pembayaran
ganti rugi lahan eks PKM, justru ketua panitia dan Bupati Banjar H
Rudy Ariffin (kala itu) yang paling bertanggung jawab. Dikatakan,
tanpa tanda tangan dan persetujuan Rudy, tentu ganti rugi tersebut
tidak dilakukan.
Á ÁSebelumnya, pada Senin (19/7) di Jakarta, Pemuda Islam dengan
massanya sekitar 150©an orang dipimpin HM Hasan melakukan unjuk
rasa di Kejagung Jakarta. Mereka menuntut agar Rudy Ariffin yang
diduga terlibat dalam kasus korupsi PKM segera diperiksa sebagai
tersangka.
Á ÁMenurut Hasan, setelah melakukan orasi, perwakilan pendemo
diterima Kasubdit Lidik Pidsus Kejagung, Febri Ardiansyah SH MH di
ruang kerjanya.
Á ÁDikatakan, setelah berdialog, Febri berjanji dalam waktu dua
hari akan memberikan kabar mengenai kasus tersebut. Bahkan, kasus
PKM tersebut sebenarnya sudah dalam tahap penyelidikan.
Á ÁDikatakan, Febri masih ada kesibukan karena sedang serah
terima jabatan, sehingga perlu waktu dua hari untuk mengecek berkas
kasus tersebut.
Á ÁKoordinasi akan dilakukan oleh Kejagung bersama Kejati Kalsel.
Sumber di Kejati Kalsel juga menyebutkan, ada kemungkinan bahwa
kasus PKM yang sudah terbukti ada korupsi sesuai putusan Mahkamah
Agung akan berlanjut dengan tersangka lainnya.
Á ÁSementara itu, LSM Pos Kepedulian Masyarakat (PKM) dengan
tegas meminta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Selatan terpilih untuk dibatalkan.
Á ÁAlasannya karena masyarakat Kalsel yang religius pada dasarnyaÔ h) 0*0*0*° ° Ô menolak pelantikan kembali Gubernur Kalsel terpilih Drs H Rudy
Ariffin yang mereka nilai terlibat korupsi PKM yang merugikan uang
negara hingga Rp6,3 miliar.
Á ÁKetua LSM PKM Kasirin Roesiady atau biasa dipanggil Yudho yang
datang ke redaksi Mata Banua, Senin (19/7) pukul 12.00 Wita lalu
mengatakan, mereka secepatnya akan melaporkan ke Mendagri RI agar
pelantikan dibatalkan.
Á ÁDitambahkan Yudho mantan anggota pasukan elit Kesatuan Mobil
Brigade (Mobrig) tahun 1963 berpangkat kopral ini menduga bahwa
diulur©ulurnya pelaksanaan eksekusi bagi terpidana perkara kasus
Pabrik Kertas Martapura (PKM) yaitu Gunawan S, Iskandar dan Hairul
Saleh karena aparat hukum di daerah mandul dan impotent.Ã Ã adi

No comments: