Friday, July 2, 2010

Dirut PDAM Dimintai Keterangan

 
BANJARMASIN Ä Ä© Ir H Muslih, Dirut PDAM Bandarmasih Banjarmasin
sebetulnya baru turun dari pesawat selepas kunjungan kerja ke
Makassar. Namun, Jumat (2/7) siang itu juga, ia langsung menghadiri
panggilan dari Kasi Intel Kejari Banjarmasin untuk dimintai
keterangan.
Á ÁMuslih memberikan keterangan seputar dugaan penyimpangan di
tubuh perusahaan daerah itu sejak beberapa tahun terakhir yang
dikabarkan mencapai puluhan miliar itu.
Á ÁHanya saja, pertanyaan penyelidik sebatas dasar hukum
pengguliran penyertaan modal ke perusahaan tersebut, kemudian
mekanisme penggunaannya termasuk bagaimana pertanggungjawabannya
dana tersebut.
Á ÁKasi Intel Kejari Banjarmasin, Firman SH MH mengakui bahwa
pihaknya memanggil Dirut PDAM Bandarmasih. "Pemanggilan ini
berkaitan dengan dugaan penyimpangan di perusahaan tersebut,
sebagaimana berita website BPK," jelasnya kepada wartawan.
Á Á"Beliau baru datang dari Makassar dan langsung menghadiri
undangan kita. Tadi beliau menjelaskan bahwa dana yang masuk ke
PDAM Bandarmasih adalah penyertaan modal," bebernya.
Á ÁDikatakan, Muslih juga menerangkan mekanisme penggunaan dana
tersebut, termasuk pertanggungjawabannya. Mengingat masih berupa
penyelidikan, kejaksaan terus berupaya mengumpulkan data dan
keterangan sebanyak©banyaknya, sehingga masih memerlukan lagi
keterangan pihak©pihak terkait.
Á ÁDikatakan Firman, tak hanya PDAM Bandarmasih saja yang
ditelusuri, melainkan PD Kayuh Baimbai milik Pemko Banjarmasin juga
turut diselidiki.
Á ÁSebelumnya, pada Kamis (1/7), Kajati Kalsel Abdul Taufiq
selepas menerima kunjungan Adhariani SH MH, anggota DPD dari
wilayah Kalsel, menginstruksikan kepada Kejari Banjarmasin untuk
menelisik dugaan penyimpangan di tubuh PDAM Bandarmasih
Banjarmasin.
Á Á"Jika mengacu pada laporan BPK dalam website©nya, ada dugaan
penyimpangan di hampir seluruh PDAM di Kalsel ini. Saya sudah
instruksikan agar kejaksaan di daerah menelisiknya. Sementara kita
juga berkoordinasi dengan BPK, apakah penyimpangan tersebut,
penyimpangan yang berimplikasi pidana korupsi ataukah kesalahan
administrasi saja," cetus Taufiq.
Á ÁSebagaimana pernah dimuat dalam pemberitaan, penyimpangan
keuangan di Pemko Banjarmasin dari tahun 2005 hingga
2009 senilai Rp52 miliar sesuai laporan BPK yang diungkapkan
anggota BPK, Rizal Djalil beberapa waktu lalu cukup menghebohkan.
Á ÁRizal sendiri membeberkan, penyimpangan tersebut dengan
rincian pada tahun 2005 Rp22 miliar, tahun 2006 Rp18 miliar, tahun
2007 Rp5 miliar, tahun 2008 Rp6 miliar, dan tahun 2009 Rp11 miliar.
Á ÁMeski tidak merinci di pos mana saja terjadi penyimpangan,
namun kuat dugaan, hampir di semua institusi lingkup Pemko
Banjarmasin diduga bermasalah, namun yang terbesar diduga terjadi
di PDAM Bandarmasih.
Á ÁHimpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin
melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Kalsel Jl DI
Panjaitan, Rabu (31/3) lalu.
Á ÁHMI Cabang Banjarmasin, dengan ketua yang baru terpilihÔ h) 0*0*0*° ° ÔŒHardiansyah menyatakan agar Kejati Kalsel menindaklanjuti hasil
temuan audit BPK tentang adanya potensi kerugian negara tersebut.
Á ÁDiharapkan Kejati Kalsel dapat bekerja secara profesional
dalam kewenangannya sebagai lembaga yudikatif dan tidak terpengaruh
terhadap segala bujuk rayu baik dari dalam maupun luar institusi
kejaksaan. Ã Ãadi

No comments: