Thursday, July 15, 2010

Dewan Terjerat Hukum Wajib Diberhentikan

BANJARMASINÄ Ä © Salah satu yang disyaratkan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) untuk bisa menjadikan calon anggota dewan melalui pemilihan
umum legislatif harus tidak terlibat dalam kasus hukum. Jika ada
anggota dewan yang sudah dinyatakan terpidana dengan vonis
berkekuatan hukum tetap, maka wajib diberhentikan dari jabatannya.
Á ÁSeperti kasus anggota dewan HM Yusri alias Ujang Kadut yang
kini sudah menjadi terpidana kasus Dansil II berkas kedua
dinyatakan bersalah dan akhirnya menjadi penghuni LP Teluk Dalam
wajib diberhentikan dari jabatan sebagai anggota DPRD Kalsel.
Á ÁPernyataan tersebut disampaikan langsung anggota KPU Provinsi
Kalsel, Hairansyah SH, Kamis (15/7), dalam kasus yang dihadapi
anggota DPRD Provinsi Kalsel HM Yusri alias Ujang Kadut yang
terlibat dalam kasus Dansil II saat menjabat sebagai anggota DPRD
Kota Banjarmasin periode tahun 1999©2004 lalu.
Á ÁSalah satu syarat untuk bisa menjadi anggota dewan yang
bersangkutan harus lepas dari permasalahan hukum atau tidak terkait
dengan kasus hukum apapun juga, kalau tidak memenuhi syarat
tersebut maka wajib ditolak atau tidak diperbolehkan ikut dalam
pemiluf yang diselenggarakan KPU Provinsi Kalsel.
Á ÁKasus HM Yusri alias Ujang Kadut ini, yang bersangkutan
sebelumnya sudah menjabat sebagai anggota dewan ketika kasusnya
ketika menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin sebelumnya, masih
dalam upaya kasasi.
Á ÁNamun, upaya kasasi itu kemudian dimentahkan oleh Mahkamah
Agung (MA) yang tetap memvonis mereka hukuman satu tahun penjara di
LP Teluk Dalam.
Á ÁMaka HM Yusri alias Ujang Kadut bisa dikatakan sudah menyalahi
aturan dan persyaratan tersebut, kepada yang bersangkutan untuk
jabatan sudah bisa dipastikan bisa diberhentikan dari jabatannya
sebagai anggota dewan.
Á ÁKarena syaratnya sudah jelas kalau salah satu calon dari
partai yang ingin masuk dalam pemilu legislatif harus lepas dari
jeratan hukum. KPU memang masih memakai praduga tidak bersalah
dalam hal siapa saja calon yang ingin maju selama memang tidak ada
kasus hukum yang mengikat seorang calon tersebut.
Á ÁDitambahkan Hairansyah, sekarang dalam kasus anggota dewan
terlibat kasus hukum yang paling bertanggung jawab adalah ketua
partai yang bersangkutan yang pernah mengajukan calon tersebut.
Á ÁSebab calon yang diajukan berasal dari persetujuan ketua
partai yang mengusung, kalau memang ada salah satu anggota
partainya yang ternyata melakukan pelanggaran hukum, maka ketua
partai wajib memberikan sanksi baik berupa pemberhentian sebagai
anggota partai dan anggota dewan atas rekomendasi ketua partai
tersebut.
Á ÁKPU Provinsi Kalsel sendiri menyatakan, seandainya calon
legislatif yang hendak mencalon diketahui terlibat hukum pidana
yang berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman hukuman lima tahun,
dengan otomatis pencalonan akan digugurkan dan tidak diperbolehkan
ikut dalam pencalonan.
Á ÁKetentuan KPU tersebut berlaku kepada siapa saja calon
legisatif, gubernur, walikota, bupati maupun presiden sekalipun.
à Ãrds/adi

No comments: