Monday, June 14, 2010

Pemilik TV Kabel Barabai Dipanggil

BANJARMASINÄ Ä © Dua orang pemilik TV berlangganan atau TV kabel di
Barabai, masing©masing Ifau (Lili TV) dan Ikin (Didi TV) memenuhi
panggilan penyidik Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel, Senin
(14/6).
Á ÁKeduanya dipanggil sehubungan dengan pengaduan dari Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) bahwa kedya terlapor mengelola TV
kabel tanpa mengantongi izin dari pihaknya, sehingga melanggar UU
No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Á ÁMenurut penyidik, terlapor masih diperiksa dan belum
dipastikan apakah sebagai tersangka. "Sebab dari pengakuan
terlapor, pihaknya sudah pernah mengajukan permohonan izin pada
Mareet 2009 ke KPID. Jadi, ada upaya dari terlapor untuk mengurus
perizinan. Namun, ini masih terus disidik," jelas penyidik, AKP
Binsar Marpaung.
Á ÁSebelumnya, anggota KPID Kalsel, Drs Said Hasan Fachir BBA MAP
menerangkan, kedua perusahaan TV kabel tersebut, yakni Lili TV dan
Didi TV sejak diketahui beroperasi Maret 2009, ternyata tidak
memiliki izin penyiaran, meskipun sudah beberapa kali
diperingatkan.
Á ÁKPID Kalsel memberikan teguran, namun kedua pemilik, yakni
Ifau (dari Lili TV) serta Ikin (Didi TV) tetap tidak mengurus
perizinan dengan berbagai macam alasan.
Á Á"Mereka beralasan, sulit kalau harus mendirikan PT untuk TV
mereka. Nah, kita melihat, mereka hanya ingin mencari keuntungan
secara ilegal, mengingat pelanggan dikenakan tarif perbulan,
berkisar Rp25.000 sampai Rp30.000. Kita terpaksa menempuh jalur
hukum dengan melaporkan kedua pemilik TV ini," ungkapnya seraya
memperlihatkan STPL/72.a/VI/2010/Kalsel/Dit Reskrim sebagai bukti
laporan ke polisi.
Á ÁHasan menambahkan, karena kedua perusahaan ini tidak memiliki
perizinan, maka diduga telah melanggar pasal 58 huruf b jo pasal 33
ayat (1) UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Á ÁAda sejumlah syarat selain berbentuk perusahaan, TV
berlangganan juga mesti mengantongi izin HO, izin domisili, izin
perdagangan dan memiliki NPWP.
Á Á"Pengajuan izin melalui KPID untuk diteruskan ke Kementerian
Kominfo. Di KPID Kalsel tidak dipungut biaya, terkecuali ada biaya
PHP dari Kementerian Kominfo untuk dimasukkan ke kas negara,"
imbuhnya. Ã Ãadi

No comments: