Monday, June 21, 2010

Masyarakat Tuntut Salinan Putusan MA Tentang PKM

MARTAPURAÄ Ä © Masyarakat sepertinya sudah tidak sabar lagi menunggu
kelanjutan proses hukum terhadap tiga orang yang terlibat kasus
Pabrik Kertas Martapura (PKM) yang hingga kini belum juga
dieksekusi, kendati putusan MA membatalkan vonis bebas terhadap
ketiganya.
Á ÁKetiga terpidana adalah, Hairul Saleh, Iskandar Jamaludin, dan
Gunawan Santosa.
Á ÁKepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Martapura, Zulhadi Savitri SH
MH saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (21/6) siang
mengatakan, hingga saat ini salinan putusan MA yang mengabulkan
kasasi jaksa belum turun, namun diharapkan salinan tersebut dapat
segera diterima pihaknya sehingga proses hukum selanjutnya terhadap
ketiganya dapat dilaksanakan.
Á ÁZulhadi mengaku, kalau pihaknya kembali menyurati MA agar
segera menurunkan salinan putusan tersebut, bahkan surat itu
langsung diserahkan ke MA.
Á Á"Memang belum turun, bahkan saya sendiri yang berangkat ke
Jakarta untuk menyerahkan surat itu ke MA, harapan kita segera
turun salinan putusan MA," ujarnya.
Á ÁZulhadi mengatakan, saat menyerahkan surat permohonan dari
pihaknya ke MA agar segera diturunkan salinan putusan MA itu,
dirinya juga memberikan alasan kalau masyarakat menuntut adanya
salinan putusan itu.
Á Á"Kita minta segera dengan alasan ini tuntutan masyarakat, kita
bersama berdoa mudah©mudahan segera turun salinan putusan itu,"
tuturnya.
Á ÁSaat ditanya apakah ada kendala dalam proses pembuatan salinan
putusan MA itu, Zulhadi menegaskan, tidak ada kendala karena
sepengetahuannya salinan putusan itu sedang dikerjakan. "Tidak ada
kendala, masih diketik dan kita berdoa mudah cepat," ucapnya.
Á ÁSebelumnya, Kejari Martapura telah beberapa kali memanggil
tiga orang yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi pembebasan
lahan eks PKM untuk menjalani vonis sebagaimana dikabulkannya
kasasi jaksa beberapa waktu lalu.
Á ÁZulhadi Savitri saat itu menyatakan, semua pihak harus
mematuhinya, dan yang bersangkutan diharapkan kooperatif.
Á ÁKetua Forum Lintas LSM se©Kalsel, Syamsul Daulah mengatakan,
meskipun kutipan putusan MA, mestinya para terpidana dengan ikhlas
menerima putusan tersebut.
Á ÁSebab, lanjutnya, meskipun ditunda©tunda dengan dalih menunggu
salinan putusan, toh hukuman yang mesti dijalani akan tetap sama.
Lambat menjalaninya, tentunya akan lambat pula bebasnya. Semakin
cepat dijalani akan semakin cepat juga selesai masa hukuman. Á (#(#K Á
Á ÁSebagaimana pernah diungkapkan mantan Direktur Penyidikan
Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Chaerul Imam beberapa waktu lalu,
alasan menunggu salinan putusan yang tentunya akan memakan waktu
beberapa waktu, justru banyak dimanfaatkan para terdakwa atau
terpidana untuk melarikan diri menghindar dari eksekusi.
Á ÁChaerul berpendapat, semestinya dengan ekstrak putusan yang
isinya cuma selembar, memuat nomor perkara dan vonis yang
dijatuhkan, jaksa sudah bisa melakukan eksekusi terhadap terdakwa
atau terpidana.
Á ÁSeperti diketahui, MA beberapa waktu lalu melalui petikan amarÔ h) 0*0*0*° ° ÔŒputusan MA tertanggal 19 Januari 2010, mengabulkan kasasi JPU
Kejari Martapura terhadap vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim
PN Martapura terhadap Hairul Saleh, Iskandar Djamaluddin dan
Gunawan Sutanto dalam kasus korupsi eks PKM.
Á ÁDalam putusannya, selain membatalkan putusan majelis hakim PN
Martapura yang kala itu diketuai Purwanto SH, tertanggal 8 Oktober
2007, MA juga menjatuhkan hukuman masing©masing lima tahun penjara
dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.
Á ÁKhusus untuk terpidana Gunawan S, MA menambah hukuman berupa
kewajiban Gunawan untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp6,3
miliar.
Á ÁKasus ini terjadi setelah Pemkab Banjar di masa pemerintahan
Bupati Rudy Ariffin (sekarang Gubernur Kalsel) memutuskan memberi
ganti rugi lahan eks PKM kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar
dalam dua tahap, 2002 sebesar Rp3 miliar (Keputusan Bupati Banjar
No 85/5.Kep.14/2002) dan 2003 (Keputusan Bupati Banjar No 08/BKOªBT/3/2003 tanggal 28 Maret 2003) senilai Rp3,4 miliar. Hanya saja,
Rudy yang sekarang Gubernur Kalsel, tidak pernah dihadirkan dalam
sidang di PN Martapura kala itu. dio/adi

No comments: