Tuesday, June 1, 2010

Lihan Didakwa Cuci Uang Nasabah

MARTAPURAÄ Ä © Lihan, pengusaha intan asal Cindai Alus Kabupaten
Banjar yang menghimpun dana masyarakat hingga mencapai Rp817,8
miliar didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (money
loundring).
Á ÁHal ini dikatakan jaksa penuntut umum (JPU), Fadlan SH MH di
hadapan majelis hakim yang diketuai, Edy Suwanto SH dalam sidang
perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Martapura, Senin
(31/5) siang.
Á ÁMenurutnya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e UU RI No 25
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU RI No 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain didakwa tindak pidana
pencucian uang, JPU dalam dakwaan setebal 21 halaman itu juga
mendakwa Lihan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam
pidana berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.
Á ÁSedangkan dakwaan primer yang dikenakan JPU terhadap terdakwa
yang saat itu mengenakan baju sasirangan hijau dan celana panjang
krem dalam persidangan yang didampingi tim penasehat hukumnya dari
kantor pengacara Masdari Tasmin SH, adalah pasal 46 ayat (1) UU RI
No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.
Á ÁTerdakwa diduga telah menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
Á ÁUntuk dakwaan subsider, JPU yang terdiri dari tim jaksa
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel dan Kejari Martapura mengenakan
terdakwa pasal 387 KUHP dan lebih subsider melanggar pasal 372
KUHP.
Á ÁSeusai persidangan, penasehat hukum Lihan, Masdari Tasmin
mengatakan, dakwaan JPU terkait pidana pencucian uang yang
didakwakan kepada kliennya tidak relevan karena uang yang
dikumpulkan bukan dari hasil kejahatan.
Á Á"Uang yang dikumpulkan Lihan bukan dari hasil kejahatan tapi
murni dikumpulkan dari investor atau nasabah yang berasal dari
berbagai kalangan masyarakat sehingga kami menilai dakwaan tindak
pidana pencucian uang tidak relevan," ujarnya.
Á ÁBegitu pula dakwaan pelanggaran Perbankan Syariah dan
Perbankan. Masdari menilai, hal itu tidak memenuhi syarat karena
pasal yang dikenakan bisa terbukti apabila terdakwa mendirikan bank
sendiri tanpa izin Bank Indonesia.
Á Á"Bisnis yang dijalankan Lihan murni mengumpulkan dana dari
para investor dan membagikan keuntungan tanpa mendirikan bank untuk
mentransfer bagi hasil sehingga unsur pidana melanggar UU Perbankan
tidak terpenuhi," katanya.
Á ÁSedangkan dakwaan penggelapan dan penipuan yang didakwakan
JPU, Masdari menandaskan, dakwaan tersebut masih harus dibuktikan
dalam persidangan dengan menghadirkan saksi korban dan saksi ahli
yang siap didengar keterangannya.
Á ÁSidang lanjutan perkara yang menghebohkan masyarakat Kalsel
hingga luar daerah itu rencananya digelar, Senin (7/6) denganÔ h) 0*0*0*° ° Ô agenda pembelaan terdakwa atas surat dakwaan yang disampaikan JPU.
Á ÁKasus yang menyeret pengusaha yang terkenal setelah membeli
Intan Putri Malu itu berawal dari bisnis investasi yang
dilakukannya sejak tahun 2001 yang telah menghimpun dana mencapai
Rp817,8 miliar milik sebanyak 6.238 investor yang terdata.
Á ÁSelama hampir sembilan tahun berjalan, sejak akhir 2009 bisnis
dengan sistem bagi hasil itu mengalami kemacetan sehingga Polda
Kalsel menyidik kasusnya dan menduga terdakwa melakukan tindak
pidana penggelapan dan penipuan terhadap ribuan investor tersebut.
à Ãdio/adi

No comments: