Tuesday, June 8, 2010

Kuasa Hukum Lihan Nilai Dakwaan JPU Kabur

MARTAPURAÄ Ä © Terdakwa Lihan (36) pengusaha intan asal Desa Cindai
Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar mengajukan eksepsi atau
keberatan atas dakwaan yang dijatuhkan terhadap dirinya pada sidang
kedua di Pengadilan Negeri (PN) Martapura, Senin (7/6).
Á ÁKuasa hukum terdakwa, Masdari Tasmin SH MHum menilai kasus
yang dituduhkan kepada kliennya adalah kasus perdata bukan kasus
pidana. Pasal 372 dan 378 KUHP yang dituduhkan sebagai tindak
pidana aduan. "Atas tuduhan itu kami mempertanyakan siapa yang
mengadukan karena dari investor itu tidak ada yang mengadukan,
berarti dakwaannya kabur," ujar Masdari saat dihubungi melalui
sambungan telepon.
Á ÁSedangkan mengenai pasal pencucian uang, jelasnya, tuduhan itu
tidak tepat karena uang yang dikumpulkan bukan dari hasil
kejahatan. "Pasal yang dituduhkan melanggar UU Perbankan juga
salah, karena Lihan tidak pernah mendirikan bank. Jadi tidak perlu
minta izin ke Bank Indonesia," katanya.
Á ÁKarena itu pula, pihaknya menolak atas seluruh dakwaan jaksa
penuntut umum (JPU) dan meminta hakim menerima semua alasan
keberatan atas dakwaan itu. "Untuk itu kami memohon majelis hakim
membatalkan dakwaan demi hukum atau setidaknya tidak menerima
dakwaan, kami juga memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala
tuntutan hukum," kata Kamaluddin, rekan Masdari, yang membacakan
eksepsi setebal 13 lembar itu.
Á ÁMajelis hakim yang diketuai Edi Suwanto SH didampingi anggota
hakim lainnya Jarot Widiyatmono SH dan Mery Taat Anggarasih SH,
menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin (14/6) depan dengan agenda
pembacaan tanggapan majelis hakim atas eksepsi tersebut.
Á ÁSidang pada Senin (7/6) dimulai sekitar pukul 11.30 Wita dan
berakhir pukul 12.00 Wita, dengan dihadiri ratusan nasabah
terdakwa. Seperti sidang sebelumnya, terdakwa juga dikawal ketat
oleh petugas LP Martapura dan anggota Polres Banjar.
Á ÁPada sidang sebelumnya, terdakwa dituntut tiga pasal berbeda
yakni pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 59 ayat (1) UU No
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan pasal 3 ayat (1) huruf
a, b, c, d, e UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No 15
Tahun 2002 tentang Pencucian Uang. Ã Ãdio/adi

No comments: