Tuesday, June 1, 2010

KPUD HST Dilaporkan Ke Polda

BANJARMASINÄ Ä © KPUD Hulu Sungai Tengah (HST) dilaporkan oleh LSM
Pemerhati Suara Masyarakat Borneo (PSMB) ke Dit Reskrim Polda
Kalsel, Senin (31/5). Laporan diterima oleh staf di kantor itu,
Surati.
Á ÁMenurut Koordinator LSM PSMB, Darmajaya, kemarin, KPUD HST
sudah menyalahi wewenangnya karena tetap memaksakan menerima
pendaftaran pasangan Muslih Amberi©Faried Fakhmansyah sebagai calon
bupati dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
Á ÁPadahal, lajutnya, pada 4 Maret 2010, beberapa hari sebelum
pendaftaran, DPP PKPB membatalkan dukungannya terhadap Muslih
Amberi, untuk selanjutnya mengalihkan dukungan ke Harun NurasyidªFaqih Jarjani.
Á ÁMenurut Darma, KPUD HST yang dengan menetapkan Muslih©Faried
sebagai pasangan calon dari PKPB dan PBB telah mengenyampingkan
surat DPP PKPB No B©23/DPP©PKPB/III/2010 tanggal 17 Maret 2010,
sedangkan dalam PP PKPB No: PP©10/DPP©PKPB/X/2009 tanggal 30
Oktober 2009 pada pasal 4 ayat (3) disebutkan, pendaftaran pasangan
calon yang tidak didasarkan pada surat keputusan DPP dinyatakan
tidak sah.
Á ÁDitambahkan Bahrudin alias Udin Palui, KPUD HST telah
melanggar aturan dengan memaksakan tetap mengesahkan pencalonan
pasangan Drs H Muslih Amberi MSi©Farid Fakhrunsyah sebagai calon
bupati HST pada Pilkada HST 2010.
Á ÁMenurutnya, tugas LSM sebagai lembaga kontrol kinerja lembaga
publik, tentunya harus kritis terhadap segala macam persoalan yang
menyangkut lembaga publik, apalagi sekelas KPUD.
Á ÁSecara kronologis, pada 25 Februari 2010, DPP PKPB menetapkan
Muslih sebagai calon yang diusung PKPB. Namun, 4 Maret 2010,
pencalonan Muslih dianulir oleh DPP PKPB yang secara bersamaan
kemudian mengesahkan Harun Nurasyid sebagai calon bupati dari PKPB.
Surat keputusan ditandatangani Ketua Umum DPP PKPB Jendral (Purn)
HR Hartono.
Á ÁPada 15 Maret 2010, KPUD HST menyurati DPP PKPB mempertanyakan
siapa sebenarnya yang dicalonkan oleh PKPB. Surat itu
ditandatangani Ketua KPUD HST, Nazmi. Pada 17 Maret 2010, DPP PKPB
mempertegas bahwa yang disahkan dan diusung oleh PKPB adalah Harun.
"Pada saat itu, masih proses pendaftaran," ungkapnya.
Á ÁUdin Palui berharap KPUD HST tidak arogan karena siapa tahu
karena melanggar aturan justru menjadi tersangka sebagaimana
anggota KPUD Tabalong, karena lalai dalam verifikasi berkas
dukungan calon. Ã Ãadi

No comments: