Wednesday, June 23, 2010

KPUD Banjar Dipolisikan, Kepala LP Martapura Menyusul

MARTAPURAÄ Ä © Ketua dan anggota KPUD Banjar secara resmi dilaporkan
ke Dit Reskrim Polda Kalsel, 23 Mei 2010 lalu oleh LSM Anti Mafia
Hukum Kalsel. Dalam waktu dekat, Kepala LP Martapura juga bakal
diadukan, minimal ke Kementerian Hukum dan HAM.
Á ÁRabu (23/6), dari dokumen laporan yang diterima à ÃMata BanuaÄ Ä,
surat laporan bernomor 14/LSM©Amanah©Kalsel/V/2010, perihal adanya
dugaan penyalahgunaan jabatan dengan melanggar UU.
Á ÁSurat yang ditandatangani Indra Hadisaputra SH ini mengatakan,
KPUD Banjar sudah melanggar UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum pada pasal 50 ayat (1) huruf g.
Á ÁPasal itu berkaitan syarat pencalonan calon anggota legislatif
yang harus tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau
lebih.
Á ÁSementara, Maret 2008, H Rusli yang sekarang menjadi Ketua
DPRD Banjar, ketika pencalonan, disinyalir sudah menerima keputusan
Pengadilan Negeri (PN) Martapura yang berkekuatan hukum yang tetap
dalam kasus illegal logging atau melanggar pasal 78 ayat (5) jo
pasal 50 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta
subsider pasal 480 ke©1 KUHP. Sementara ancaman hukuman pasal ini
adalah lima tahun, meski vonis yang diterima tiga bulan.
Á ÁHanya saja, Agustus hingga September 2008, KPUD Banjar tetap
saja meloloskan H Rusli menjadi calon legislatif dari Partai
Golkar. H Rusli yang menduduki nomor urut satu daerah pemilihan
Simpang Empat terpilih.
Á ÁMenurut Indra, KPUD Banjar sudah melanggar UU Pemilu termasuk
melanggar Surat Edaran KPU RI No: 242/15/I/2009 yang menegaskan
KPUD tidak boleh menerima pencalonan terpidana yang melanggar
pidana yang ancaman hukumannya lima tahun.
Á ÁSementara itu, Ketua LSM Pemerhati Suara Masyarakat Borneo
(PSMB), Darmajaya mengatakan, pihaknya juga menangkap adanya
kejanggalan ketika H Rusli menjalani sisa hukuman satu bulan
menyusul ditolaknya PK H Rusli oleh Mahkamah Agung (MA).
Á ÁH Rusli masuk LP Martapura pada siang 20 Mei 2010. Namun, pada
sore harinya, H Rusli mengeluh sakit, sehingga pihak LP Martapura
memasukkan H Rusli ke RS Ratu Zalekha Martapura. Pada 22 Mei 2010,
H Rusli pindah perawatan ke RSUD Ulin Banjarmasin. Beberapa kali
dipantau wartawan, ruang perawatan H Rusli, yakni ruang Pav Aster
A III/7, tanpa disertai pengawalan dari petugas LP Martapura.
Á ÁTiba©tiba, Jumat, 20 Juni 2010, H Rusli dinyatakan sudah bisa
bebas oleh LP Martpura atas surat dari Kementerian Hukum dan HAM
Kalsel.
Á ÁBelakangan, Kepala LP Martapura, Agus Wiryawan menganggap H
Rusli tidak dibantarkan, karena menjalani penahanan di rumah sakit.
Á ÁMenurut Darmajaya, pernyataan Kepala LP Martapura
membingungkan dan janggal, karena terpidana yang dikirim ke rumah
sakit dikenal dengan istilah pembantaran dan pembantaran tidak
mengurangi masa hukuman penjara.
Á Á"Dalam waktu dekat ini, kita akan laporkan Kepala LP Martapura
ke pihak yang berwenang, minimal ke atasannya di Kementerian Hukum
dan HAM, sebab yang bersangkutan disinyalir sudah melanggar
kewenangannya," tegasnya. Ã Ãadi

No comments: