Tuesday, June 22, 2010

Kajati Berharap Para Tersangka Terbuka

BANJARMASINÄ Ä © Munculnya sinyalemen adanya oknum pengusaha
berinisial RNH yang berperan besar dalam proyek distribusi listrik
Distamben Tapin, ternyata mendapat perhatian dari Kajati Kalsel
Abdul Taufiq SH MH.
Á ÁSelasa (22/6), Taufiq berharap, para tersangka kasus korupsi
proyek yang diduga merugikan negara senilai Rp1,1 miliar itu untuk
terbuka kepada penyidik.
Á Á"Informasi adanya oknum pengusaha yang berada di belakang
tersangka, akan kami peljari. Namun, kami berharap, para tersangka
sendiri mau terbuka dan berterus©terang kepada penyidik. Tentunya
disertai alat bukti yang cukup," paparnya.
Á ÁTaufiq menambahkan, modus pengusaha dalam mengerjakan proyek,
misalnya meminjam bendera perusahaan lain. Atau ada pengusaha yang
dapat proyek namun menyerahkan kepada pengusaha lain untuk
mengerjakannya.
Á Á"Kalau hal ini bisa diungkap, tentunya dengan pembuktian
yuridis formal, maka semakin kuat dugaan kita bahwa proyek ini
syarat rekayasa dan mark©up," cetusnya.
Á ÁRNH sendiri sebenarnya pernah menjalani pemeriksaan ketika
kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Namun, dalam penyidikan,
RNH belum dipanggil.
Á ÁSementara As Pidus Kejati Kalsel Erwindu mengatakan,
penyidikan kasus ini sudah mendekati tahap akhir, karena pihaknya
masih menunggu pendapat ahli dari PLN.
Á ÁDari tujuh tersangka kasus distribusi listrik di Tapin diduga
kuat bakal makin bertambah jumlahnya.
Á ÁKetua Kadin Kalsel, Endang Kesumayadi baru©baru tadi
membeberkan bahwa pihaknya curiga bahwa dalang di balik kasus
tersebut adalah RNH.
Á ÁMenurutnya, RNH adalah pimpinan perusahaan elektrikal PT MMJ
yang diduga menyuplai peralatan elektrikal dalam kasus proyek di
Distamben Tapin ini.
Á ÁDitambahkan Endang, RNH diduga meminjam perusahaan yang
berkaitan dengan tersangka Hel guna keperluan penyuplaian peralatan
elektrikal. Ia berharap, Hel tidak sebagai bemper RNH.
Á ÁKetujuh tersangka yang kini masih dalam proses Pidsus Kejati
Kalsel tersebut terdiri atas berkas pertama yakni Mas (ketua
panitia), Sug, Has, Neta, dan Rah (anggota panitia). Kemudian dari
rekanan atau konsultan, juga menyeret nama Hel, serta Suk, staf
Distamben Tapin.
Á ÁPara tersangka diduga berkomplot dalam membuat harga perkiraan
sendiri, tanpa melalui prosedur Keppres No 80 Tahun 2003 tentang
Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintahan. Otomatis, pasal yang
menjerat para tersangka adalah pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999
tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 KUHP.
Á ÁProyek di Distamben Tapin ini bernilai total Rp 5,5 miliar,
diduga terjadi penyimpangan senilai Rp1,1 miliar, terjadi di tahun
2009. Tercatat ada sembilan perusahaan yang memenangkan lelang yang
disinyalir masih orang dekat dengan pejabat di dinas tersebut.
Á ÁProyek pemasangan jaringan listrik dilakukan di Desa
Lokpaikat, Salam Babaris, Hatungun, Binrang, dan Tandui. Ã Ãadi

No comments: