Tuesday, June 22, 2010

JPU Tolak Eksepsi Terdakwa

TANJUNGÄ Ä © Jaksa penuntut umum (JPU) Nuruh Anwar SH mengatakan
eksepsi atau keberatan yang disampaikan oleh terdakwa kasus
pengadaan alat cuci darah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H
Badaruddin Tanjung melalui kuasa hukumnya tidak dapat diterima.
Á ÁDalam tanggapan yang dibaca dalam sidang di PN Tanjung, Senin
(21/6), Nurul berpendapat bahwa kesemua alasan yang dikemukakan
penasihat hukum memasuki substansi perkara yang memerlukan adanya
pembuktian berdasarkan alat bukti yang ditentukan, dan telah keluar
dari ruang lingkup materi pengajuan eksepsi.
Á Á"Untuk itu kami tidak menanggapinya lebih lanjut atas alasan
keberatan yang dimaksud, akan tetapi kami sampaikan pada kesematan
ini bahwa sebagaimana terurai dalam uraian dakwaan kami bernomor
PDS©05/TNJG/05/2010 tanggal 26 Mei 2010, baik dalam dakwaan primer
maupun dakwaan subsider, telah secara jelas kami uraikan bagaimana
dan sejauh mana kedudukan, peran, tugas dan tanggung jawab terdakwa
selaku direktur sekaligus selaku pejabat pengguna anggaran RSUD,"
paparnya.
Á ÁDikatakan, terkait pelaksanaan pengadaan alat kedokteran bedah
di RSUD Tanjung tahun 2007, terbukti ada penyimpangan.
Á ÁSebelumnya dalam sidang pembacaan eksepsi Kamis (17/6) lalu
pihak terdakwa menyatakan JPU dalam perkara ini tidak konsisten dan
masih tebang pilih dalam menegakkan hukum di bidang pemberantasan
korupsi.
Á ÁSurat dakwaan dinilai obscuur libel alias kabur, tanpa
menyebutkan siapa anggota (anggota panitia pengadaan barang),
menunjukkan ketidakjelasan surat dakwaan seolah©olah hanya mencari
pembenaran semata, dan tidak jelas dalam menguraikan kerugian
negara sebesar Rp118.554.545.
Á ÁSetelah sidang yang dipimpin oleh Didiek Jatmiko SH dengan
didampingi Rubianto B SH, dan Deka Rachman B SH, akan digelar
sidang berikutnya pada hari Kamis (24/6) dengan agenda pembacaan
putusan oleh majelis hakim.
Á ÁDiinformasikan Nurul kepada wartawan yang meliput jalannya
sidang, kasus ini sudah menetapkan Tahlah dengan hukuman satu tahun
setengah penjara, denda Rp50 juta, subsider satu bulan kurungan.
Tahlah selaku pejabat pelaksana kegiatan. "Sekarang masih dalam
proses banding di Kejaksaan Tinggi Banjarmasin," pungkasnya.
à Ãale/adi

No comments: