Monday, June 7, 2010

Jaksa Mesti Segera Eksekusi Terpidana PKM

BANJARMASINÄ Ä © Telah keluarnya kutipan putusan MA yang berisi
diterimanya kasasi JPU Kejari Martapura atau divonisnya para
terpidana kasus eks Pabrik Kertas Martapura (PKM) semestinya
ditindaklanjuti dengan eksekusi.
Á ÁSenin (7/6), Ketua Forum Lintas LSM©OKP se©Kalsel, Syamsul
Daulah menyatakan, tidak ada alasan lagi bagi pihak kejaksaan untuk
menunda©nunda eksekusi, mengingat berbekal kutipan putusan pun
sebenarnya sudah bisa dilaksanakan.
Á Á"Alasan menunggu salinan putusan MA turun itu hanya sekadar
menunda©nunda saja, toh akhirnya akan sama juga. Kutipan putusan
adalah kesimpulan dari seluruh aspek pertimbangan dan argumentasi
hukum majelis hakim MA," tandasnya.
Á ÁApalagi hal itu sudah bersifat inkrah atau memiliki kekuatan
hukum yang tetap, maka seharusnya jaksa tidak perlu ragu©ragu lagi
untuk segera mengeksekusi para terpidana, yakni Hairul Saleh,
Iskandar Djamaluddin dan Gunawan Santosa.
Á ÁMenurut Syamsul, meskipun dirinya bukan ahli hukum, namun rasa
keadilan dalam masyarakat juga harus diperhatikan. Dikatakan,
penundaan eksekusi dengan alasan yang dibuat©buat itu, justru
membuat stigma kurang baik dari masyarakat terhadap lembaga
kejaksaan. Hanya karena melibatkan orang penting, maka eksekusi
bisa ditunda, sementara jika berkenaan dengan orang biasa, justru
eksekusi bisa langsung cepat, begitu kutipan putusan keluar.
Á ÁMenurutnya, jika kejaksaan masih mudah terpengaruh argumentasi
para kuasa hukum terpidana, maka boleh jadi hal itu akan menjadi
preseden buruk dalam penegakan hukum. Alhasil, bisa saja terpidana
yang lain akan selalu berkelit untuk mengulur©ngulur waktu
eksekusi.
Á ÁSementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel, Rajendra
SH mengatakan, pihaknya terpaksa menunggu salinan putusan untuk
melakukan eksekusi, karena sudah ada kesepakatan dengan kuasa hukum
terpidana eks PKM.
Á ÁMeski diakuinya tidak semua terpidana diketahui posisi dan
keberadaannya kini, namun begitu salinan putusan keluar maka
pihaknya akan mencari terpidana untuk dieksekusi.
Á Á"Begitu salinan putusan keluar, meski terpidana ada di luar
Kalsel, maka akan segera dicari dengan meminta bantuan aparat
setempat untuk menjemputnya," tandas Rajendra.
Á ÁSebagaimana pernah diungkapkan mantan Direktur Penyidikan
Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Chaerul Imam beberapa waktu lalu,
alasan menunggu salinan putusan yang tentunya akan memakan waktu
beberapa waktu, justru banyak dimanfaatkan para terdakwa atau
terpidana untuk melarikan diri menghindar dari eksekusi.
Á ÁChaerul berpendapat, semestinya dengan ekstrak putusan yang
isinya cuma selembar, memuat nomor perkara dan vonis yang
dijatuhkan, jaksa sudah bisa melakukan eksekusi terhadap terdakwa
atau terpidana.
Á ÁSementara para kuasa hukum terpidana Hairul cs berkeyakinan,
eksekusi hanya bisa dilakukan bila salinan putusan sudah diperoleh,
sebagaimana pasal 270 KUHAP.
Á ÁPasal 270 KUHAP berbunyi bahwa pelaksanaan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa,
yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁSeperti diketahui, MA beberapa waktu lalu melalui petikan amar
putusan MA tertanggal 19 Januari 2010, mengabulkan kasasi JPU
Kejari Martapura terhadap vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim
PN Martapura terhadap Hairul Saleh, Iskandar Djamaluddin dan
Gunawan Sutanto dalam kasus korupsi eks PKM.
Á ÁDalam putusannya, selain membatalkan putusan majelis hakim PN
Martapura yang kala itu diketuai Purwanto SH, tertanggal 8 Oktober
2007, MA juga menjatuhkan hukuman masing©masing lima tahun penjara
dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.
Á ÁKhusus untuk terpidana Gunawan S, MA menambah hukuman berupa
kewajiban Gunawan untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp6,3
miliar. Jika sebulan kemudian, Gunawan tidak juga mengembalikan
kerugian negara, maka harta bendanya akan disita untuk kemudian
dilelang oleh negara.
Á ÁKasus ini terjadi setelah Pemkab Banjar di masa pemerintahan
Bupati Rudy Ariffin (sekarang Gubernur Kalsel) memutuskan memberi
ganti rugi lahan eks PKM kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar
dalam dua tahap, 2002 sebesar Rp3 miliar (Keputusan Bupati Banjar
No 85/5.Kep.14/2002) dan 2003 (Keputusan Bupati Banjar No 08/BKOªBT/3/2003 tanggal 28 Maret 2003) senilai Rp3,4 miliar.
Á ÁPemkab Banjar berdasar masukan dari panitia pembebasan yang
dimotori Hairul Saleh dan Iskandar, mesti membayar ganti
kerugian lahan seluas 3 haktare yang masih dimiliki oleh PT Golden
sesuai HGB yang dikantonginya.
Á ÁPanitia pembebasan mendasari pemberian ganti rugi sesuai isi
Keppres Nomor 55 Tahun 1993, sedangkan JPU berpatokan pada PP Nomor
40 Tahun 1996 yang mengisyaratkan tak perlu ada ganti rugi dalam
pembebasan lahan HGB tersebut.
Á ÁGanti rugi menjadi kontroversial, karena HGB No 13/Keraton
seluas 105.306 m2 dan HGB No 11/Jawa/Sei Paring seluas 30.729 m2
milik PT Golden telah berakhir masing©masing tanggal 26 Januari
2000 dan 31 Desember 2000.
Á ÁDi atas lahan yang terletak di Jl Menteri Empat dan Jl A Yani
itu, Pemkab Banjar membangun Pusat Perbelanjaan Sekumpul yang
sampai sekarang masih sepi peminat, serta pemindahan RS Ratu
Zalekha. Ã Ãadi

No comments: