Saturday, June 12, 2010

Hasil Pemilukada Tabalong 2008 Cacat Yuridis

BANJARMASINÄ Ä © Dengan sinyalemen kuat terjadinya tindak pidana
kesengajaan tidak melakukan verifikasi terhadap salah satu calon
peserta Pemilukada Tabalong 2008, maka pakar hukum Prof DR Aswanto
SH MSi DFM menyatakan, Pemilukada Tabalong 2008 cacat yuridis atau
batal demi hukum.
Á ÁPendapat guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar itu tertuang dalam rilis yang diberikan Hasrudin Hasbullah
kepada pers, Jumat (11/6).
Á Á"Saya memperoleh pendapat hukum ini terkait dengan persoalan
yang saya hadapi, di mana anggota KPUD Tabalong dengan sengaja
tidak memverifikasi daftar pendukung saya, sehingga saya secara
sewena©wena dijatuhkan dan tidak diloloskan dalam pencalonan,"
tukas Hasrudin.
Á ÁProf Aswanto dalam tulisannya mengatakan, pasal 115 dan 119 UU
No 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
sudah terang mengatur mengenai tindak pidana yang terjadi dalam
pemilukada.
Á ÁImplikasi terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah pidana
fisik, yakni penyelenggara Pemilukada Tabalong 2008, dalam hal itu
KPUD Tabalong dapat dikenakan proses hukum dan hukuman pidana.
Á ÁHal ini sendiri telah dilakukan oleh Dit Reskrim Polda Kalsel
yang telah menetapkan lima anggota KPUD Tabalong 2008 sebagai
tersangka.
Á ÁImplikasi kedua, akibat pelanggaran tersebut, maka pemilukada
tersebut menjadi cacat yuridis, sehingga hasilnya tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh sebab itu secara yuridis
pula harus dinyatakan batal.
Á ÁSebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Tanjung melalui
putusan No.06/Pdt.G/2008/PN.Tjg tanggal 22 Januari 2009 dalam salah
satu petitumnya menyatakan bahwa surat KPU No.270/221.0/KPU©TAB
perihal Verifikasi Calon Bupati/Wakil Bupati Tabalong tanggal 30
Agustus 2008 adalah caat hukum dan tergugat dihukum membayar ganti
rugi Rp1,325 miliar.
Á ÁKPUD Tablong banding, namun Pengadilan Tinggi Kalsel dalam
putusannya No.16.Pdt/2009/PT.BJM tanggal 15 Juni 2009 memperkuat
putusan PN Tanjung. Kini, perkara itu masih di Mahkamah Agung (MA),
sehubungan KPUD Tabalong melakukan kasasi.
Á ÁKasat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel AKBP Helfi Assegaff
membenarkan bahwa pihaknya sudah menetapkan lima orang anggota KPUD
Tabalong 2008 sebagai tersangka pelanggaran pidana UU No 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah.
Á ÁLima orang anggota KPUD Tabalong sendiri, yakni Johar Arifin
(ketua), Yusi (pokja penjaringan cabup), Jainur Nainggolan, Nadi
Hanafi dan Joko Haryono dalam waktu berbeda telah dipanggil
penyidik, sejak 17 Mei hingga 21 Mei 2010.
Á ÁKelimanya diduga melanggar pasal 115 ayat (9) UU No 12 Tahun
2008 dengan ancaman pidana hingga 72 bulan penjara. Ã Ãadi

No comments: