Wednesday, June 23, 2010

Gerindo Desak Kejari Martapura Periksa Rudy

 
BANJARMASINÄ Ä © Gerakan Reformasi Indonesia (Gerindo) Kalsel mendesak
Kejari Martapura agar secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap
Rudy Ariffin dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan eks Pabrik
Kertas Martapura (PKM).
Á ÁDesakan itu disampaikan Syamsul Daulah, petinggi Gerindo
kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/6). Menurutnya, ada indikasi
bahwa Rudy pun terlibat dalam pengambilan keputusan pemberian ganti
rugi atau tali asih kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar.
Á ÁSekjen Gerindo, Hermani Bagman membenarkan bahwa pihaknya
sejak lama atau sekitar tahun 2007 sudah meminta agar Kejari
Martapura juga memeriksa Rudy.
Á Á"Rudy kala itu adalah Bupati Banjar yang tentunya memegang
kewenangan dan kebijakan apakah akan menberi kerugian kepada PT
Golden atau tidak. Nyatanya, dengan surat keputusannya, Rudy
memberikan ganti rugi kepada PT Golden. Belakangan, hal itu dinilai
Mahkamah Agung (MA) adalah tindak pidana korupsi. Namun, yang
terkena adalah bawahannya, Hairul Saleh, kemudian Kepala BPN Banjar
Iskandar Djamaluddin dan Gunawan selaku pemilik PT Golden,"
bebernya.
Á ÁDitambahkan, secara logika dan hirarki pemerintahan, bawahan
tidak mungkin bertindak tanpa ada arahan, persetujuan atau perintah
atasan. "Nah, kedua terpidana yang tergabung dalam panitia
sembilan, tentunya hanya sekadar memberi saran dan masukan.
Keputusan akhir tetap berada di tangan bupati. Sudah semestinya,
bupati ikut bertanggung jawab dalam masalah itu," tukasnya lagi.
Á ÁSeperti diketahui, MA beberapa waktu lalu melalui petikan amar
putusan MA No 938k/Pidsus/2008 tertanggal 19 Januari 2010,
mengabulkan kasasi JPU Kejari Martapura terhadap vonis bebas yang
dijatuhkan majelis hakim PN Martapura terhadap Hairul Saleh,
Iskandar Djamaluddin dan Gunawan dalam kasus korupsi eks PKM.
Á ÁDalam putusannya, selain membatalkan putusan majelis hakim PN
Martapura yang kala itu diketuai Purwanto SH, tertanggal 8 Oktober
2007, MA juga menjatuhkan hukuman masing©masing lima tahun penjara
dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.
Á ÁKhusus untuk terpidana Gunawan S, MA menambah hukuman berupa
kewajiban Gunawan untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp6,3
miliar. Jika sebulan kemudian, Gunawan tidak juga mengembalikan
kerugian negara, maka harta bendanya akan disita untuk kemudian
dilelang oleh negara.
Á ÁKasus ini terjadi setelah Pemkab Banjar di masa pemerintahan
Bupati Rudy Ariffin (sekarang Gubernur Kalsel) memutuskan memberi
ganti rugi lahan eks PKM kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar
dalam dua tahap, 2002 sebesar Rp3 miliar (Keputusan Bupati Banjar
No 85/5.Kep.14/2002) dan 2003 (Keputusan Bupati Banjar No 08/BKOªBT/3/2003 tanggal 28 Maret 2003) senilai Rp3,4 miliar.
Á ÁPemkab Banjar berdasar masukan dari panitia pembebasan yang
dimotori Hairul Saleh dan Iskandar, mesti membayar ganti
kerugian lahan seluas 3 haktare yang masih dimiliki oleh PT Golden
sesuai HGB yang dikantonginya.
Á ÁPanitia pembebasan mendasari pemberian ganti rugi sesuai isi
Keppres Nomor 55 Tahun 1993, sedangkan JPU berpatokan pada PP Nomor
40 Tahun 1996 yang mengisyaratkan tak perlu ada ganti rugi dalam
pembebasan lahan HGB tersebut.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁGanti rugi menjadi kontroversial, karena HGB No 13/Keraton
seluas 105.306 m2 dan HGB No 11/Jawa/Sei Paring seluas 30.729 m2
milik PT Golden telah berakhir masing©masing tanggal 26 Januari
2000 dan 31 Desember 2000.
Á ÁDi atas lahan yang terletak di Jl Menteri Empat dan Jl A Yani
itu, Pemkab Banjar membangun Pusat Perbelanjaan Sekumpul yang
sampai sekarang masih sepi peminat, serta pemindahan RS Ratu
Zalekha. Ã Ãadi

No comments: