Tuesday, June 22, 2010

BK DPRD Banjar Akui Disurati Perihal H Rusli

MARTAPURAÄ Ä © Badan Kehormatan (BK) DPRD Banjar mengakui bahwa
beberapa waktu lalu ada menerima surat dari sebuah LSM terkait
keabsahan KPUD Banjar meloloskan H Rusli sebagai calon legislatif
pada Pemilu Legislatif 2009.
Á ÁSurat itu diduga berisi protes kejanggalan KPUD Banjar
menerima pencalonan H Rusli, meski status H Rusli adalah terpidana
yang sudah menerima keputusan hukum berkekuatan hukum tetap dari
Pengadilan Negeri (PN) Martapura, Maret 2008 lalu, dalam kasus
illegal logging.
Á ÁMeski politisi tersebut divonis tiga bulan oleh majelis hakim
yang menyidangkan perkaranya (teregister di pengadilan Nomor
348/Pid.B/2007/PN Mtp), namun pasal yang didakwa dilanggar H Rusli
adalah pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) UU RI No
41/1999 tentang Kehutanan serta subsider pasal 480 ke©1 KUHP yang
ancaman hukumannya lima tahun lebih.
Á ÁSementara, pencalonan maupun keanggotaan dewan dari seseorang
akan gugur manakala pernah terlibat perkara pidana yang ancaman
hukumannya lima tahun dan sudah diputus dengan vonis yang
berkekuatan hukum tetap.
Á ÁHal itu bersesuaian dengan bunyi pasal 50 ayat (1) huruf g UU
No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.
Á ÁSelasa (22/6), Suryadi, anggota BK DPRD Banjar mengatakan,
pihaknya beberapa waktu lalu disurati sebuah LSM yang menyangkut
perihal lolosnya H Rusli dari penjaringan KPUD Banjar.
Á Á"Saya lupa nama LSM©nya, karena memang baca sekilas. LSM itu
menggugat keabsahan KPUD Banjar meloloskan yang bersangkutan.
Namun, surat itu sifatnya tembusan saja kepada BK, karena LSM itu
sepertinya menyurati ke Polda Kalsel," bebernya.
Á ÁMeski cuma tembusan, BK DPRD Banjar, lanjutnya, dalam waktu
dekat akan menggelar rapat membahas hal tersebut, mengingat
masalahnya cukup krusial, menyangkut keabsahan keanggotan dewan.
Á Á"Kami ada mendatangi PN Martapura untuk meminta pendapat
terkait soal ini. Hanya saja, pihak PN Martapura berharap ada surat
resmi dari BK sehingga pendapat hukum bisa diberikan pula secara
resmi. Makanya dalam waktu dekat kami akan musyawarah lagi untuk
menindaklanjuti saran PN Martapura itu," beber politisi dari Partai
Demokrat Banjar ini.
Á ÁSementara itu, meski H Rusli sudah menghirup udara bebas pasca
diserahkannya surat bebas oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui LP
Martapura, Jumat (18/6) lalu, namun tetap saja memunculkan
kontroversi.
Á ÁH Rusli dimasukkan ke LP Martapura oleh Kejari Martapura,
Kamis (20/5) guna menjalani sisa hukuman selama sebulan dari tiga
bulan hasil vonis PN Martapura yang kemudian diperkokoh lagi oleh
Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi H Rusli. Namun, belum
sempat bermalam, Rusli mengeluh sakit, sehingga pihak LP Martapura
mengirim Rusli ke RS Ratu Zalekha.
Á ÁSabtu (22/5), Rusli pindah rawat inap ke RSUD Ulin
Banjarmasin. Namun, Rusli bebas di tengah perawatan dan LP
Martapura menganggap itu bukan pembantaran.
Á ÁSandy Rosady SH mengatakan, dalam kamus hukum yang
dipelajarinya, tidak ada terpidana menjalani masa tahanan di rumah
sakit. Terpidana yang masuk penjara, kemudian karena sakit dibawaÔ h) 0*0*0*° ° Ô ke rumah sakit, maka hal itu diistilahkan dengan pembantaran.
Á Á"Yang namanya pembantaran tidak bisa mengurangi masa hukuman
normal yang mesti dijalani. Selepas pembantaran di rumah sakit,
terpidana mesti dimasukkan lagi ke penjara. Dan selama pembantaran,
terpidana harus dikawal bahkan tangannya mesti diborgol ke dipan,"
tegas praktisi ini.
Á ÁNamun, walaupun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.
Kepala LP Martapura, Agus Wiryawan mengatakan bahwa Rusli, Ketua
DPRD Banjar itu tidak dibantarkan, melainkan menjalani masa
hukuman, meski di dalam kamar rumah sakit yang ber©AC dan ada TV
serta kulkasnya.

No comments: