Thursday, June 10, 2010

Arutmin Tak Mungkin Izinkan Tualan

BANJARMASINÄ Ä © Pihak PT Arutmin Asam Asam menilai tak mungkin bisa
memenuhi tuntutan warga agar tambang manual atau tualan diizinkan
beroperasi di kawasan PKP2B. Sebab, hal itu tentu saja melanggar
hukum.
Á ÁHabib Muchdar dan Abdul Hakim SH yang mewakili Arutmin, Kamis
(10/6) mengatakan, tuntutan mengaktifkan tualan sama saja melanggar
UU. "Makanya, pihak Arutmin tidak mungkin memenuhi semua tuntutan
tersebut," tukas Muchdar menanggapi penutupan paksa pelsus Arutmin
di Kecamatan Jorong oleh 300©an massa.
Á ÁDikatakan, pihaknya sudah mengadukan masalah itu ke Polda
Kalsel dan dalam waktu dekat akan coba dilakukan pendekatan
persuasif terlebih dahulu kepada massa.
Á Á"Sebagian besar massa kami yakin berasal dari luar kawasan
tambang. Memang H Gani, Rahman dan Bayan yang kami duga
memobilisasi massa, karena mereka sangat berkeinginan tualan
dilegalkan," cetus Muchdar.
Á ÁDikatakan, tokoh warga seperti Diris, Rahman, Bayan dan Fauzan
yang menguasai portal jalan tambang tualan yang sebenarnya jalan
itu berada di atas lahan PKP2B, menuntut jalan tualan dibuka lagi.
"Ini juga tidak mungkin," paparnya.
Á ÁTuntutan lainnya, massa menuntut Habib Muchdar dan anak
buahnya yang tergabung dalam Aspro, yang bertugas mengamankan aset
Arutmin dikeluarkan dari Arutmin. "Mereka beralasan kalau kami
sering mengintimidasi warga. Yang betul, justru mereka yang
mengancam kami baik melalui SMS maupun surat. Kami bekerja sesuai
perintah petinggi Arutmin," tegasnya.
Á ÁBegitu juga terkait tuntutan ganti rugi lahan milik Alex Abin,
menurut Muchdar juga sulit dipenuhi Arutmin. "Sebab, lahan itu
adalah kawasan hutan konversi yang berarti milik negara dan untuk
memakai kawasan mesti ada izin Menhut. Nah, yang bisa dilakukan
hanya tali asih, bukan ganti rugi. Mengenai soal tali asih, kini
kedua pihak masih bernegosiasi," jelasnya.
Á ÁIa mengatakan, pihak Alex didampingi Andi Khairul Manggaberani
sudah bertemu dengan pihaknya difasilitasi Kapolda Kalsel. "Kita
sebenarnya sudah sepakat untuk mengadakan pengukuran lahan untuk
tali asih. Namun, ketika tiba hari 'H', justru pihak Alex tidak
hadir," bebernya.
Á ÁAkibat penutupan pelsus oleh massa dari sembilan desa di dua
kecamatan, yaitu Desa Simpang Empat Sungai Baru, Desa Asam Asam ,
Desa Pandan Sari, Desa Salaman, Desa Sumber Jaya , Desa Kintapura,
Desa Kintap, Desa Bukit Mulya dan Desa Riam Adungan, yang
dikoordinatori Rahman, Senin (7/6), Arutmin tak bisa menyuplai
batubara untuk PLTU Asam Asam dan PLTU lain di Jawa.
Á ÁKala itu, massa juga menuntut PT Arutmin Indonesia Job Site
Asam Asam agar menghentikan kegiatan penambangan di lahan
masyarakat yang masih belum diganti rugi dan supaya pihak Arutmin
mengeluarkan alat berat yang sedang beroperasi di lokasi tersebut.
Á ÁRahman juga meminta Arutmin Indonesia mengeluarkan Habib
Machdar Assegaf dan Daut serta para kroni©kroninya dari PT ArutminÔ h) 0*0*0*° ° Ô Indonesia Site Mine Asam Asam karena dianggap sangat meresahkan
dan telah mengintimidasi serta meneror masyarakat .
Á ÁTuntutan terakhir yaitu masyarakat minta agar jalan Desa
Pandansari ke Km 9 tidak ada pembongkaran oleh PT Arutmin Indonesia
Site Mine Asam Asam kecuali di lokasi lain tidak layak lagi
ditambang PT Arutmin Site Mine Asam Asam. Ã ÃadiÄ Ä

à ÃJalan©Pelsus Arutmin Dibuka
PENUTUPANÄ Ä jalan tambang pelsus milik PT Arutmin Indonesia di Desa
Asam©Asam yang dilakukan warga Kecamatan Kintap dan Jorong, mulai
dibuka, Kamis (10/6). Itu setelah tuntutan warga mendapat jaminan
dari Bupati Tanah Laut Drs H Adriansyah, Kapolres Tala AKBP R
Firdaus Kurniawan SIK dan Dandim Letkol CZI Andi Kaharudin, dalam
rapat dengan perwakilan warga, Kamis (10/6) di ruang kerja Bupati.
Á ÁHasil rapat yang dituangkan dalam surat serta dibubuhi tanda
tangan ketiga pejabat teras di Tala itu menjamin dan sepakat,
dengan syarat apabila PT Arutmin tidak membayar lahan warga yang
belum dibayar pihak Arutmin, maka PT Arutmin tidak di perbolehkan
melakukan aktivitas kerja tambang.
Á ÁKedua, tuntutan warga, terkait tambang manualan yang menjadi
matapencaharian warga setempat akan dipelajari dan diupayakan
diberi izin sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, Habib
Muchdar Assegaf dan Daud, tidak diperbolehkan berhubungan dengan
masyarakat setempat, terutama yang berkaitan dengan persoalan PT
Arutmin.
Á ÁKesepakatan itu sendiri diambil setelah sehari sebelumnya
(9/6), salah satu pimpinan PT Arutmin Indonesia pusat, menemui
Bupati Tala, dan bersedia memenuhi tuntutan warga tersebut.
Á ÁKapolres Tala AKBP Drs R Firdaus Kurniawan SIK usai rapat
dengan Bupati, Dandim dan perwakilan warga mengatakan, PT Arutmin
sudah bersedia memenuhi tuntutan warga.
Á Á"Untuk meyakinkan warga tersebut, Bupati, Dandim dan saya
sendiri, memberikan jaminan atas tuntutan warga tersebut. Terlebih
PT Arutmin telah memberikan respon positif pada warga," kata
Kapolres.
Á ÁTerpisah, koordinator aksi, Rahman mengatakan, dengan adanya
jaminan dari para pejabat, maka pihaknya bersedia membuka jalan
pelsus. "Kita juga menjamin jalan tambang menuju pelsus Arutmin,
akan kembali normal hari ini juga. Apalagi Bapak Bupati, Kapolres
dan Dandim memberikan jaminan atas tuntutan kami ini," kata Rahman.Ã Ã
can/adi

No comments: