Sunday, June 20, 2010

Alat Berat Arutmin Dipaksa Keluar Tambang

PELAIHARIÄ Ä © Lantaran manajemen PT Arutmin Indonesia Asam Asam
melanggar poin kesepekatan, yang tertuang dalam surat jaminan yang
dibuat Muspida Tanah Laut, belasan warga Desa Pandan Sari Kecamatan
Kintap, usir secara paksa sejumlah alat berat milik Arutmin yang
masih berada di areal lahan milik warga, Kamis (16/6).
Á ÁRahman, koordinator penanggungjawab demo, ketika dihubungi
mengatakan, warga sangat kecewa Arutmin melanggar surat jaminan
yang dibuat Muspida Tanah Laut.
Á Á"Dengan dasar itu belasan warga langsung melakukan aksi dengan
mengusir alat berat milik perusahan tambang tersebut yang ada di
Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap," Kata Rahman.
Á ÁNamun, lanjut dia, sebelum melakukan pengusiran alat berat
tersebut, sehari sebelum pengusiran tersebut warga terlebih dahulu
memberitahu rencana ini ke pihak PT Arutmin dengan menemui Ardi,
salah satu manajemen PT Arutmin.
Á Á"Tetapi saat kami menuju lokasi tambang, alat berat yang
dulunya lima unit itu, kini alat berat tinggal dua unit saja yang
berada di lokasi tambang," cetusnya.
Á ÁAksi warga, kata Rahman berjalan lancar, sejumlah kontraktor
Arutmin langsung mengeluarkan dua unit alat beratnya dari areal
tanah warga tersebut tanpa melakukan perlawanan.
Á ÁDengan adanya poin kesepakatan yang dilanggar Arutmin itu,
jelas dia, pihaknya setelah dari lapangan itu langsung menuju
kantor Arutmin, untuk merapatkan masalah ini kembali, sehingga
permasalah ini cepat selesai dan ada ada titik temunya.
Á ÁTerpisah, Bupati Tanah Laut (Tala), Drs H Adriansyah, meminta
kepada pihak PT Arutmin Indonesia untuk menghormati surat jaminan
yang dibuat Muspida, terhadap permasalahan tuntutan masyarakat
Kintap dan Jorong.
Á ÁBahkan orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini, saat
mendengar Arutmin masih melanggar poin kesepakatan, sangat kaget.
Á Á"Hendaknya kedua pihak menghormati surat jaminan secara
tertulis yang dibuat pihak Muspida Tanah Laut," sarannya.
Á ÁDalam poin pertama Muspida sudah jelas apabila lahan warga
masyarakat belum selesai dibayar, maka pihak PT Arutmin Indonesia
tidak boleh melakukan aktivitas di lahan tersebut.
Á ÁBegitu juga poin tiga yaitu untuk dua orang oknum karyawan PT
Artmin Indonesia tidak diperbolehkan lagi berhubungan dengan
masyarakat, terutama yang berkaitan dengan PT Arutmin Indonesia,
Bupati sangat menyayangkan kalau benar oknum tersebut masih
berhubungan dengan masyarakat.
Á ÁBupati minta apabila benar oknum tersebut masih berhubungan
dengan masyarakat dan ada unsur pidananya hendaknya warga segera
untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib.
Á ÁBupati berharap, agar warga dalam menggelar demo jangan
berlebihan seperti menutup akses jalan desa tempat lintas
pengangkut tambang. "Dengan menutup jalan tersebut mengacam pasokan
batubara ke PLTU Jawa dan Bali," kata Bupati.
Á ÁSementara untuk permasalahan tambang manual akan dipelajari
dan diupayakan bisa diberikan izin sesuai peraturan yang ada.
à Ãcan/adi

No comments: