Monday, June 28, 2010

20 Hari Lagi Kejagung Periksa Rudy

 
BANJARMASINÄ Ä © Tuntutan sekitar 200©an orang yang tergabung dalam
Forum Lintas OKP©LSM se©Kalsel yang disampaikan di Kejaksaan Agung
(Kejagung) Jakarta, Senin (28/6) ditanggapi positif. Kejagung
berjanji, dalam 20 hari akan meindaklanjutinya dengan memeriksa
Rudy Ariffin, mantan Bupati Banjar 2000©2005 terkait kasus
pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura.
Á ÁMassa yang dipimpin koordinator forum, Syamsul Daulah ini
berdemo, karena menganggap aparat kejaksaan di Kalsel kurang serius
menyingkap fakta sebenarnya dalam kasus tersebut, sehingga cuma
menjerat tiga orang, Hairul Saleh, Iskandar Djamaludin dan Gunawan
S (ketiganya sudah jadi terpidana).
Á ÁMenurut tokoh forum, Aris MA MBA didampingi Kahar Muzakkir,
massa menuntut agar Kejagung segera memproses Rudy Ariffin yang
kala pembebasan bertindak sebagai ketua panitia pembebasan lahan
eks PKM.
Á ÁDikatakan, perwakilan massa kala itu diterima Kauspenkum
Kejagung, Widoyoko SH MHum. "Beliau berjanji dalam 20 hari,
tuntutan ini akan ditindaklanjuti," cetusnya.
Á ÁPerwakilan massa menambahkan, jika ternyata Kejagung tidak
serius atau diduga ada yang masuk angin, maka massa akan melaporkan
masalah tersebut ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Á ÁMassa sebelumnya mempertanyakan, kenapa kasus eks PKM yang
merugikan negera senilai Rp6,3 miliar tersebut justru hanya
menjerat orang©orang yang cuma memberikan saran masukan kepada
ketua panitia.
Á ÁKejari Martapura dan Kejati Kalsel justru cuma menjadikan
Hairul Saleh dan Iskandar (anggota panitia) sebagai tersangka,
bukan termasuk Rudy selaku ketua panitia dan pengambil keputusan.
Á ÁBahkan, oleh kejaksaan, Rudy hanya dijadikan saksi dan tidak
dihadirkan dalam persidangan.
Á ÁMenurut Aris, PT Golden yang direkturnya Gunawan, sejak 1985
tidak lagi memfungsikan PKM sebagai pabrik pengolahan kertas,
melainkan mengubah bangunan untuk produksi lain. Sejak 1985,
menurutnya, semestinya sudah gugur hak guna bangunan (HGB) POT
Golden.
Á ÁBegitu juga HGB PT Golden yang berakhir tahun 2000, kemudian
tidak diperpanjang lagi, semestinya Pemkab Banjar tidak perlu
memberikan ganti rugi maupun tali asih yang justru merugikan
keuangan negara senilai Rp6,3 miliar.
Á ÁMenurut aktivis yang juga pentolan Barisan Muda Gerindra
Kalsel ini, sudah selayaknya pemegang keputusan dan yang
memerintahkan pembayaran ganti rugi terhadap PT Golden, dalam hal
ini Rudy Ariffin dijadikan tersangka dan diproses ke meja hijau.
Á ÁKasus ini terjadi setelah Pemkab Banjar di masa pemerintahan
Bupati Rudy Ariffin (sekarang Gubernur Kalsel) memutuskan memberi
ganti rugi lahan eks PKM kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar
dalam dua tahap, 2002 sebesar Rp3 miliar (Keputusan Bupati Banjar
No 85/5.Kep.14/2002) dan 2003 (Keputusan Bupati Banjar No 08/BKOªBT/3/2003 tanggal 28 Maret 2003) senilai Rp3,4 miliar.
Á ÁPemkab Banjar berdasar masukan dari panitia pembebasan yang
dimotori Hairul Saleh dan Iskandar, mesti membayar ganti
kerugian lahan seluas 3 haktare yang masih dimiliki oleh PT Golden
sesuai HGB yang dikantonginya.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁPanitia pembebasan mendasari pemberian ganti rugi sesuai isi
Keppres Nomor 55 Tahun 1993, sedangkan JPU berpatokan pada PP Nomor
40 Tahun 1996 yang mengisyaratkan tak perlu ada ganti rugi dalam
pembebasan lahan HGB tersebut.
Á ÁGanti rugi menjadi kontroversial, karena HGB No 13/Keraton
seluas 105.306 m2 dan HGB No 11/Jawa/Sei Paring seluas 30.729 m2
milik PT Golden telah berakhir masing©masing tanggal 26 Januari
2000 dan 31 Desember 2000.
Á ÁDi atas lahan yang terletak di Jl Menteri Empat dan Jl A Yani
itu, Pemkab Banjar membangun Pusat Perbelanjaan Sekumpul yang
sampai sekarang masih sepi peminat, serta pemindahan RS Ratu
Zalekha. Ã Ãadi

No comments: