Friday, June 4, 2010

2 TV Kabel Barabai Dipolisikan

BANJARMASINÄ Ä © Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel
melaporkan dua perusahaan TV berlangganan (kabel) di Barabai, HST
ke Sat IV Tipiter Dit Reskrim Polda Kalsel, Jumat (4/6).
Á ÁKepada pers, Drs Said Hasan Fachir BBA MAP menerangkan, kedua
perusahaan TV kabel tersebut, yakni Lili TV dan Didi TV sejak
diketahui beroperasi Maret 2009, ternyata tidak memiliki izin
penyiaran, meskipun sudah beberapa kali diperingatkan.
Á Á"Kita awalnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada dua
TV berlangganan di Barabai, HST, beroperasi tanpa mengantongi izin.
Setelah kita cek sekitar Maret 2009 lalu, ternyata betul, kedua TV
tidak memiliki izin," cetus Hasan.
Á ÁKemudian, KPID Kalsel memberikan teguran, namun kedua pemilik,
yakni Ifau (dari Lili TV) serta Ikin (Didi TV) tetap tidak mengurus
perizinan dengan berbagai macam alasan.
Á Á"Mereka beralasan, sulit kalau harus mendirikan PT untuk TV
mereka. Nah, kita melihat, mereka hanya ingin mencari keuntungan
secara ilegal, mengingat pelanggan dikenakan tarif perbulan,
berkisar Rp25.000 sampai Rp30.000. Kita terpaksa menempuh jalur
hukum dengan melaporkan kedua pemilik TV ini," ungkapnya seraya
memperlihatkan STPL/72.a/VI/2010/Kalsel/Dit Reskrim sebagai bukti
laporan ke polisi.
Á ÁAnggota KPID Kalsel, warga Jl Kresna II No 34 RT 033 Kelurahan
Pemurus Dalam , Banjarmasin Selatan ini menambahkan, karena kedua
perusahaan ini tidak memiliki perizinan, maka diduga telah
melanggar pasal 58 huruf b jo pasal 33 ayat (1) UU No 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran.
Á Á"Semua TV dan radio mesti mematuhi peraturan, yakni memiliki
perizinan. Jika tidak, maka dianggap ilegal dan terpaksa harus
ditutup," tegas Hasan seraya dibenarkan oleh rekan©rekannya dari
KPID Kalsel.
Á ÁDitambahkan, jika memang Lili TV dan Didi TV kesulitan
finansial untuk mendirikan perusahaan, semestinya bisa melakukan
merger dengan perusahaan TV lainnya.
Á ÁAda sejumlah syarat selain berbentuk perusahaan, TV
berlangganan juga mesti mengantongi izin HO, izin domisili, izin
perdagangan dan memiliki NPWP.
Á Á"Pengajuan izin melalui KPID untuk diteruskan ke Kementerian
Kominfo. Di KPID Kalsel tidak dipungut biaya, terkecuali ada biaya
PHP dari Kementerian Kominfo untuk dimasukkan ke kas negara,"
imbuhnya. Ã Ãadi

No comments: