Sunday, May 9, 2010

Tetap Melakukan Eksekusi Bakal Dipolisikan

BANJARMASINÄ Ä © Para terpidana kasus korupsi eks Pabrik Kertas
Martapura, Hairul Saleh BSC SSos dan Drs H Iskandar Djamaluddin
boleh bernafas lega, karena mereka masing©masing didampingi
pengacara kawakan lagi berani.
Á ÁJika Kejari Martapura tetap memaksakan diri melakukan eksekusi
terhadap para terpidana, meski pihak terpidana belum memperoleh
salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), maka para kuasa
hukumnya akan mengadukan hal tersebut ke Polda Kalsel.
Á Á"Eksekusi tanpa ada salinan putusan kasasi MA adalah tidak
memenuhi syarat alias ilegal, makanya kami akan melaporkan ke Polda
Kalsel jika kejaksaan tetap mengeksekusi klien kami tanpa disertai
salinan putusan tersebut," ujar DR Masdari Tasmin SH MH, kuasa
hukum Hairul Saleh, seraya dibenarkan oleh HM Sabri Noor Herman SH,
kuasa hukum Iskandar, Jumat (7/5).
Á ÁDikatakan, berdasar pasal 3 KUHAP, semua proses peradilan
dilaksanakan menurut cara yang tertuang dalam peraturan KUHAP.
Kemudian pada pasal 270 KUHAP, suatu perkara pidana, dimulai dari
dakwaan hingga putusan yang dilisankan hakim kemudian dibuatan
berita acara dan salinan putusannya oleh panitera.
Á Á"Hal ini berarti, suatu eksekusi baru bisa dilaksanakan jika
telah ada salinan putusan, bukan sekadar petikan. Petikan sendiri
hanya ringkasan amar putusan," tandasnya.
Á ÁJika hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur hukum,
maka aparat hukum atau jaksa yang menjadi eksekutor boleh dikatakan
telah mlanggar pasal 3 KUHAP.
Á Á"Sesuai pasal 333 KUHP dan diperkuat pula pasal 9 ayat (1) UU
No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bila ada aparat
berwajib yang melanggar kewenangan dan menyalahi aturan beracara,
maka bisa dituntut delapan tahun penjara. Kami tegaskan, jika
eksekutor tetap mengeksekusi klien kami tanpa kami dan pihak kuasa
hukum belum memperoleh salinan putusan yang sah, maka eksekutor
akan kami adukan ke polisi," cetusnya.
Á ÁDitambahkan Sabri, selain mengadukan eksekutor ke polisi,
pihaknya juga akan mengambul upaya hukum lain, seperti mengadukan
eksekutor ke Komisi Yudisial, Komnas HAM, Komisi III DPR RI dan
Komisi Ombudsman RI.
Á ÁDi samping itu, lanjutnya, sesuai pasal 77 KUHAP, bilamana ada
bagian proses hukum yang dianggap cacat hukum, maka bisa diuji
keabsahannya melalui upaya praperadilan. "Jadi, tak ketinggalan
upaya praperadilan akan kami tempuh," ungkapnya.
Á ÁSabri dan Masdari sama bertanya, ada apa sampai aparat
kejaksaan datang ke MA untuk mencari informasi atau bahkan hendak
menjemput salinan putusan MA. "Hal itu bisa dipertanyakan atas
kepentingan apa, sehingga bisa jaksa mencari salinan putusan ke MA.
Mengenai salinan putusan, sudah ada mekanismenya, yakni dikirimkan
panitera MA ke pengadilan negeri di mana kasus tersebut diputusÔ h) 0*0*0*° ° Ô sebelumnya," katanya.
Á ÁMereka berdua sepakat, sepertinya ada pihak tertentu yang
sangat berkepentingan sehingga klien mereka bisa segera dieksekusi.
Á ÁMasdari menuturkan, ada kejanggalan lain seputar putusan
kasasi MA tersebut, sebab kliennya, yakni Hairul Saleh sebelumnya
sudah diputus bebas alias kasasi JPU ditolak.
Á ÁDikatakan Masdari, berdasarkan informasi perkara MA, perkara
kasasi No Register: 936 K/Pid Sus/2008 tertulis pemohon/terdakwa
Haime Saleh (mestinya termohon/terdakwa Hairul Saleh), tertulis
termohon JPU (mestinya pemohon/JPU), oleh tim yudisial hakim M
Zharuddin Utama, Mieke Komar, Abdul Kadir Mappong dan panitera
pengganti Agus Suwargi, diputus 21 Oktober 2008 dengan amar putusan
tolak (artinya kasasi JPU ditolak).Á p p 2 Á
Á ÁDitambahkannya, kemudian pada perkara kasasi No Register: 936
K/Pid Sus/2008, pemohon JPU, termohon/terdakwa Hairul Saleh, oleh
tim yudisial M Zharuddin Utama, Mieke Komar dan Abdul Kadir
Mappong, diputus tanggal 19 Januari 2010 dengan amar putusan kabul
(artinya kasasi JPU dikabulkan).
Á ÁSeperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu
melalui petikan amar putusan MA No 936 K/Pid Sus/2008 tertanggal 19
Januari 2010 untuk Hairul Saleh, No 940 K/Pid Sus/2008 tertanggal
19 Januari 2010 untuk Iskandar Djamaluddin serta No 938 K/Pid
Sus/2008 tertanggal 19 Januari 2010 mengabulkan kasasi JPU Kejari
Martapura.
Á ÁBerarti, vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan
Negeri (PN) Martapura terhadap Hairul Saleh (mantan Kabag
Perlengkapan Setda Banjar), Iskandar Jamaluddin (mantan Kepala BPN
Banjar) dan Gunawan S (mantan Dirut PT Golden Conimex) dalam kasus
korupsi eks PKM, batal.
Á ÁDalam putusannya, selain membatalkan putusan majelis hakim PN
Martapura yang kala itu diketuai Purwanto SH, tertanggal 8 Oktober
2007, MA juga menjatuhkan hukuman masing©masing lima tahun penjara
dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
Á ÁKhusus untuk terpidana Gunawan S, MA menambah hukuman berupa
kewajiban Gunawan untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp6,3
miliar. Jika sebulan kemudian, Gunawan tidak juga mengembalikan
kerugian negara, maka harta bendanya akan disita untuk kemudian
dilelang oleh negara.
Á ÁKajati Kalsel Abdul Taufiq SH dalam jumpa pers, Senin (12/4),
memastikan bahwa kasasi JPU dalam kasus korupsi eks PKM dikabulkan
oleh MA. "Dalam sidang di PN Martapura, para terdakwa dibebaskan
dari tuntutan oleh majelis hakim. Lalu, JPU melakukan kasasi (akhir
tahun 2007). Kini, petikan putusan kasasi MA sudah keluar dan para
terdakwa, masing©masing dihukum lima tahun," jelas Taufiq
didampingi As Pidsus Erwindu SH dan Kasi Penkum dan Humas Johansyah
SH.
Á ÁMenurut Kajati Kalsel, eksekusi terhadap para terpidana akan
tetap dilaksanakan begitu pihaknya memperoleh salinan putusan
kasasi, meskipun para terpidana akan mengajukan upaya hukum lagi,
semisal peninjauan kembali (PK).
Á Á"Berdasarkan ketentuan pasal 268 ayat (1) KUHAP, permintaan PK
atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan
pelaksanaan dari putusan," bebernya.
Á ÁSebagaimana diketahui, 8 Oktober 2007 lalu, putusan majelisÔ h) 0*0*0*° ° Ô hakim PN Martapura yang diketuai Purwanto SH, membebaskan tiga
terdakwa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan eks PKM sebesar Rp
6,3 miliar, terus digugat berbagai LSM di Kalsel.
Á ÁPutusan kontroversial itu sempat dikritisi kader PAN, Sahrin
Hamid. Ia menilai hakim belum mengaca pada azas©azas hukum yang
sudah standar di pelajari di perguruan tinggi.
Á ÁMenurutnya, dalam memutuskan sebuah perkara, hakim seharusnya
juga memperhatikan azas©azas hukum yang menjadi standar di
perguruan tinggi. Yakni, dalam kasus PKM itu, terdapat dua dasar
hukum pembebasan lahan berstatus HGB.
Á Á"Dua dasar hukum ini mengatur masalah yang sama, namun berbeda
semangatnya. Yakni, Keppres Nomor 55 Tahun 1993 serta PP Nomor 40
Tahun 1996," jabarnya.
Á ÁDalam azas hukum Indonesia, paparnya, mengenal istilah à Ãlex
superiori derogat lex inferioriÄ Ä, yang artinya peraturan yang lebih
tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah derajatnya. Nah, kata
Sahrin, jika mengacu ke azas ini, tentunya PP Nomor 40 Tahun 1996
lebih tinggi derajatnya ketimbang Keppres Nomor 55/19993 dalam tata
urutan peraturan perundang©undangan negara Indonesia.
Á ÁDalam persidangan, JPU justru memakai PP, meskipun pihak
terdakwa bersikukuh telah benar karena berpatokan dengan Keppres.
Á ÁKasus ini terjadi setelah Pemkab Banjar di masa pemerintahan
Bupati Rudy Ariffin (sekarang Gubernur Kalsel) memutuskan memberi
ganti rugi lahan eks PKM kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar
dalam dua tahap, 2002 sebesar Rp3 miliar (Keputusan Bupati Banjar
No 85/5.Kep.14/2002) dan 2003 (Keputusan Bupati Banjar No 08/BKOªBT/3/2003 tanggal 28 Maret 2003) senilai Rp3,4 miliar.
Á ÁPemkab Banjar berdasar masukan dari panitia pembebasan yang
dimotori Hairul Saleh dan Iskandar Jamaluddin, mesti membayar ganti
kerugian lahan seluas 3 haktare yang masih dimiliki oleh PT Golden
sesuai HGB yang dikantonginya.
Á ÁGanti rugi menjadi kontroversial, karena HGB No 13/Keraton
seluas 105.306 m2 dan HGB No 11/Jawa/Sei Paring seluas 30.729 m2
milik PT Golden telah berakhir masing©masing tanggal 26 Januari
2000 dan 31 Desember 2000.
Á ÁDi atas lahan itu, Pemkab Banjar akan membangun Pusat
Perbelanjaan Sekumpul dan pemindahan RS Ratu Zalekha.Ã Ã adi

No comments: