Sunday, May 23, 2010

SPDP KPUD Tabalong Dikirim

BANJARMASINÄ Ä © Penanganan kasus pelanggaran pidana UU No 12 Tahun
2008 tentang Pemilukada yang diduga dilakukan oleh anggota KPUD
Tabalong, hampir dipastikan rampung di Sat I Krimum Dit Reskrim
Polda Kalsel.
Á ÁBahkan, pihak penyidik bakal segera mengirimkan surat
pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejari Tanjung, pada
Senin (24/5) hari ini.
Á ÁAlhasil, pemeriksaan terhadap Johar Arifin dan Yusi pun
dikebut agar selesai meski sampai malam hari, Jumat (21/5) tadi.
Kedua anggota KPUD Tabalong ini merupakan orang terakhir yang
diperiksa setelah anggota lainnya terlebih dahulu sudah menghadiri
pemeriksaan penyidik.
Á Á"Senin (24/5), kita akan kirimkan SPDP ke Kejari Tanjung,
karena pemeriksaan terhadap anggota KPUD Tabalong sebagai terlapor
sudah mendekati rampung," ucap Plt Dir Reskrim Polda Kalsel AKBP
Helfi Assegaff, Jumat (21/5).
Á ÁDitambahkan AKP Alex Suwardi selaku ketua tim penyidik, baik
Johar maupun Yusi selalu berkilah bahwa pihaknya sudah melakukan
verifikasi sebagaimana diamanatkan UU dalam Pilkada Tabalong 2008
lalu.
Á Á"Mereka mengaku telah melakukan verifikasi maupun rekapitulasi
data milik pelapor, Hasrudin Hasbullah. Boleh saja terlapor
membantah laporan pelapor, namun kita telah melakukan pemeriksaan
saksi©saksi termasuk faktanya," cetus Alex.
Á ÁDikatakan, pihaknya tetap melakukan pemeriksaan sampai jauh
malam, mengingat pada Senin (24/5), SPDP kasus sudah akan
diserahkan kepada pihak Kejari Tanjung.
Á ÁYusi sebenarnya dijadwalkan menghadiri pemeriksaan pada 17 Mei
2010 tadi. Namun, Yusi beralasan tidak bisa hadir karena sibuk
menemani anaknya mendaftar sekolah di Jawa.
Á ÁLima orang anggota KPUD Tabalong sendiri, yakni Johar Arifin
(ketua), Yusi (pokja penjaringan cabup), Jainur Nainggolan, Nadi
Hanafi dan Joko Haryono dalam waktu berbeda akan dipanggil
penyidik, sejak 17 Mei hingga 21 Mei mendatang.
Á ÁKelimanya diduga melanggar pasal 115 ayat (9) UU No 12 Tahun
2008 dengan ancaman pidana hingga 72 bulan penjara.
Á ÁKelima anggota KPUD Tabalong ini diadukan ke Polda Kalsel
karena dinilai telah melakukan tindak pidana tidak melakukan
verifikasi sebagaimana tugas dan wewenangnya, sehingga merugikan
calon independen cabup Tabalong, Hasrudin Hasbullah. Alhasil,
Hasrudin, akibat diduga kelalaian KPUD Tabalong, justru tidak bisa
mengikuti Pilkada Tabalong 2008.
Á ÁAbdullah SH, kuasa hukum Hasrudin menilai, penetapan yang
dilakukan KPUD Tabalong adalah cacat hukum, mengingat dalam proses
awal verifikasi calon sudah melanggar ketentuan pidana sebagaimana
diatur dalam pasal 59 huruf b UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
UU No 32 Tahun 2004.
Á ÁDikatakan, pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung, KPUD
Tabalong dinyatakan hakim telah melanggar UU karena terbukti tidak
melakukan verifikasi terhadap data©data pendukung Hasrudin. Hakim
sudah memutuskan, di mana KPUD Tabalong diperintahkan untuk memberi
ganti rugi kepada Hasrudin sebesar Rp1.327.000.000 dari tuntutan
awal Rp5 miliar lebih.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁDitambahkan, jika pada proses awal, dalam hal ini verifikasi
saja, KPUD Tabalong sudah menyalahi ketentuan UU, maka proses
selanjutnya, baik itu pemungutan suara, penghitungan suara hingga
penetapan pemenang, jelas dan pasti juga cacat hukum. Ã Ãadi

No comments: