Wednesday, May 12, 2010

SBT Boleh Beraktivitas Lagi

BANJARMASINÄ Ä © Menyusul putusan bebas murni dari Pengadilan Negeri
(PN) Banjarmasin terhadap Dirut PT Satui Bara Tama (SBT) H Parlin
Riduansyah, maka pakar hukum Unlam FA Abby SH MH menilai, SBT
boleh kembali beraktivitas seperti semula.
Á ÁMenurut Abby lagi, Selasa (11/5), jika JPU melakukan kasasi,
lanjutnya, tidak menjadi masalah dan tidak mempengaruhi putusan
bebas murni. "Kasasi JPU hanya sebatas pandangan dan anggapan kalau
putusan bebasnya tidak murni. Sedangkan vonis H Parlin itu sudah
murni, maka tidak menganggu putusan majelis hakim. Berarti semua
barang bukti milik terdakwa dikembalikan dan perusahaannya bisa
dijalankan lagi seperti sedia kala," ujarnya.
Á ÁDengan adanya putusan bebas murni tersebut, semua asset
perusahaan yakni 10 unit dumptruck, tiga unit dozer, dan lima unit
excavator, termasuk batubara sebanyak 7000 MT (telah dilelang),
harus dikembalikan kepada PT SBT.
Á ÁJika ada pihak yang melakukan upaya lain, hal itu menurut Abby
sama saja menentang putusan majelis hakim.
Á ÁDi samping itu, lanjutnya, secara normatif bebas murni tidak
boleh dikasasi karena sudah jelas tertuang dalam pasal 244 KUHAP,
putusan itu wajib ditaati dan dihormati.
Á ÁSebelumnya, kuasa hukum H Parlin Riduansyah, yakni Fikri
Chairman SH menyampaikan pendapat seorang ahli hukum yang juga Guru
Besar UI, Prof DR Indriyanto Seno Adji SH MH yang menegaskan bahwa
putusan bebas murni tidak bisa dikasasi.
Á Á"Menurut beliau, jika seorang terdakwa divonis bebas murni di
tingkat pengadilan negeri (Ã Ãzuivere vrijspraakÄ Ä), maka JPU sudah
tidak bisa melakukan kasasi," terang Fikri kepada wartawan, Minggu
(9/5).
Á ÁPutusan bebas murni tersebut sudah berkekuatan hukum tetap
(Ã Ãinkracht van gewijsdeÄ Ä), artinya, putusan majelis hakim Pengadilan
Negeri (PN) Banjarmasin tanggal 19 April 2010 silam wajib ditaati
dan dihormati. Fikri menambahkan, sesuai pendapat Prof Seno, vonis
bebas murni tidak boleh dikasasi karena bertentangan dengan pasal
244 KUHAP.
Á Á"Menurut beliau, wajib dipulihkan hak©hak terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, tanpa perlu
menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan telah memiliki
kekuatan mengikat secara langsung dan harus dilaksanakan. Artinya,
H Parlin dan PT SBT boleh beraktivitas kembali," cetusnya.
Á ÁProf Seno sendiri telah membuatkan à Ãlegal opinionÄ Ä (LO) dan akan
dijadikan bahan lampiran dalam surat permohonan petunjuk hukum ke
Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Kajagung maupun Kabareskrim Mabes
Polri.
Á ÁBahkan, lanjut Fikri, bukan hanya Prof Seno yang membuat LO,
sebab pengacara kawakan dan senior Banjarmasin, DR H Masdari Tasmin
SH MH juga akan mengeluarkan LO serupa untuk H Parlin.
Á ÁMengutip pernyataan Masdari, dalam KUHAP (No 8 Tahun 1981)
pasal 3, disebutkan tentang azas legalitas. Semua tata cara
pengadilan yang dilakukan harus berdasarkan KUHAP dan jaksa tidak
boleh menyimpang. Ã Ãadi

No comments: