Monday, May 17, 2010

Pengaspalan Di Jl A Yani Proyek “Misterius”

BANJARMASIN – Meski kondisi badan jalan di Jl A Yani sepanjang Banjarbaru masih lumayan bagus, namun tetap saja dilakukan proyek pelapisan aspal (over lay). Meski terkesan mubazir, tampaknya instansi terkait dengan proyek ini tidak begitu peduli. Ironisnya, proyek yang kerap dilaksanakan tengah malam ini tanpa disertai papan merk proyek sebagai tanda keterangan proyek kepada masyarakat luas selaku pembayar pajak, sumber dana proyek.
Dari pengamatan, di badan jalan Jl A Yani Km 32 Banjarbaru yang dilapisi itu sebelumnya masih terlihat garis median jalan maupun zebra cross yang sebenarnya baru beberapa waktu proyeknya selesai dikerjakan. Alhasil, dengan adanya pelapisan aspal yang baru, garis median yang membagi lajur jalan pun ikut hilang secara mubazir.
Tak hanya itu, papan merk proyek sebagai keterangan proyek kepada masyarakat luas yang menjadi kewajiban instansi maupun pengusaha yang menjadi kontraktor proyek justru tidak terlihat di sepanjang jalan yang terkena proyek.
Masyarakat pun kesulitan untuk mengetahui, siapa pelaksana proyek dan berapa dana masyarakat yang terserap ke proyek tersebut. Mengingat ketiadaan papan merk proyek, seolah-olah proyek yang sedang dikerjakan tak lebih dari proyek “misterius”.
Jl A Yani sepanjang Banjarbaru maupun Martapura terhitung masih jalan provinsi, maka kuat dugaan kalau proyek tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel.
Menyusul ketiadaan papan merk proyek tersebut, maka proyek “misterius” yang diduga bernilai miliaran rupiah ini diduga melanggar Keppres No 80 Tahun 2003.
Cukup mengherankan memang jika instansi terkait dalam hal ini PU Kalsel dan kontraktor yang juga tidak diketahui nama perusahaannya itu, nekat mengerjakan proyek tanpa dilengkapi papan merk proyek.
Diduga, praktik proyek “misterius” di Kalsel tersebar di mana-mana, namun aneh bin ajaib, beberapa tahun terakhir, proyek-proyek seperti itu hampir tak tersentuh aparat hukum di Kalsel.
Padahal, dari informasi yang diterima, dalam dua tahun terakhir, proyek-proyek di PU Kalsel totalnya selalu melebihi setengah triliun rupiah pertahun, sehingga cukup mustahil jika tidak ada proyek yang menyimpang.
Kadis PU Kalsel, Minggu (16/4), sebenarnya beberapa kali dikontak via telepon selularnya, namun beberapa kali dihubungi selalu terdengar nada sibuk. Begitu juga ketika di SMS untuk konfirmasi tidak ada balasan hingga naik cetak.
Sementara, pengamat konstruksi, Ir H Abidinsyah beberapa waktu lalu pernah mengatakan, dari hasil pengamatannya di lapangan terkait sejumlah megaproyek milik PU Kalsel, memang mengandung sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada indikasi penyimpangan, pemborosan dan bisa ke arah merugikan negara.
"Pertama, dalam hal review design atau perencanaan ulang yang jarak waktunya sangat berjauhan dengan terbitnya Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK). Idealnya, tenggat waktu antara SPMK dengan review design adalah tiga bulan. Nah, jika lebih lama dari itu, boleh jadi terjadi, lubang yang sebelumnya dalam desain awal diplot satu meter, kemudian berkembang menjadi dua atau tiga meter. Ini membuka peluang bagi membenggaknya anggaran daripada anggaran semula. Baik dengan adanya review design maupun untuk membayar konsultan pengawas," tuturnya
Meski Abidinsyah pernah menyarankan agar Kejati Kalsel menyelidiki dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek di PU Kalsel, namun sampai sekarang lembaga berwajib ini belum juga menemukan penyimpangan.
Terdengar kabar tidak sedap, kalau di Kejati Kalsel ada oknum jaksa yang “mengawal” PU Kalsel, makanya sulit mengharapkan lembaga ini mengungkap kasus penyimpangan di instansi yang terbesar memanfaatkan dana APBD Kalsel ini. adi

No comments: