Friday, May 14, 2010

Pemeriksaan Warga Thailand Ditunda

BANJARMASINÄ Ä © Serangkaian rencana pemeriksaan terhadap sejumlah
warga Thailand termasuk petinggi PT Jorong Barutama Greston (JBG)
menjadi tertunda. Pasalnya, warga asing itu mesti kembali ke
negaranya, mengingat situasi politik dalam negeri Thailand yang
memanas.
Á ÁJumat (14/5), Kasat IV Tipiter Dit Reskrim Polda Kalsel AKBP
Purwanto didampingi Kompol Endang mengakui, agenda pemeriksaan
terhadap sejumlah saksi dari warga Thailand terpaksa ditunda
sementara waktu.
Á ÁMenurutnya, warga Thailand, karyawan PT JBG yang bekerja di
Indonesia mesti pulang ke negeri asalnya, karena situasi politik di
sana sedang memanas.
Á ÁPadahal, penyidik beberapa kali sempat menjanjikan akan
melakukan pemeriksaan terhadap PD, petinggi PT JBG yang
berkewarganegaraan Thailand.
Á Á Pemeriksaan kasus penambangan ilegal yang diduga
melibatkan PT JBG sepertinya cukup menyita waktu. Bahkan, hingga
saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh
penyidik.
Á ÁPadahal, sebelumnya, Sat I IV Tipiter Dit Reskrim Polda Kalsel
telah menutup kawasan tambang milik PT JBG di Desa Asam Asam,
Kabupaten Tanah Laut, akhir Januari lalu.
Á ÁBahkan, puluhan karyawan termasuk sejumlah manajer perusahaan
tersebut telah diperiksa untuk dimintai keterangan. Tak hanya itu,
lima orang berkewarganegaraan Thailand yang masih bekerja di PT
JBG, juga dimintai keterangan meski harus memakai tenaga penerjemah
yang dibayar mahal.Á Á
Á ÁSebagaimana diketahui, Kasat IV Tipiter AKBP Purwanto beberapa
waktu lalu mengungkapkan selain menambang di luar titik koordinat
PKP2B, PT JBG juga menambang di kawasan hutan industri.
Á ÁPT JBG diduga menambang di kawasan tersebut tanpa surat izin
pinjam pakai dari Menhut. Walaupun menurut PT JBG, mereka sudah
mengantongi rekomendasi dari Dirjen Mineral Energi dan Batubara
(Minerba).
Á ÁIzin pinjam pakai dari Menhut sendiri diduga sudah habis masa
berlakunya pertengahan tahun 2009 lalu. Oleh sebab itu, lanjutnya
lagi, aktivitas penambangan batubara di kawasan tersebut
dihentikan.
Á ÁSemua peralatan operasi penambangan seperti tronton, gleder,
eksavator, dan dozer, termasuk lahan seluas 200 hektar diberi garis
polisi. Ã Ãadi

No comments: