Thursday, May 13, 2010

Markus Yang Bebaskan Terdakwa PKM

BANJARMASINÄ Ä © Gerakan Reformasi Indonesia (Gerindo) menilai ada
indikasi kuat praktik makelar kasus (markus) dan mafia hukum atas
bebasnya para terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pada
pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM) yang
bergulir ke Mahkamah Agung (MA) beberapa tahun lalu.
Á ÁPernyataan ini dilontarkan oleh Ketua Gerindo Drs Syamsul
Daulah, Kamis (13/5). LSM ini meminta hasil sidang peradilan oleh
PN Martapura ditinjau kembali. "Karena itu kami minta, Purwanto SH
(ketua majelis hakim), Tirolan Nainggolan, Bambang Trenggono,
Radityo Baskoro dan Meirina Dewi diperiksa," katanya.
Á ÁSyamsul mengatakan bahwa hasil analisanya terhadap kasus ini
ada beberapa kejanggalan yakni, panitia pembebasan lahan membayar
ganti rugi Rp6,4 miliar dari APBD Banjar tahun 2002 dan 2003 untuk
tanah negara.
Á ÁMajelis Hakim mengesampingkan hasil audit BPKP dan tidak
mempertimbangkan keterangan saksi ahli. Majelis menggunakan dalih
Keppres No 55/1993 sebagai pembenar tindakan terdakwa. Majelis
mengabaikan sorotan publik atas kasus ini.
Á Á"Majelis Hakim tak memeriksa saksi kunci yakni ketua tim
pembebasan lahan, H Rudy Ariffin dan malah tak menjadikannya
terdakwa. Ini semua janggal dan aneh," katanya.
Á ÁSebelumnya Gerindo mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus
dugaan tindak pidana korupsi pada pengambilalihan lahan eks PKM
yang bergulir ke MA itu.
Á ÁBeberapa orang aktivis LSM Gerindo yang merasa penanganan
kasus PKM sangat lamban, akhirnya menyambangi kantor Kejati Kalsel
guna memastikan sejauh mana perjalanan kasus yang ditengarai
melibatkan H Rudy Ariffin saat menjabat Bupati Banjar.
Á ÁGerindo menyatakan, pihaknya terus memantau jalannya kasus
dugaan korupsi pembebasan lahan eks PKM yang diduga merugikan
negara senilai Rp6,3 miliar.
Á ÁSebelumnya, kasus itu telah disidangkan di PN Martapura,
ketiga terdakwa yakni Hairul Saleh (mantan Kabag Perlengkapan Setda
Banjar), Iskandar Djamaluddin (mantan Kepala BPN Banjar) dan
Gunawan Sutanto (Dirut PT Golden) divonis bebas oleh majelis hakim
PN Martapura yang diketuai Purwanto SH.
Á ÁSaat itu, ujar Syamsul lagi, Rudy Ariffin selaku pengambil
keputusan penggunaan APBD Banjar hanya dijadikan saksi oleh Kejari
Martapura dan bukan sebagai tersangka.
Á ÁOleh sebab itu, kalangan LSM di Kalsel kecewa terhadap proses
hukum yang dilakukan para penegak hukum, bahkan ada kesan
ketidakseriusan dari penegak hukum menuntaskan kasus tersebut.
à Ãida/adi

No comments: