Wednesday, May 19, 2010

Mantan Kadislakan Divonis 3 Tahun

PELAIHARI - Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tanah Laut (Dislakan) Tala Ir H Soetrisno akhirnya divonis hukuman tiga tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp50juta atau subsider tiga bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp40juta. Jika terpidana tidak membayar pengganti maka dipidana penjara selama tiga bulan, dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tala, Selasa, (18/5).

Vonis tiga tahun oleh majelis hakim yang dipimpin Sifa' Urosidin SH. Mantan Pejabat teras di lingkungan Pemkab Tala ini hanya bisa tertunduk lesu, saat mendengar vonis tersebut.

Vonis terdakwa kasus dugaan korupsi mark up proyek pengadaan GPS dan fish finder ini, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yaitu 5,5 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200 juta atau subsider enam bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp158 juta dan jika terpidana tidak membayar pengganti dipidana dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Dengan sidang putusan ini, terdakwa Ir H Soetrisno, meminta waktu selama satu minggu untuk pikir-pikir dengan putusan majelis hakim ini.

Perkara yang dituduhkan kepada terdakwa adalah adanya selisih harga pengadaan proyek yang ditemukan oleh Bawasda, di mana terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunaan kewenangan karena jabatannnya yaitu perbuatan terdakwa selaku pengguna anggaran yang tetap menyetujui dan mendandatangani rencana anggaran biaya (RAB) untuk GPS sebesar Rp11.620.000/unit dan fish finder seharga Rp21.242.000/unit.

Padahal pada saat survei harga pasar pada tahun 2007 yang dilakukan Rahmani SSos selaku staf perencanana dan Ir HM Moersyi MSi selaku PPTK, harga GPS spesifikasi GPSMAP 60 CSX adalah sekitar Rp5 juta sampai dengan Rp6 juta perunit dan untuk harga fish finder dengan spesifik Garmin 178 C adalah sekitar Rp7 juta sampai dengan Rp8 juta perunit.

RAB tersebut kemudian digunakan sebagai dasar acuan oleh panitia pengadaan untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS).

Dalam tuntutannya, Ir H Soetrisno dituntut karena melakukan tindak korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001, jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaam primer.

Terpisah dalam kasus yang sama, Ahmad Yanuar selaku ketua panitia lelang proyek pengadaan GPS dan fish finder, mengeluarkan air mata saat menyalami majelis hakim usai mendengar vonis dua tahun penjara dari majelis hakim. Vonis dua tahun penjara itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 4,5 tahun penjara.

Dua tahun vonis penjara itu dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara. can/adi

1 comment:

Anonymous said...

ini bukan keadilan..