Friday, May 21, 2010

KPUD HST Dituding Langgar Aturan

BANJARMASIN © KPUD Hulu Sungai Tengah (HST) dituding LSM Pemerhati
Suara Masyarakat Borneo (PSMB) telah melanggar aturan dengan
memaksakan tetap mengesahkan pencalonan pasangan Drs H Muslih
Amberi MSi©Farid Fakhrunsyah sebagai calon bupati HST pada Pilkada
HST 2010.
Á Á"Ada hal©hal prinsipil yang ternyata dilanggar KPUD HST,
sehingga kami menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPUD HST sudah
tidak sah dan bisa digugat secara hukum," ujar Dharma Jaya seraya
diamini rekannya Bahrudin dari PSMB, Kamis (20/5).
Á ÁMenurutnya, semestinya KPUD memperhatikan teknis pencalonan
dari setiap partai politik pengusung calon, sebab partai politik
tentunya memiliki aturan sendiri bagaimana teknis memajukan suatu
calon.
Á Á"Nah, terkait Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), sebagaimana
peraturan partai mereka, pencalonan setiap kepala daerah mesti ada
keputusan dari pusat, dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
PKPB," tegasnya.
Á ÁMenurutnya, tugas LSM sebagai lembaga kontrol kinerja lembaga
publik, tentunya harus kritis terhadap segala macam persoalan yang
menyangkut lembaga publik, apalagi sekelas KPUD.
Á Á"Jangan sampai, karena kelalaian dalam menerapkan aturan, KPUD
HST justru menuai gugatan hukum di belekang hari," ingatnya.
Á ÁDitambahkan Bahrudin alias Udin Palui, berdasar pasal 4 ayat
(3) Peraturan Partai PKPB, penetapan pasangan calon kepala daerah
yang tidak berdasarkan keputsan DPP dianggap tidak sah.
Á Á"Nah, inikan berlawanan, pasangan Muslih Amberi©Farid
Fakhrunsyah justru ditetapkan sebagai calon meski tidak disahkan
oleh DPP PKPB," cetusnya.
Á ÁSecara kronologis, pada 25 Februari 2010, DPP PKPB menetapkan
Muslih sebagai calon yang diusung PKPB. Namun, 4 Maret 2010,
pencalonan Muslih dianulir oleh DPP PKPB yang secara bersamaan
kemudian mengesahkan Harun Nurasyid sebagai calon bupati dari PKPB.
Surat keputusan ditandatangani Ketua Umum DPP PKPB Jendral (Purn)
HR Hartono.
Á ÁPada 15 Maret 2010, KPUD HST menyurati DPP PKPB mempertanyakan
siapa sebenarnya yang dicalonkan oleh PKPB. Surat itu
ditandatangani Ketua KPUD HST, Nazmi. Pada 17 Maret 2010, DPP PKPB
mempertegas bahwa yang disahkan dan diusung oleh PKPB adalah Harun.
"Pada saat itu, masih proses pendaftaran," ungkapnya.
Á ÁUdin Palui berharap KPUD HST tidak arogan karena siapa tahu
karena melanggar aturan justru menjadi tersangka sebagaimana
anggota KPUD Tabalong, karena lalai dalam verifikasi berkas
dukungan calon. Ã ÃadiKPUD HST Dituding Langgar Aturan
BANJARMASIN © KPUD Hulu Sungai Tengah (HST) dituding LSM Pemerhati
Suara Masyarakat Borneo (PSMB) telah melanggar aturan dengan
memaksakan tetap mengesahkan pencalonan pasangan Drs H Muslih
Amberi MSi©Farid Fakhrunsyah sebagai calon bupati HST pada Pilkada
HST 2010.
Á Á"Ada hal©hal prinsipil yang ternyata dilanggar KPUD HST,
sehingga kami menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPUD HST sudah
tidak sah dan bisa digugat secara hukum," ujar Dharma Jaya seraya
diamini rekannya Bahrudin dari PSMB, Kamis (20/5).
Á ÁMenurutnya, semestinya KPUD memperhatikan teknis pencalonan
dari setiap partai politik pengusung calon, sebab partai politik
tentunya memiliki aturan sendiri bagaimana teknis memajukan suatu
calon.
Á Á"Nah, terkait Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), sebagaimana
peraturan partai mereka, pencalonan setiap kepala daerah mesti ada
keputusan dari pusat, dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
PKPB," tegasnya.
Á ÁMenurutnya, tugas LSM sebagai lembaga kontrol kinerja lembaga
publik, tentunya harus kritis terhadap segala macam persoalan yang
menyangkut lembaga publik, apalagi sekelas KPUD.
Á Á"Jangan sampai, karena kelalaian dalam menerapkan aturan, KPUD
HST justru menuai gugatan hukum di belekang hari," ingatnya.
Á ÁDitambahkan Bahrudin alias Udin Palui, berdasar pasal 4 ayat
(3) Peraturan Partai PKPB, penetapan pasangan calon kepala daerah
yang tidak berdasarkan keputsan DPP dianggap tidak sah.
Á Á"Nah, inikan berlawanan, pasangan Muslih Amberi©Farid
Fakhrunsyah justru ditetapkan sebagai calon meski tidak disahkan
oleh DPP PKPB," cetusnya.
Á ÁSecara kronologis, pada 25 Februari 2010, DPP PKPB menetapkan
Muslih sebagai calon yang diusung PKPB. Namun, 4 Maret 2010,
pencalonan Muslih dianulir oleh DPP PKPB yang secara bersamaan
kemudian mengesahkan Harun Nurasyid sebagai calon bupati dari PKPB.
Surat keputusan ditandatangani Ketua Umum DPP PKPB Jendral (Purn)
HR Hartono.
Á ÁPada 15 Maret 2010, KPUD HST menyurati DPP PKPB mempertanyakan
siapa sebenarnya yang dicalonkan oleh PKPB. Surat itu
ditandatangani Ketua KPUD HST, Nazmi. Pada 17 Maret 2010, DPP PKPB
mempertegas bahwa yang disahkan dan diusung oleh PKPB adalah Harun.
"Pada saat itu, masih proses pendaftaran," ungkapnya.
Á ÁUdin Palui berharap KPUD HST tidak arogan karena siapa tahu
karena melanggar aturan justru menjadi tersangka sebagaimana
anggota KPUD Tabalong, karena lalai dalam verifikasi berkas
dukungan calon. Ã Ãadi

No comments: