Friday, May 21, 2010

Ketua DPRD Banjar Masuk Sel

MARTAPURA © H Rusli, Ketua DPRD Kabupaten Banjar akhirnya harus
masuk ke sel di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Martapura setelah
peninjauan kembali (PK)©nya atas vonis Pengadilan Negeri (PN)
Martapura terkait kasus à Ãillegal loggingÄ Ä beberapa waktu lalu ditolak
Mahkamah Agung (MA).
Á ÁDari informasi, H Rusli masuk sel sekitar pukul 02.30 Wita
setelah telebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan.
Á ÁKepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Martapura Zulhadi Savitri SH
MH, Kamis (20/5) mengatakan, pihaknya sudah menerima dengan lengkap
salinan putusan penolakan PK dari MA. Rusli sendiri pada Senin
(17/5) telah memenuhi surat panggilan Kejari Martapura.
Á Á"Insya Allah pada sore ini yang bersangkutan kembali akan
memenuhi panggilan, nanti silakan lihat sendiri," tutur Zulhadi
kepada para wartawan di ruang kerjanya.
Á ÁPihak Kejari Martapura dan pihak LP Anak IIA Martapura
menggelar serah terima untuk proses eksekusi Rusli tersebut.
Dikabarkan kalau Rusli sudah menempati salah satu sel di LP yang
berlokasi di Kelurahan Tanjung Rema tersebut.
Á ÁRusli sendiri belum berhasil dimintai keterangan. Kedua
handphone pribadinya tidak ada yang aktif. Sedangkan di rumahnya di
Jl Manteri Empat tampak sepi dengan pagar yang tertutup rapat.
Á ÁKasi Binadik LP Martapura Zaini kepada wartawan mengatakan,
pihaknya sudah menerima Rusli dan yang bersangkutan sudah masuk
sel. Setelah diperiksa kesehatan dan menjalani administrasi, Rusli
dimasukan ke sel masa pengenalan lingkungan. Sedangkan mengenai
berapa sisa hukuman yang harus dijalaninya di dalam sel, pihaknya
masih menghitungnya.
Á ÁSementara itu, Anggota KPUD Banjar, Manhuri mengaku belum
mengetahui apakah salinan putusan MA tersebut diterima KPUD.
"Karena biasanya surat itu tiba ke Ketua KPUD kemudian akan
digelar rapat pleno. Tapi saya belum ada diminta pleno, entah kalau
besok," ujarnya melalui telepon.
Á ÁManhuri sebelumnya mengatakan, jika keputusan bersalah sudah
berkekuatan hukum yang tetap (inkrah), maka yang bersangkutan bisa
dianggap sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPRD.
Á ÁSedangkan menurut aktivis LSM PSMB, Dharma Jaya, mengenai
keterlibatan anggota dewan dalam tindak pidana yang ancaman
hukumannya lima tahun sudah jelas diatur dalam pasal 50 ayat (1)
huruf g UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.
Á ÁLengkapnya, pasal 50 ayat (1) huruf g UU No 10 Tahun 2008
menyatakan, bakal calon anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Anggota DPRD yang terlibat dan diputus bersalah terlibat kasus
tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun penjara, maka
harus dilengserkan dari jabatannya.
Á Á"Jika memang H Rusli sudah mendapat vonis berkekuatan hukum
yang tetap terkait kasus à Ãillegal loggingÄ Ä yang ancaman hukumannya
lima tahun penjara, meski divonis tiga bulan, maka ia harus lengser
dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Banjar," ungkapnya.
Á ÁPasal tersebut memang pernah diminta diuji materi di MahkamahÔ h) 0*0*0*° ° Ô Konstitusi (MK), hanya saja oleh MK pasal tersebut tetap berlaku
dan permohonan uji materi dimentahkan.
Á ÁSebagaimana diketahui, Rusli yang sekarang sebagai anggota
DPRD Banjar ini dijadikan tersangka penyimpangan kayu ulin
sebagaimana penuturan Kapolres Banjar AKBP Sudrajat, September 2007
lalu.
Á ÁRusli yang juga kader Partai Golkar ini pernah ditahan Polres
Banjar dan diserahkan ke Kejari Martapura. Politisi ini lantas
dilimpahkan ke pengadilan dan didakwa memiliki 30 buah ulin
dalam bentuk pelat, 76 buah jenis balokan ukuran 18 cm x 2 cm x 4
m dan enam buah ukuran 10 cm x 7 cm x 4 m secara ilegal.
Perkaranya sendiri teregister di pengadilan Nomor 348/Pid.B/2007/PN
Mtp. Ia didakwa melanggar pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) UU RI No
41/1999 tentang Kehutanan serta subsider pasal 480 ke©1 KUHP.
Á ÁPolitisi PAN Banjar, Supiansyah berharap, serangkaian kejadian
pejabat masuk sel diharap dapat menjadi bahan renungan dan
pelajaran agar ke depan tidak berbuat hal yang bertentangan dengan
hukum. Ã Ãdio/adi

No comments: