Wednesday, May 12, 2010

Kejari Layangkan Panggilan Ketiga

MARTAPURAÄ Ä © Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura melayangkan surat
panggilan ketiga kepada tiga terpidana kasus dugaan korupsi
pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM), yaitu Hairul
Saleh, Iskandar Djamaludin, dan Gunawan Santosa, Selasa (11/5).
Á Á"Hari ini sudah dilayangkan surat panggilan ketiga terhadap
tiga terpidana tersebut," ujar Kajari Martapura, Zulhadi Savitri
Noor SH MH kepada à ÃMata BanuaÄ Ä.
Á ÁZulhadi mengatakan, pihaknya pun mengirim surat kepada
Mahkamah Agung (MA) agar dikirimi salinan lengkap putusan MA
terhadap ketiga terpidana sebagai pertimbangan untuk mengambil
langkah selanjutnya.
Á Á"Kalau salinan lengkap sudah ada kita siapkan langkah
selanjutnya," katanya.
Á ÁDengan kembali disampaikannya surat pemanggilan ketiga kepada
para terpidana, diharapkan ketiganya menghormati hukum. Karena
sebagai warga negara yang baik tentunya mentaati hukum.
Á ÁZulhadi menuturkan, pihaknya saat ini masih bersikap lunak dan
mengharapkan dengan pemanggilan ketiga ini, para terpidana
mentaatinya. Namun, saat ditanyakan apakah ada kemungkinan
dilakukan upaya paksa jika terpidana tidak bersedia memenuhi
panggilan tersebut, Zulhadi mengharapkan hal itu tidak terjadi.
Á Á"Jangan berandai©andai, kita lihat saja apa langkah
selanjutnya," imbuhnya.
Á ÁSebelumnya, pada Rabu (28/4), Kejari Martapura memanggil
keduakalinya terhadap tiga terpidana kasus dugaan korupsi
pembebasan lahan eks PKM untuk menjalani vonis sebagaimana
dikabulkannya kasasi jaksa beberapa waktu lalu oleh MA, sehingga
vonis bebas terhadap ketiganya batal. Hukuman untuk ketiganya
adalah lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta atau
subsider kurungan enam bulan. Terhadap Gunawan diwajibkan
mengembalikan uang negara Rp6,3 miliar.
Á ÁDR Masdari Tasmin SH MHum, kuasa hukum Hairul Saleh beberapa
waktu lalu menyatakan akan melakukan upaya hukum jika Kejari
Martapura tetap mengeksekusi kliennya tanpa disertai salinan
putusan MA.
Á ÁUpaya hukum itu mulai pengaduan ke polisi, ke Komisi Yudisial,
Ombudsman RI, Komisi III DPR, praperadilan sampai peninjauan
kembali (PK). Ã Ãdio/adi

No comments: